Ketua Petani Bongkar Penyebab Fenomena Ogah Bongkar Ratoon Tebu: New Policy
Dailynesia.com – Mengemuka sebagai isu utama dalam diskusi peningkatan produksi gula nasional. Soemitro Samadikoen, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), menjelaskan alasan mengapa banyak petani tebu masih enggan memanfaatkan program bongkar ratoon yang dicanangkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa hambatan utama bukan hanya teknis, tetapi juga terkait insentif ekonomi yang diberikan. “New Policy ini memang memiliki tujuan baik, tapi petani masih bingung mengapa harus mengambil risiko memanfaatkannya,” ujar Soemitro saat berbicara di acara Rakernas APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026).
“Kenapa orang nggak mau bongkar ratoon? Buat apa saya bongkar? Hasilnya juga gulanya segini-segini saja kok. Bongkar ratoon, nanam tebu pertama itu biayanya tinggi,” tambah Soemitro. Menurutnya, biaya pengelolaan lahan baru menjadi penghalang utama bagi keberhasilan New Policy. Petani mengkhawatirkan kehilangan pendapatan karena investasi awal yang lebih besar, terutama saat harga gula masih terbatas.
Soemitro menyoroti bahwa New Policy diwujudkan melalui dukungan berupa traktor dan bibit tebu, tetapi peningkatan produksi belum cukup untuk mengimbangi risiko ekonomi. “Oke dibantu, iya dibantu, bongkarnya dibantu itu sudah traktornya, apalagi kalau lahan baru,” jelasnya. Meski pemerintah memberikan bantuan, ia menekankan bahwa insentif ekonomi seperti harga beli gula yang lebih stabil perlu diperkuat agar petani percaya untuk mengikuti program tersebut.
Menurut Soemitro, ketergantungan pendapatan petani tebu pada harga gula yang dibatasi menjadi salah satu alasan utama ketidakpedulian terhadap New Policy. “Jadi kenapa nggak mau dibongkar? Karena penghasilan tebu kita ini segitu-segitu aja. Dibatas-batasi gitu loh harganya,” ucapnya. Ia menjelaskan bahwa produksi rata-rata tebu mencapai 72 kuintal per hektare dengan rendemen 7%, yang menghasilkan sekitar 49 ton gula. Dari jumlah tersebut, bagian petani hanya sekitar 70 persen, sehingga pendapatan mereka terbatas.
Kebijakan Harga Gula untuk Mendukung New Policy
Dalam upaya mengoptimalkan New Policy, Soemitro menyarankan peningkatan harga beli gula menjadi setara 1,5 kali harga beras. “Gula harus memiliki nilai jual yang lebih tinggi agar petani termotivasi,” terangnya. Ia menjelaskan bahwa padi, sebagai tanaman yang bisa ditanam dua kali dalam setahun, memiliki produktivitas lebih baik dibandingkan tebu. “Jadi, jika New Policy bisa memberikan insentif yang lebih menarik, partisipasi petani akan meningkat,” lanjut Soemitro.
Soemitro juga mengingatkan bahwa New Policy memerlukan kebijakan pendamping yang konsisten. “Jika harganya tidak ditingkatkan, petani akan tetap ragu. Mereka membutuhkan kepastian bahwa investasi mereka akan membuahkan hasil yang lebih baik,” ujarnya. Ia berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan jangka panjang yang mengakui kontribusi petani dalam meningkatkan produksi gula.
Tantangan Implementasi New Policy
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa New Policy masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. “Target swasembada gula konsumsi 2027 membutuhkan kolaborasi kuat, karena psikologis petani menjadi faktor penentu,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (27/4/2026). Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan petani tidak hanya diberi bantuan fisik, tetapi juga insentif ekonomi yang kompetitif.
Sudaryono menyebutkan bahwa program bongkar ratoon membutuhkan partisipasi aktif petani, mulai dari pemilihan lahan hingga pengelolaan tanaman. “New Policy ini juga menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan keberhasilan program,” jelasnya. Namun, ia mengakui bahwa ketidakpedulian petani masih menjadi hambatan utama. “Banyak petani enggan membongkar tanaman tebu yang sudah tumbuh karena merasa belum ada keuntungan yang jelas,” tambah Sudaryono.
Ketua APTRI menekankan bahwa New Policy perlu dipertahankan dan diperluas cakupannya. “Kebijakan ini harus terus diperkuat agar lebih banyak petani terlibat. Sejauh ini, cakupan lahan penerima bantuan diperluas dari 2 hektare menjadi 5 hektare, yang membantu mengurangi beban biaya,” ujarnya. Soemitro juga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan tambahan seperti akses pinjaman dan pupuk agar New Policy lebih efektif dalam meningkatkan produksi gula nasional.
