RI Siap “Ubah” PBB dari Dalam, Ini Strategi Menlu Tata
Dailynesia.com – RI Siap Ubah PBB dari dalam melalui penguatan peran Indonesia di berbagai mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan langkah tersebut diarahkan agar sistem multilateral menjadi lebih efektif, transparan, representatif, dan lebih mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang atau Global South.
Menurut Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, Indonesia tidak ingin hanya menyampaikan kritik dari luar. Indonesia memilih terlibat langsung dalam proses pembenahan lembaga internasional yang berperan besar dalam tata kelola global.
"Kita tidak hanya mengetuk pintu dari luar, kita ikut memperbaiki rumah dari dalam," kata Tata seusai serah terima jabatan dengan Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
RI Siap Ubah PBB lewat penguatan akuntabilitas
Salah satu strategi RI Siap Ubah PBB adalah memperkuat peran di Dewan Auditor PBB atau UN Board of Auditors. Peran tersebut dipandang penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi di tubuh organisasi internasional itu. Indonesia ingin memastikan pengelolaan PBB dapat diawasi secara baik serta dijalankan secara efisien.
Upaya Indonesia untuk memperkuat posisi di Dewan Auditor PBB telah dirintis sejak masa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 2022. Langkah itu kemudian diteruskan oleh Sugiono hingga Indonesia terpilih pada 2025. Tata menyatakan tugasnya kini adalah memastikan mandat yang telah diperoleh Indonesia dapat dijalankan secara optimal.
Ia menilai sistem multilateral masih belum sepenuhnya berpihak kepada negara berkembang. Karena itu, Indonesia akan terus mendorong reformasi agar lembaga multilateral tidak hanya efektif dalam bekerja, tetapi juga lebih representatif, transparan, demokratis, dan efisien bagi seluruh negara anggota.
Pencalonan Dewan Keamanan PBB 2029-2030
RI Siap Ubah PBB juga diwujudkan melalui pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Tata menilai langkah tersebut merupakan bagian dari dorongan Indonesia untuk menciptakan Dewan Keamanan yang lebih mampu menjawab tantangan perdamaian dan keamanan internasional.
Apabila terpilih, Indonesia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pembahasan isu-isu perdamaian dan keamanan dunia sesuai mandat Dewan Keamanan PBB. Pencalonan itu sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia terhadap penguatan kerja sama multilateral yang memberi ruang lebih besar bagi suara negara berkembang.
Politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi dasar
Dalam menjalankan agenda tersebut, Tata menegaskan diplomasi Indonesia tetap bertumpu pada politik luar negeri bebas aktif dan konstitusi. Indonesia akan menjaga hubungan dengan seluruh negara, namun tetap bersikap tegas ketika kepentingan nasional terganggu.
"Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip," ujar Tata.
Selain reformasi PBB, arah diplomasi Indonesia akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional. Prioritasnya mencakup ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan, investasi, kesehatan, serta kedaulatan maritim. Indonesia juga akan mendorong ASEAN agar semakin efektif dalam menjaga perdamaian, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan konflik di kawasan.
Perlindungan WNI dan dukungan untuk Palestina
Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri tetap menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri. Tata menyebut kementerian telah menyelesaikan sekitar 124.000 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri sejak 2024. Menurutnya, kehadiran negara harus dapat dirasakan oleh setiap warga Indonesia di mana pun mereka berada.
"Paspor Indonesia harus berharga di manapun ada negara yang berada di belakang Anda," kata Tata.
Indonesia juga akan meneruskan dukungan bagi rakyat Palestina melalui bantuan kemanusiaan, pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta upaya mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Tata menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri setelah perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2026. Sugiono kemudian menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
FAQ: Strategi Indonesia di PBB
Apa arti RI Siap Ubah PBB dari dalam?
Artinya Indonesia memilih berperan langsung dalam mekanisme PBB untuk mendorong reformasi, termasuk melalui Dewan Auditor PBB dan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Mengapa Indonesia mendorong reformasi PBB?
Indonesia menilai sistem multilateral perlu menjadi lebih efektif, transparan, representatif, dan lebih responsif terhadap kepentingan negara berkembang serta Global South.
Kapan Indonesia mencalonkan diri ke Dewan Keamanan PBB?
Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030.