Media Asing Tiba-Tiba Sorot “9 Naga”, Ada Apa?

SCMP Mengulas Dinamika Baru Antara Pemerintah Indonesia dan Konglomerat “9 Naga”

Dailynesia.com – Media asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), baru-baru ini memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan para konglomerat yang dikenal sebagai “Sembilan Naga”. Laporan berjudul “Are Indonesia’s Prabowo and ultra rich ‘9 Dragons’ on a collision course?” ini menyoroti bagaimana lanskap interaksi antara negara dan pelaku usaha besar sedang mengalami transformasi signifikan.

Siapa Saja “9 Naga” Indonesia?

Istilah “9 Naga” sebenarnya bukan merupakan entitas resmi, melainkan sebutan yang telah lama melekat untuk merujuk pada keluarga-keluarga konglomerat terbesar di Indonesia. Kelompok ini memiliki jaringan bisnis yang sangat luas, mencakup berbagai sektor strategis seperti perbankan, properti, kelapa sawit, pertambangan, hingga industri barang konsumsi.

SCMP mencatat bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia belakangan ini menunjukkan peningkatan peran negara, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam serta penerimaan devisa dari hasil ekspor. Beberapa kebijakan yang mendapat sorotan antara lain mekanisme Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang bertugas mengelola ekspor komoditas-komoditas strategis.

Respons Para Ahli terhadap Kebijakan Baru

Ricky Ho, Chief Investment Officer Four Capital, yang dikutip SCMP, menjelaskan bahwa praktik under-invoicing dan transfer pricing memang menjadi perhatian serius pemerintah, terutama bagi sektor eksportir besar. Menurut Ho, langkah-langkah pemerintah bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap arus devisa dan aktivitas ekspor secara keseluruhan.

“Praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing memang menjadi perhatian pemerintah, khususnya pada sektor eksportir besar,” ujar Ricky Ho.

Sementara itu, Bhima Yudhistira Adhinegara, Executive Director Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai sinyal agar kelompok usaha besar semakin selaras dengan arah kebijakan pemerintah. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan pelaku pasar agar tidak memicu kekhawatiran terhadap iklim investasi maupun arus modal keluar.

Hubungan Simbiotik yang Berkelanjutan

Di sisi lain, Profesor Universitas Melbourne, Vedi Hadiz, menilai bahwa hubungan antara negara dan konglomerat di Indonesia pada dasarnya tetap bersifat saling membutuhkan. Menurutnya, kelompok usaha besar masih memperoleh sebagian besar pendapatannya dari aktivitas ekonomi di dalam negeri, sementara pemerintah juga membutuhkan dukungan sektor swasta untuk membiayai berbagai program strategis.

“Hubungan tersebut sebagai bentuk ‘simbiosis’ yang kemungkinan akan terus berlanjut,” kata Vedi Hadiz.

Patriot Bonds dan Masa Depan Hubungan Negara-Konglomerat

SCMP juga menyoroti instrumen Patriot Bonds, obligasi yang ditawarkan kepada sejumlah investor institusi dan kelompok usaha besar. Program ini dipandang sebagian analis sebagai salah satu upaya memperluas partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek nasional, meski pelaksanaannya juga memunculkan berbagai diskusi di kalangan pengamat ekonomi.

Secara keseluruhan, media tersebut menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia mencerminkan upaya memperkuat peran negara dalam mengelola perekonomian. Namun, menurut para analis yang diwawancarai, hubungan antara pemerintah dan konglomerat besar diperkirakan tetap akan terjaga karena keduanya memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.