Perusahaan Jepang Ini Ngadu RI Diserang Bahan Baku Popok Asal China

Investigasi Antidumping KADI: Serbuan SAP dari China Picu Tekanan pada Industri Popok Dalam Negeri

Dailynesia.com – PT Nippon Shokubai Indonesia, yang bertindak atas nama produsen nasional, resmi mengajukan permohonan penyelidikan antidumping terhadap produk Superabsorbent Polymers (SAP) yang diimpor dari Tiongkok. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) kemudian membuka proses penyelidikan secara resmi pada 14 Agustus 2026. Periode yang ditinjau dalam penyelidikan ini mencakup rentang waktu 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2025.

Lonjakan Impor yang Mencolok

Data perdagangan menunjukkan bahwa volume SAP asal Tiongkok yang masuk ke pasar Indonesia melonjak hingga 94% pada semester pertama 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor produk tersebut turut naik sebesar 81% dalam kurun waktu yang identik.

Secara kuantitatif, pada Januari–Juni 2025 tercatat 46.824.693 kilogram (kg) SAP dari Tiongkok dengan nilai US$72.918.080. Angka tersebut membengkak menjadi 90.621.285 kg bernilai US$131.995.746 pada Januari–Juni 2026. Produk ini diklasifikasikan di bawah kode Harmonized System (HS) 3906.90.92 dan 3906.90.99 sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Sebagai konteks, SAP berfungsi sebagai bahan baku utama dalam produksi popok serta produk sanitasi. Dalam keseluruhan periode penyelidikan (2022–2025), total impor SAP ke Indonesia mencapai 570.543 ton, dengan kontribusi Tiongkok sebesar 354.918 ton atau sekitar 62% dari keseluruhan volume.

Status Penyelidikan dan Temuan Awal

Ketua KADI, Frida Adiati, menjelaskan bahwa proses investigasi saat ini berada pada tahap menunggu respons dari para pihak terkait. Jawaban mini kuesioner dari eksportir dan produsen Tiongkok, serta jawaban kuesioner dari industri domestik dan importir, masih dalam tahap pengumpulan.

“Proses selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan, baik ke industri dalam negeri maupun eksportir yang terpilih di China,” kata Frida kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/8/2026).

Berdasarkan bukti awal yang disampaikan oleh industri pemohon, KADI mendeteksi adanya tekanan signifikan terhadap pelaku usaha nasional akibat membanjirnya SAP impor dari Tiongkok. Sejumlah indikator kinerja ekonomi mengalami penurunan, mencakup penjualan domestik, profitabilitas, pangsa pasar, harga jual dalam negeri, arus kas, hingga akumulasi persediaan.

“Selain itu, adanya barang impor yang dituduh dumping menyebabkan industri dalam negeri menurunkan harga jualnya selama periode penyelidikan, dan tren penurunan harga jual tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tren penurunan HPP yang mengakibatkan industri dalam negeri mengalami kerugian,” ujarnya.

Kemungkinan Pengenaan BMADS dan Dampaknya

Frida menyatakan bahwa KADI membuka ruang untuk merekomendasikan Bea Masuk Antidumping Sementara (BMADS) apabila hasil penyelidikan sementara mengonfirmasi tiga syarat: praktik dumping, kerugian industri domestik, serta hubungan kausalitas antara keduanya.

“BMADS merupakan tindakan sementara untuk mencegah berlanjutnya kerugian Industri Dalam Negeri selama proses penyelidikan,” jelas dia.

Ia juga mengakui bahwa pengenaan BMADS berpotensi memengaruhi sektor hilir yang bergantung pada SAP sebagai input produksi. Perusahaan pengguna yang masih mengimpor bahan baku tersebut berisiko menghadapi kenaikan biaya produksi.

“Produk SAP merupakan bahan baku popok dan produk sanitary, dengan adanya BMAD, maka akan berdampak terhadap biaya produksi produk terhadap perusahaan pengguna atau hilir, apabila melakukan importasi terhadap bahan baku tersebut,” terangnya.

Sebaliknya, pelaku industri hilir yang memperoleh bahan baku dari produsen domestik tidak akan merasakan kenaikan biaya.

“Jika industri hilir tersebut membeli bahan baku dari industri dalam negeri, maka dia tidak akan mengalami kenaikan biaya produksi,” kata Frida.

Pertimbangan Jangka Pendek vs. Jangka Panjang

Frida menegaskan bahwa dampak kenaikan biaya produksi bersifat sementara. Namun, jika dumping terbukti dan tidak ditindaklanjuti dengan tindakan, konsekuensinya jauh lebih serius bagi industri pemohon dalam horizon waktu yang lebih panjang.

“Namun demikian juga harus dimengerti bahwa hal tersebut adalah kemungkinan yang terjadi pada jangka pendek. Sebaliknya bila terbukti ada dumping namun tidak dikenakan, dalam jangka panjang industri pemohon akan terus merugi dan kemungkinan terburuknya industri tersebut bisa tutup dan kita akan tergantung pada produk impor,” jelasnya.

Penyelidikan ini dijadwalkan berlangsung selama 12 bulan dan dapat diperpanjang hingga maksimal 18 bulan apabila diperlukan.