Kenaikan BI Rate Menghantam Dunia Usaha
Dailynesia.com – Di tengah suasana rapat yang berlangsung di Jakarta, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, memberikan pernyataan penting mengenai dampak kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) yang terus dilakukan dalam beberapa pertemuan terakhir. Peningkatan BI Rate, yang menjadi hasil dari Meeting Results pada 17-18 Juni 2026, memicu kekhawatiran pelaku usaha terutama usaha kecil dan menengah (UKM), karena dianggap mengurangi fleksibilitas operasional dan menaikkan biaya pembiayaan. Bob Azam menegaskan bahwa meskipun kenaikan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas rupiah dan menekan inflasi, perlu diperhatikan waktu dan titik optimal agar tidak terlalu memberatkan sektor produktif.
BI Naikkan Suku Bunga, Apindo Akui Perlu Tapi Tepat Waktu?
Bank Indonesia (BI) secara resmi menaikkan suku bunga acuan dalam Meeting Results yang berlangsung pada 17-18 Juni 2026, dengan total kenaikan mencapai 25 basis poin, sehingga BI Rate mencapai 5,75%. Ini menjadi keputusan ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari sebulan, menunjukkan langkah agresif BI untuk mengatasi tekanan inflasi yang terus meningkat. Meski Bob Azam mengakui keputusan ini wajar dalam konteks situasi ekonomi nasional, ia mengkritik keterlambatan BI dalam menyesuaikan kebijakan ini, yang menyebabkan tekanan lebih besar pada pelaku usaha.
“Ya kita ngerti lah, pemerintah menghindari ambil langkah-langkah yang drastis. Tetapi begitu dinaikin bebannya jadi dua kali lipat,” ujarnya.
Kebijakan Subsidi Energi Jadi Contoh Kenaikan Tiba-tiba
Bob Azam menggambarkan situasi kenaikan suku bunga sebagai ilustrasi dari kebijakan yang diambil secara tiba-tiba dalam Meeting Results. Ia membandingkan hal ini dengan perubahan subsidi energi yang sering ditunda, sehingga pada saat yang sama terjadi kenaikan signifikan. “Nah begitu juga subsidi BBM. Ya kan? Ya kita appreciate lah pemerintah menahan, tapi begitu nggak bisa ditahan langsung naik 30%. Sedangkan negara lain gradual gitu loh,” tambahnya.
Dampak Pada Usaha Kecil: Akses Modal Kerja Semakin Sulit
Peningkatan BI Rate berdampak signifikan pada usaha kecil, yang kini mengalami kesulitan mengakses modal kerja. Menurut Bob Azam, lembaga keuangan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit, membuat usaha skala mikro dan kecil harus menghadapi tantangan lebih besar. “Bank juga akan lebih berhati-hati. Sehingga ekspansi usaha itu juga bisa terganggu,” jelasnya. Selain itu, kenaikan suku bunga membuat biaya bunga pinjaman meningkat, yang secara langsung mengurangi profitabilitas usaha, terutama di sektor yang bergantung pada kredit jangka pendek.
“Ya rada telat nih (kenaikan BI rate). Jadi beban kita jadi dua. Rupiahnya sudah terlanjur kepleset, suku bunganya juga naik,” ucap dia.
Kenaikan BI Rate dan Pertumbuhan Ekonomi
Kenaikan BI Rate yang diambil dalam Meeting Results terakhir juga memicu analisis terhadap dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Bob Azam menyoroti bahwa kebijakan moneter yang terlalu kaku dapat menghambat investasi dan konsumsi, karena mengurangi daya beli masyarakat. “Dalam situasi ekonomi yang masih rentan, kenaikan suku bunga perlu disertai dengan kebijakan fiskal yang lebih longgar,” katanya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah dalam menyelaraskan langkah-langkahnya.
Strategi Kombinasi dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi
Bob Azam menekankan pentingnya strategi kombinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam Meeting Results, BI menaikkan suku bunga sebagai salah satu alat untuk mengendalikan inflasi, namun kebijakan pajak yang intensif sekaligus diterapkan pemerintah menambah beban para pengusaha. “Jika kebijakan ini terus dilakukan tanpa pertimbangan keseimbangan, pertumbuhan ekonomi akan terganggu,” jelasnya. Ia berharap pemerintah bisa mempercepat relaksasi fiskal agar tidak terjadi tekanan bersamaan dengan kenaikan suku bunga.
Sebagai kesimpulan, kenaikan BI Rate dalam Meeting Results 2026 menunjukkan komitmen BI untuk menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga menyoroti kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan dinamika perekonomian yang sedang berubah. Dengan memperhatikan kondisi pelaku usaha, terutama UKM, langkah-langkah kebijakan moneter perlu lebih terkoordinasi agar tidak terlalu berat bagi sektor produktif yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
