Negara Kaya Minyak Ini Tercekik Perang AS-Iran, Tekor Rp 1.068 T
Ekonomi Irak Tertekan Saat Jalur Hormuz Terganggu
Dailynesia.com – Irak menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mengganggu pergerakan perdagangan di Selat Hormuz. Sejak jalur pelayaran bebas di kawasan itu terhenti pada akhir Februari, negara yang kaya minyak tersebut kehilangan salah satu akses terpenting untuk ekspor energi sekaligus masuknya kebutuhan impor.
Gangguan ini berdampak langsung pada fondasi fiskal Irak. Minyak merupakan penopang utama keuangan negara, dengan kontribusi lebih dari 90% terhadap anggaran federal. Ketika pengiriman melalui rute Teluk tersendat, kemampuan pemerintah untuk menjaga arus pendapatan dan memenuhi kebutuhan ekonomi domestik ikut tertekan.
Pendapatan minyak hilang hingga US$60 miliar
Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menyampaikan bahwa negaranya tengah menghadapi situasi ekonomi luar biasa sulit. Irak disebut kehilangan sekitar US$60 miliar, setara Rp1.068 triliun, dari pendapatan minyak setelah sekitar 90% ekspor minyaknya sempat tidak dapat dikirim melalui jalur Teluk.
Rute tersebut kini berada di tengah perundingan yang tegang antara Washington dan Teheran. Bagi Irak, persoalannya tidak hanya menyangkut aktivitas pelayaran, melainkan keberlangsungan penerimaan negara. Saat sebagian besar pendapatan anggaran bergantung pada minyak, gangguan ekspor dapat cepat menjalar ke belanja publik, kemampuan impor, serta stabilitas pasar domestik.
Ketergantungan tersebut membuat ekonomi Irak sangat rentan terhadap gejolak di kawasan. Ketika volume ekspor minyak turun, pemerintah memiliki ruang yang lebih sempit untuk meredam kenaikan harga atau menjaga ketersediaan valuta asing. Dampaknya kemudian terasa hingga tingkat pedagang dan konsumen.
Barang impor menyusut, harga di pasar melonjak
Terhambatnya pelayaran di Hormuz juga mengganggu rantai pasok. Waktu pengiriman menjadi lebih panjang, biaya transportasi meningkat, dan volume barang yang masuk ke Irak ikut menyusut. Kondisi ini memberi tekanan baru bagi masyarakat yang masih bergantung pada berbagai produk dari luar negeri.
Di Baghdad, pemilik supermarket Alaa-Eddin Sulaibi melihat perubahan nyata pada komposisi barang dagangannya. Porsi produk impor di tokonya turun dari sebelumnya sekitar 90% menjadi 70%. Di saat yang sama, harga produk impor naik antara 25% hingga 30%.
“Kami tidak punya pilihan selain menjual produk lokal, meskipun kualitasnya tidak sama dengan produk impor,” tuturnya.
Peralihan ke produk lokal dapat membantu menjaga ketersediaan barang di tengah hambatan impor. Namun, perubahan tersebut tidak otomatis menutup seluruh kebutuhan pasar. Kualitas, ragam produk, kapasitas produksi, dan harga menjadi tantangan tersendiri ketika masyarakat harus menyesuaikan diri dengan pasokan yang berubah cepat.
Bagi rumah tangga, kenaikan harga barang impor berarti daya beli dapat melemah. Bagi pelaku usaha, biaya pengadaan yang meningkat berisiko diteruskan ke harga jual. Tekanan semacam ini memperlihatkan bagaimana konflik di jalur perdagangan internasional dapat memengaruhi aktivitas ekonomi sehari-hari jauh dari lokasi konflik itu sendiri.
Dinar melemah di pasar paralel
Tekanan juga muncul di pasar valuta asing. Nilai tukar dinar Irak terhadap dolar AS di pasar paralel sempat mencapai 1.600 dinar per dolar pada pekan lalu. Angka tersebut berada jauh di atas kurs resmi 1.300 dinar per dolar, serta melampaui posisi sebelum perang yang berada di sekitar 1.540 dinar per dolar.
