Dailynesia News
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Menteri Transportasi Malaysia Mundur, Protes Pengampunan Najib Razak

Published September 20, 2026 · Updated September 20, 2026 · By Linda Miller - dailynesia.com

Foto : Linda Miller - dailynesia.com

Anthony Loke Lepas Jabatan Menteri Transportasi Usai Pengampunan Bersyarat Najib

Dailynesia.com – Tekanan politik kembali menguat di Malaysia setelah Anthony Loke menyatakan akan mundur dari posisinya sebagai Menteri Transportasi. Ketua Democratic Action Party (DAP) itu mengambil langkah tersebut sebagai protes terhadap pengampunan bersyarat yang diberikan kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak, terpidana kasus 1MDB.

Keputusan Loke diumumkan setelah Komite Eksekutif Pusat DAP menggelar rapat darurat selama kurang lebih tiga jam pada Sabtu, 19 September 2026. Pembahasan internal partai itu berakhir dengan pilihan kompromi: Loke meninggalkan kabinet, sementara menteri-menteri DAP lainnya tetap menjalankan tugas dalam pemerintahan persatuan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

“Sebagai sebuah partai kami memiliki pendirian. Kami merasa keputusan ini sulit diterima oleh DAP dan banyak rakyat Malaysia. Karena itu kami berdiskusi selama tiga jam dan berdebat sebelum mencapai keputusan,” kata Loke.

DAP Tetap Bertahan di Pemerintahan

Meski menolak keputusan pengampunan tersebut, DAP tidak memilih menarik seluruh wakilnya dari kabinet. Loke menyampaikan bahwa stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan penting bagi partai, terutama agar situasi politik Malaysia tidak bergerak menuju ketidakpastian baru.

Ia juga menegaskan bahwa DAP menghormati kewenangan konstitusional Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dalam memberikan pengampunan. Namun, penghormatan terhadap wewenang tersebut tidak menghilangkan keberatan politik DAP atas keputusan yang berkaitan dengan Najib.

Bagi DAP, keluar sepenuhnya dari pemerintahan dapat memberi ruang bagi pihak-pihak yang mengharapkan retaknya koalisi penguasa. Pengunduran diri massal menteri DAP dinilai berisiko memicu gejolak politik yang lebih luas, bahkan membuka kemungkinan parlemen dibubarkan.

“Itu yang diinginkan lawan-lawan kami. Kami tidak ingin memberi mereka peluru untuk melakukan apa yang mereka inginkan,” ujarnya.

Dengan tetap mempertahankan keterlibatan di kabinet, DAP berupaya menyeimbangkan sikap penolakan terhadap pengampunan Najib dengan kebutuhan menjaga kelangsungan pemerintahan. Langkah Loke diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik pribadi sekaligus penegasan prinsip partai dalam isu pemberantasan korupsi.

Transisi di Kementerian Transportasi

Loke menyatakan akan segera menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Anwar Ibrahim. Ia menepis anggapan bahwa pergantian pimpinan akan menghambat agenda Kementerian Transportasi Malaysia, termasuk proyek serta kebijakan yang telah berjalan.

“Menteri datang dan pergi. Kementerian akan tetap berfungsi seperti biasa,” kata Loke.

Pernyataan itu menekankan bahwa kerja kelembagaan kementerian tidak bergantung pada satu figur. Program yang telah dimulai tetap berada dalam jalur administrasi pemerintah, sementara pengisian jabatan menteri akan menjadi bagian dari penyesuaian kabinet berikutnya.

Pengunduran diri seorang menteri penting dalam pemerintahan koalisi juga menjadi sorotan karena memperlihatkan adanya perbedaan tajam di antara mitra politik. Namun, keputusan DAP untuk tidak meninggalkan kabinet secara kolektif menunjukkan bahwa partai tersebut masih ingin menjaga pemerintahan persatuan tetap berjalan.

Kontroversi Pengampunan Bersyarat

Langkah DAP muncul sehari setelah Dewan Pengampunan Wilayah Persekutuan yang dipimpin Raja Malaysia menetapkan pengampunan bersyarat bagi Najib. Putusan itu memungkinkan Najib menjalani sisa hukumannya melalui tahanan rumah, dengan kewajiban membayar denda RM50 juta, atau sekitar US$12,26 juta.

Najib menjalani hukuman penjara terkait skandal 1MDB, perkara korupsi yang dikenal luas sebagai salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Malaysia. Kasus tersebut telah lama menjadi simbol perdebatan publik tentang akuntabilitas pejabat tinggi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi di negara itu.

Loke kembali menempatkan penolakan DAP dalam kerangka perjuangan partai melawan korupsi serta praktik yang ia sebut sebagai “kleptokrasi”. Isu ini dinilai sangat mendasar bagi DAP karena terkait dengan posisi politik partai selama lebih dari satu dekade.

“Ini adalah krisis besar yang secara konsisten diperangi oleh DAP,” tegasnya.

Dalam sikap resminya, DAP menyatakan akan tetap membela supremasi hukum dan meneruskan perjuangan antikorupsi. Sikap tersebut menjadi alasan utama mengapa partai tidak dapat menerima pengampunan bersyarat itu tanpa menyampaikan respons politik yang tegas.

Dukungan UMNO dan Kekhawatiran Preseden Hukum

Pengampunan terhadap Najib juga memperoleh sambutan positif dari sebagian kalangan politik. United Malays National Organisation (UMNO), partai tempat Najib bernaung, membuka dana solidaritas guna membantu pelunasan denda RM50 juta yang dibebankan kepadanya.

Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki menyampaikan bahwa dana tersebut telah menghimpun lebih dari RM634.000 dalam tiga jam pertama setelah dibuka. Sumbangan yang masuk berasal dari pendukung dengan nilai antara RM10 hingga RM50.

Di tengah perbedaan sikap politik itu, sejumlah analis menilai pengampunan bersyarat bagi Najib menempatkan Malaysia dalam situasi hukum yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan keputusan tersebut dijadikan rujukan oleh narapidana lain yang ingin mengajukan perlakuan serupa.

Perdebatan yang muncul tidak hanya menyangkut masa depan Najib, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi hukum. Pengunduran diri Loke memperlihatkan bahwa dampak keputusan itu telah meluas ke dalam dinamika kabinet, hubungan antarpartai, dan arah perdebatan publik tentang korupsi di Malaysia.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Menteri Transportasi Malaysia Mundur Protes Pengampunan?

Menteri Transportasi Malaysia Mundur Protes Pengampunan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Menteri Transportasi Malaysia Mundur Protes Pengampunan matter?

Menteri Transportasi Malaysia Mundur Protes Pengampunan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.