Prabowo Serahkan Embrio APBN 2027 ke DPR, Misbakhun: Ini Tradisi Baru
Dailynesia.com – Jakarta, Rabu (20/5/2026) — Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri sidang paripurna DPR yang digelar pada hari ini. Acara tersebut merupakan Sidang Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, yang berlangsung pukul 09.00 WIB. Dalam kesempatan ini, Presiden akan memaparkan dokumen ‘calon RAPBN 2027’ atau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran tahun depan. Ini adalah momen pertama dalam sejarah seorang presiden yang secara langsung menyampaikan KEM PPKF di depan anggota dewan.
Kehadiran Presiden Prabowo di DPR
Kehadiran Prabowo dalam sidang paripurna memicu perhatian publik, karena biasanya dokumen-dokumen sejenis lebih sering dibacakan oleh Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR, memberikan tanggapan mengenai langkah ini. Ia menilai hal tersebut membentuk sebuah tradisi baru dalam proses pembahasan anggaran nasional.
“Pembacaan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi, kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru memang,” ujar Misbakhun, ditemui di Gedung DPR RI pada Rabu (20/5/2026).
Misbakhun menjelaskan bahwa kehadiran Prabowo di sidang ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi menandai perubahan dalam cara penyampaian kebijakan fiskal. Menurutnya, pembahasan APBN selalu dimulai setiap tanggal 20 Mei, yang menjadi ‘kick off’ untuk proses pengembangan anggaran. Dengan memaparkan KEM PPKF secara langsung, Presiden ingin menegaskan komitmen pemerintah dalam menyusun kebijakan yang transparan dan terbuka.
Misbakhun: Langkah Ini Menunjukkan Komitmen Serius
Menurut Misbakhun, keputusan Prabowo untuk membacakan KEM PPKF sendiri berdasarkan pengamatan bahwa APBN sejak awal merupakan kebijakan yang penting dan perlu dipertimbangkan secara komprehensif. “APBN adalah landasan pemerintahan yang justru perlu didahulukan sebelum mengejar pertumbuhan ekonomi atau isu-isu lainnya,” kata anggota dewan tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa publik akan sangat antusias mengikuti penyampaian KEM PPKF ini, karena masyarakat ingin melihat fokus Presiden dalam menyusun kebijakan fiskal. “KEMPPKF ini menjadi penanda bagaimana pemerintah memprioritaskan pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran untuk pembangunan dan pengendalian inflasi,” tambah Misbakhun.
Tradisi Baru dalam Proses APBN
Misbakhun mengungkapkan bahwa adanya kehadiran Presiden di sidang paripurna untuk membacakan KEM PPKF menunjukkan inisiatif baru dalam mempercepat transparansi anggaran. “Dengan langkah ini, masyarakat dapat langsung memahami arah kebijakan pemerintah tanpa harus menunggu proses yang lebih panjang,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan apakah kehadiran Prabowo di DPR akan ditemani oleh tim kabinet yang mengawal dokumen-dokumen terkait. “Jika tim keuangan dan ekonomi hadir, maka ini akan memperkuat proses pengambilan keputusan bersama,” ujar Misbakhun. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai skema anggaran yang diusulkan.
Kemungkinan Pengaruh pada Kebijakan Ekonomi
Di sisi lain, Misbakhun mengingatkan bahwa kehadiran Presiden di sidang paripurna tidak boleh dilihat hanya sebagai simbol, tetapi harus menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang diusung. “Jika tidak disertai dengan penjelasan yang jelas, maka keputusan ini bisa menjadi bahan perdebatan di luar konteks yang sebenarnya,” imbuhnya.
Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal harus diintegrasikan dengan kondisi makroekonomi yang lebih luas, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perubahan nilai tukar mata uang. “Dalam asumsi makroekonomi, ada banyak parameter yang perlu dipertimbangkan, dan KEM PPKF adalah salah satu bagian penting dari itu,” tambahnya.
Perspektif Publik dan Kritik Terhadap Kebijakan
Misbakhun juga menyatakan bahwa masyarakat akan terus memantau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam KEM PPKF ini, karena hal tersebut berdampak langsung pada kehidupan ekonomi rakyat. “KEMPPKF ini akan menjadi bacaan utama bagi publik, terutama dalam menilai bagaimana pemerintah memprioritaskan pengeluaran untuk sektor-sektor strategis,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Misbakhun memperkirakan bahwa penyampaian KEM PPKF secara langsung oleh Presiden bisa menjadi titik awal dari diskusi yang lebih luas. “Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan kebijakan dengan perubahan ekonomi yang terjadi,” jelasnya.
Keputusan yang Memperkuat Partisipasi Presiden
Kehadiran Prabowo di DPR selama sidang paripurna memperkuat posisinya sebagai bagian aktif dari proses pengambilan keputusan. Selama ini, presiden lebih fokus pada penyusunan kebijakan, sementara pelaksanaan anggaran menjadi tugas kementerian keuangan. Namun, dengan memaparkan KEM PPKF secara langsung, Prabowo menunjukkan keinginan untuk terlibat lebih dalam dalam pengawasan anggaran nasional.
Misbakhun menilai bahwa langkah ini bisa meningkatkan akuntabilitas pemerintah, terutama dalam hal kebijakan fiskal. “Dengan munculnya presiden di depan anggota dewan, maka proses pembuatan APBN menjadi lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan secara langsung,” tuturnya.
Persoalan nilai tukar rupiah dan kondisi IHSG, yang sering dianggap sebagai isu ekonomi utama, bukanlah fokus utama KEM PPKF. Misbakhun menegaskan bahwa meskipun aspek
