Presiden Perpanjang Jabatan karena Ingin Hapus Aturan Lama, Negara Terpuruk
Dailynesia.com – Presiden Somalia, Mohamed Abdullah Mohamed Mohamud, memperpanjang masa jabatannya dalam kekacauan politik yang semakin memuncak. Keputusan ini dianggap sebagai bagian dari New Policy yang bertujuan mengubah sistem kepemimpinan berbasis tetua klan. Tindakan pemerintah memicu reaksi keras dari oposisi dan masyarakat umum, yang menganggap ini sebagai tindakan pengkhianatan terhadap kestabilan negara. (REUTERS/Feisal Omar)
Latar Belakang New Policy
New Policy ini diperkenalkan sebagai upaya untuk memberantas korupsi dan memperkuat pemerintahan yang lebih demokratis. Mohamud mengklaim bahwa aturan lama, yang berlaku sejak 1961, menyebabkan krisis terus-menerus di Somalia. Ia berargumen bahwa sistem ini memungkinkan kelompok-kelompok kekuatan lokal untuk mengontrol kebijakan nasional, sehingga mengurangi efektivitas pemerintah pusat. (REUTERS/Feisal Omar)
Dalam pidato resmi, Mohamud menyatakan bahwa New Policy akan menjadi dasar reformasi besar-besaran. Ia menargetkan perubahan struktur pemerintahan, termasuk peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Namun, kebijakan ini dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi oleh kelompok oposisi, yang menuntut pemilihan langsung dan akhir masa jabatan presiden sesuai konstitusi. (REUTERS/Feisal Omar)
Reaksi dan Tindakan Oposisi
Reaksi keras terjadi saat New Policy diumumkan. Hassan Ali Khaire, mantan Perdana Menteri, menjadi tokoh utama dalam aksi protes. Ia menuduh pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat dan melanggar prinsip demokrasi. Pihak oposisi juga menolak perpanjangan jabatan Mohamud, dengan menyebutnya sebagai “permainan kekuasaan” yang merusak persatuan bangsa. (REUTERS/Feisal Omar)
Aksi demonstrasi damai yang dipersiapkan oleh Khaire dan pengikutnya akhirnya berubah menjadi keributan. Pasukan pemerintah menembakkan peluru ke udara untuk mengendalikan kekacauan. Pihak militer menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai tindakan darurat, sementara oposisi menuduh pihak pemerintah menyerang warga sipil. (REUTERS/Feisal Omar)
Krisis Politik yang Menyala
Krisis politik terus memburuk setelah New Policy dijalankan. Tuntutan penggantian sistem klan kian keras, dengan pengunjuk rasa memblokir jalan utama di Kota Mogadishu. Beberapa warga memperlihatkan poster bertuliskan “New Policy, New Chaos” sebagai penekanan pada kekacauan yang diakibatkan oleh kebijakan ini. (REUTERS/Feisal Omar)
Pemerintah membela tindakannya dengan mengatakan bahwa New Policy adalah solusi untuk mencegah anarki. Mereka menilai sistem lama tidak mampu memberikan kestabilan, terutama setelah kejadian serangan teroris pada Mei lalu. Namun, kritikus menyatakan bahwa keputusan tersebut justru memicu ketegangan lebih dalam, terutama karena tidak ada kompromi dengan pihak oposisi. (REUTERS/Feisal Omar)
