Blora Masuk Zona Aman LSD, Kampus Baru Makin Terbuka
Dailynesia.com – Kebijakan baru di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berhasil memastikan wilayah ini masuk ke dalam zona aman untuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini mempercepat proses pendirian kampus baru dan meningkatkan peluang investasi. Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, status ini memberikan kepastian hukum bagi pengembangan proyek strategis, termasuk izin pendirian kampus dan sekolah rakyat. “Dengan keberhasilan Blora mencapai target LSD sebesar 88 persen, kampus baru bisa dipercepat, karena kebijakan ini membuka jalur izin yang lebih cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).
Manfaat Kebijakan Baru untuk Sektor Pendidikan
Proses penerapan New Policy ini berdampak signifikan pada sektor pendidikan, khususnya dalam pendirian kampus baru. Bupati Arief menekankan bahwa izin pendirian Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Blora telah selesai, berkat penyesuaian regulasi terkait LSD dan LP2B. “New Policy ini menjadi dasar bagi rencana pembangunan kampus baru yang sudah kami prioritaskan, karena izin tanah menjadi lebih mudah diperoleh,” jelas Arief. Penetapan LP2B juga memberikan kepastian bagi peninjauan ulang Perda RTRW yang berakhir masa berlaku 2021.
“Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan sektor pertanian, tetapi juga membuka peluang bagi pendidikan dan investasi, karena izin lahan kini lebih terbuka,” pungkas Bupati Arief. Dengan mencapai 88,23 persen dari target nasional, Blora menjadi contoh baik dalam penerapan New Policy untuk meningkatkan ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan.
Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pusat
Kebijakan New Policy di Blora tidak tercapai tanpa kerja sama intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemenuhan target LSD dan LP2B memerlukan evaluasi data yang ketat serta keterlibatan seluruh dinas terkait. “Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN sangat penting, karena New Policy ini memerlukan rekomendasi dari pihak berwenang,” tambah Arief. Dua surat keputusan (SK) yang diterima dari Kementerian ATR/BPN menjadi bukti bahwa Blora telah memenuhi kriteria nasional.
Dalam pelaksanaannya, New Policy memberikan kejelasan bagi penggunaan lahan, sehingga proyek infrastruktur seperti kampus dan sekolah rakyat bisa langsung dijalankan. “Dengan kepastian ini, investor lebih percaya untuk menanamkan modal di sektor pertanian dan pendidikan,” jelas Arief. Pemenuhan target LP2B sebesar 88,23 persen juga membantu pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang yang lebih efektif.
Kinerja Daerah sebagai Tren Nasional
Kinerja Blora dalam menerapkan New Policy menjadi sorotan, karena berhasil mencapai angka LP2B yang melebihi batas minimal nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 61.006 hektare lahan di kabupaten ini telah ditetapkan sebagai LP2B, sementara total lahan baku sawah mencapai 69.145 hektare. “Angka ini menunjukkan komitmen Blora untuk menjaga ketahanan pangan, sekaligus menjawab tantangan New Policy yang diharapkan menjadi arah pembangunan nasional,” kata Arief.
“Blora menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan New Policy, yang diharapkan bisa dijadikan model untuk kabupaten lain,” ungkap Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan. Jawa Tengah secara keseluruhan telah menetapkan 825 ribu hektare sebagai KP2B, dengan persentase mencapai 85,11 persen dari target nasional. New Policy ini dianggap menjadi pelengkap dalam revitalisasi sektor pertanian berkelanjutan.
Kemajuan ke Pertanian Berkelanjutan
Penerapan New Policy di Blora tidak hanya membuka peluang pendirian kampus baru, tetapi juga mempercepat percepatan pembangunan pertanian berkelanjutan. Bupati Arief Rohman menjelaskan bahwa ketersediaan LP2B membantu pemenuhan kebutuhan pangan nasional. “New Policy ini menjadi dasar bagi penggunaan lahan yang tetap terjaga fungsi pertaniannya, meski bisa dikembangkan untuk kebutuhan pendidikan dan infrastruktur,” tambahnya. Pemenuhan target 88,23 persen LP2B juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tata ruang daerah.
Percepatan proses ini menjadi terobosan penting bagi Blora, karena membantu mengurangi hambatan administratif dalam pengembangan kampus dan usaha pertanian. “Dengan New Policy, kami bisa mempercepat pengajuan proyek strategis, karena izin lahan tidak lagi menjadi hambatan utama,” jelas Arief. Capaian ini diharapkan bisa berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan pertanian, sekaligus meningkatkan kredibilitas daerah dalam penerapan kebijakan nasional.