Perbedaan besar antara kurs resmi dan pasar paralel menunjukkan meningkatnya ketegangan dalam permintaan dolar. Dalam perekonomian yang mengandalkan impor, dolar memiliki peran penting untuk membayar barang dari luar negeri. Ketika pelaku pasar merasa pasokan mata uang AS lebih sulit diperoleh, tekanan terhadap dinar dapat bertambah.
Bank Sentral Irak atau CBI menolak anggapan adanya kekurangan dolar dan menilai lonjakan kurs paralel dipengaruhi ekspektasi spekulatif dari pihak tertentu. Namun, pengetatan pasokan dolar tetap menjadi isu utama setelah kebijakan Amerika Serikat terhadap pengiriman uang tunai fisik dari rekening pendapatan minyak Irak di AS.
Pada April, pemerintahan Presiden Donald Trump menghentikan pengiriman uang tunai fisik tersebut akibat tekanan terkait kegiatan milisi yang didukung Iran. Pengiriman kembali dilakukan secara terbatas pada Juli. Di sisi lain, AS menuduh sejumlah bank swasta Irak terlibat dalam operasi penyelundupan dolar dalam skala besar ke Iran.
Cadangan devisa ikut terkuras
Penasihat Keuangan Perdana Menteri Irak, Mudher Mohammed Salih, menggambarkan tekanan yang tercermin dalam cadangan devisa CBI. Sebelum perang, cadangan devisa berada di kisaran US$106 miliar atau Rp1.886,8 triliun. Pada akhir Agustus, jumlah itu turun menjadi US$80 miliar atau Rp1.424 triliun.
Cadangan devisa berfungsi sebagai salah satu penyangga stabilitas ekonomi, terutama untuk mendukung kebutuhan pembayaran internasional dan menjaga kepercayaan terhadap mata uang. Penurunannya tidak serta-merta menentukan seluruh arah ekonomi, tetapi mempersempit bantalan pemerintah saat menghadapi gangguan ekspor, mahalnya impor, dan gejolak kurs.
Situasi Irak memperlihatkan bahwa kekayaan minyak tidak selalu cukup untuk melindungi negara dari krisis. Pendapatan besar dari energi dapat menjadi sumber kekuatan ketika jalur ekspor berjalan normal, tetapi ketergantungan berlebihan juga menciptakan risiko besar saat rute perdagangan terganggu.
Kelemahan struktural kembali terlihat
Peneliti ekonomi internasional dari Anglia Ruskin University, Ziad al-Hashimi, menilai rangkaian tekanan tersebut memperjelas masalah lama dalam struktur ekonomi Irak. Ketergantungan pada minyak dan barang asing membuat negara itu memiliki perlindungan terbatas ketika menghadapi guncangan besar.
“Krisis ini telah mengungkap ketidakseimbangan yang mendalam dalam struktur ekonomi Irak, yang paling menonjol adalah ketiadaan perlindungan yang mampu melindungi ekonomi di masa gejolak,” paparnya.
Ia juga menekankan bahwa opsi pemerintah saat ini cenderung berupa langkah sementara untuk membatasi dampak yang lebih luas. Kebijakan seperti penggunaan pinjaman dapat memberi ruang napas dalam jangka pendek, tetapi tidak menghapus persoalan mendasar yang dihadapi perekonomian Irak.
“Semua yang dapat dilakukan pemerintah Irak adalah langkah-langkah jangka pendek yang mungkin hanya membatasi dampaknya di masa mendatang, seperti menggunakan pinjaman, yang bukan merupakan solusi sejati,” pungkas Hashimi.
Ke depan, pemulihan Irak sangat terkait dengan kelancaran perdagangan di kawasan, stabilitas ekspor minyak, serta kemampuan menjaga pasokan barang dan dolar bagi kebutuhan domestik. Selama ketidakpastian di Selat Hormuz berlanjut, tekanan terhadap anggaran negara, nilai tukar, harga barang, dan cadangan devisa berpotensi tetap menjadi tantangan utama bagi Baghdad.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Negara Kaya Minyak Ini Tercekik Perang?Negara Kaya Minyak Ini Tercekik Perang is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Negara Kaya Minyak Ini Tercekik Perang matter?Negara Kaya Minyak Ini Tercekik Perang matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.