Kadin China Sampaikan Keberatan ke Prabowo, Berikut Isi Suratnya
Dailynesia.com – Under the New Policy framework, Aliansi Pengusaha Tiongkok (Kadin China) mengirimkan surat resmi ke Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyampaikan keluhan terkait kebijakan-kebijakan terbaru yang berdampak signifikan pada investasi asing. Surat tersebut menyebutkan bahwa sejumlah regulasi yang diterapkan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir dinilai memberatkan bagi perusahaan Tiongkok, termasuk mengganggu keberlanjutan operasional dan pertumbuhan ekonomi. Keluhan ini mencakup berbagai aspek seperti kenaikan biaya produksi, pengurangan kuota tambang, serta perubahan dalam persyaratan hukum. Surat ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu ketat dalam beberapa sektor menjadi isu utama yang perlu ditangani secara lebih bijak.
Perspektif Kadin China Mengenai Kebijakan Terbaru
Kadin China, yang telah lama menjadi mitra strategis Indonesia dalam bidang investasi, menyoroti bahwa sejumlah kebijakan dalam New Policy terkini telah mengalihkan perhatian pengusaha ke arah yang lebih kritis. Mereka menyatakan bahwa meskipun sebelumnya mendukung pembangunan ekonomi nasional, perubahan terakhir dalam regulasi pajak, royalti tambang, dan kuota ekspor telah menciptakan ketidakpastian bagi industri. Kebijakan ini, menurut surat yang ditulis pada Kamis (14/5/2026), disebut berpotensi mengurangi kepercayaan investor asing dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Kebijakan New Policy yang diusulkan pemerintah telah menyebabkan peningkatan tekanan operasional perusahaan, termasuk kenaikan pajak yang berulang, persyaratan menyimpan devisa di bank BUMN, serta perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam,”
tulis surat yang menggambarkan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
Detail Kebijakan yang Dinilai Menimbulkan Masalah
Dalam New Policy, Kadin China menyoroti tiga aspek utama yang dinilai menimbulkan kesulitan. Pertama, kenaikan pajak yang tidak terduga berdampak langsung pada margin keuntungan perusahaan. Kedua, penambahan royalti tambang mineral mencapai tingkat yang dianggap berlebihan, memaksa pengusaha untuk mengalokasikan dana lebih besar untuk memenuhi kewajiban. Ketiga, aturan penyimpanan devisa sebesar 50% di bank BUMN memberikan tekanan likuiditas, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan dana darurat untuk operasional sehari-hari.
Kebijakan ini, menurut Kadin China, telah menjadi hambatan utama bagi pengembangan industri hilir, seperti manufaktur kendaraan listrik dan produksi baja tahan karat. Selain itu, pengurangan kuota tambang bijih nikel menjadi lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton dalam beberapa bulan terakhir disebut sebagai bagian dari New Policy yang berdampak signifikan pada rantai pasok global.
Pengaruh Penegakan Hukum di Sektor Kehutanan
Sektor kehutanan juga menjadi sorotan dalam New Policy. Kadin China menyebut bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan memberikan denda hingga US$180 juta kepada perusahaan Tiongkok yang dianggap melanggar aturan. Mereka menilai bahwa penegakan hukum yang ketat dalam sektor ini berpotensi merusak hubungan bisnis yang selama ini stabil. Selain itu, adanya penghentian sejumlah proyek besar, termasuk pembangkit listrik tenaga air, disebut sebagai bagian dari New Policy yang memperketat persyaratan lingkungan.
Kebijakan tersebut, meskipun bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, dianggap oleh Kadin China sebagai langkah yang mengurangi fleksibilitas pengusaha dalam mengembangkan infrastruktur. Mereka menekankan bahwa New Policy perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan konflik antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Isu Visa dan Kebijakan Ekspor
Proses pengurusan visa kerja bagi tenaga asing dalam New Policy dinilai semakin rumit, dengan biaya yang meningkat serta persyaratan lokasi kerja yang terbatas. Kadin China menyatakan bahwa perubahan ini menghambat kemampuan perusahaan untuk menarik talenta internasional yang dibutuhkan untuk pengembangan operasional. Mereka juga menyebut bahwa kebijakan bea ekspor tambahan, penghapusan insentif kendaraan listrik, dan pengurangan fasilitas pajak di kawasan ekonomi khusus menjadi bagian dari New Policy yang dianggap mengurangi daya saing industri nasional.
Dalam surat tersebut, Kadin China meminta pemerintah untuk meninjau ulang beberapa kebijakan dalam New Policy agar lebih seimbang antara perlindungan kepentingan nasional dan kenyamanan investor asing. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang lebih efektif dan transparansi dalam pengambilan keputusan.
Kebijakan New Policy: Tantangan dan Peluang
Sektor nikel menjadi bagian terbesar dari keluhan dalam New Policy. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dituduh menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel, sekaligus mengubah formula perhitungan dengan memasukkan kobalt, besi, dan mineral lain. Akibatnya, biaya produksi meningkat hingga 200%, menyebabkan kerugian operasional yang signifikan bagi perusahaan Tiongkok. Kadin China menilai bahwa New Policy ini perlu dianalisis lebih mendalam untuk memastikan keberlanjutan industri hilir.
Kebijakan New Policy juga menimbulkan perdebatan mengenai keberlanjutan industri kehutanan dan tambang. Meski ada tujuan untuk melindungi lingkungan, Kadin China mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu ketat dapat merusak ekosistem bisnis dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan ruang bagi pertumbuhan industri dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan berimbang.
