New Policy: Prabowo Terima Laporan Kejanggalan MBG, Panggil Bos PPATK-BPKP
Pelaksanaan New Policy dalam Evaluasi MBG
Dailynesia.com – Dalam upaya mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan kebijakan publik, Prabowo Subianto mengumumkan langkah penting melalui New Policy yang dirancang untuk menyelidiki potensi kejanggalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Laporan yang diterima oleh mantan capres tersebut mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam distribusi bantuan yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak. Dalam sebuah acara di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Rabu, 3 Juni 2026, Prabowo menjelaskan bahwa New Policy ini diluncurkan setelah adanya temuan masalah yang memerlukan investigasi mendalam.
Konteks dan Tujuan New Policy
“Kepemimpinan yang baik sangat berpengaruh pada kinerja suatu program, terlebih dalam konteks New Policy yang bertujuan memastikan MBG berjalan efektif dan transparan,”
Prabowo menyampaikan dalam diskusinya. Ia menekankan bahwa New Policy tidak hanya untuk mengungkap ketidaksesuaian, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki struktur pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Kebijakan ini dirancang agar sumber daya pemerintah digunakan secara optimal, mengingat MBG dianggap sebagai salah satu inisiatif kunci dalam memerangi ketimpangan sosial.
Dalam evaluasinya, Prabowo meminta Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Nasional (PPATK) untuk memeriksa laporan keuangan serta pengelolaan MBG. Ia menyatakan bahwa New Policy ini memperkuat mekanisme penegakan hukum, terutama dalam hal pengawasan internal dan eksternal. “Dengan adanya New Policy, kita bisa mengidentifikasi pelaku penyimpangan dan memberikan solusi tepat sasaran,” tambah Prabowo.
Implikasi New Policy terhadap Kesejahteraan Masyarakat
MBG telah diimplementasikan di berbagai daerah sebagai bentuk afirmasi pangan untuk masyarakat miskin. Namun, laporan kejanggalan yang diterima Prabowo mengindikasikan adanya penyelewengan yang bisa merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Dalam New Policy ini, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada akuntabilitas pemimpin dan keterlibatan pihak-pihak terkait. “Jika New Policy berjalan baik, kita bisa memastikan bahwa program ini memberikan manfaat maksimal kepada rakyat,” katanya.
“Program MBG dirancang agar masyarakat terlepas dari ketergantungan pada pangan yang tidak sehat. Dengan New Policy, kita bisa memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,”
Prabowo menambahkan. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengawasi pelaksanaan MBG, sehingga setiap langkah kebijakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Perspektif Ekspert dalam New Policy
Dosen ekonomi dari Universitas Indonesia, Dian Suryo, mengapresiasi langkah Prabowo dalam menerapkan New Policy sebagai bagian dari upaya pengawasan. “Kebijakan ini memberikan ruang bagi penyelidikan lebih lanjut, yang penting untuk memastikan MBG tidak hanya berjalan baik, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan dalam pemerintahan yang bersih,” katanya. Menurut Dian, keberhasilan New Policy bergantung pada koordinasi antara lembaga-lembaga pemeriksa dan pihak terkait dalam penyusunan anggaran serta pelaksanaan program.
Di sisi lain, para pengamat politik mengatakan bahwa New Policy ini juga bisa menjadi alat untuk meningkatkan kredibilitas Prabowo di tengah kompetisi Pilpres 2024. “Dengan mengungkap kejanggalan dalam MBG, Prabowo menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas, yang menjadi nilai penting dalam politik kontemporer,” ujar ekspert politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rizal Nur. Ia menambahkan bahwa New Policy ini perlu diterapkan secara konsisten dalam berbagai kebijakan pemerintahan.
