Main Agenda: Anak Buah Purbaya Jawab DPR Soal Anggaran Pendidikan Nganggur
Dailynesia.com – Jakarta, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan jajarannya memberikan penjelasan terkait temuan yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan selalu belum tercapai 100% setiap tahun. Plt Direktur Jenderal Anggaran Sudarto mengakui adanya keterlambatan realisasi, namun menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan keuangan pemerintah. “Main Agenda kami adalah memastikan anggaran pendidikan terus diperbaiki dan diutamakan, terutama dalam menyusun nota keuangan tahun depan,” ujar Sudarto dalam sesi dialog yang berlangsung Senin (15/6/2026).
Temuan DPR: Anggaran Pendidikan Masih Banyak Tidak Terpakai
Dalam rapat kerja, Komisi XI DPR menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang tidak maksimal. Anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengkritik keadaan ini dengan menunjukkan data bahwa realisasi anggaran pendidikan dari 2021 hingga 2025 masih menunjukkan defisit. “Main Agenda DPR adalah menekankan pentingnya anggaran pendidikan, tapi realisasi tahun ini belum mencapai target,” jelas Dolfie. Ia menekankan bahwa dana yang belum terealisasi bisa digunakan untuk membangun lebih banyak sekolah dan program beasiswa bagi mahasiswa.
“Main Agenda kami adalah mempercepat proses realisasi anggaran pendidikan agar hak pendidikan rakyat tidak tertunda. Jika dana tidak digunakan, itu berarti kebijakan pendidikan terganggu,” kata Dolfie. Menurutnya, penggunaan anggaran yang tidak optimal juga menjadi tantangan bagi Kementerian Keuangan. Ia meminta dirjen anggaran untuk menjelaskan strategi pemanfaatan dana yang lebih efektif.
Anggaran Pendidikan Sebagai Belanja Wajib Pemerintah
Sudarto menjelaskan bahwa anggaran pendidikan merupakan bagian dari belanja wajib pemerintah, dengan persentase 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Main Agenda kami adalah memastikan dana pendidikan terus dialokasikan secara tepat, meski ada keterlambatan dalam realisasi,” tambahnya. Ia mengungkapkan bahwa meski ada dana yang belum digunakan, Kementerian Keuangan sedang berupaya meningkatkan efisiensi penggunaannya. “Kami sedang menyusun skema penyaluran yang lebih tepat sasaran,” jelas Sudarto.
Anggaran pendidikan yang tidak terpakai pada 2021 mencapai Rp70,41 triliun, naik menjadi Rp141,12 triliun di 2023, dan turun sedikit ke Rp110,86 triliun pada 2024. Meski ada penurunan di 2024, jumlah dana yang belum terealisasi tetap menjadi perhatian serius. Dolfie menyoroti bahwa ketidakmampuan realisasi anggaran pendidikan bisa menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan bagi masyarakat. “Main Agenda ini adalah soal kesadaran pemerintah untuk memastikan dana pendidikan selalu terpakai sekaligus menjamin hak anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Kebijakan Purbaya: Strategi Pemanfaatan Anggaran
Sebagai jawaban atas kritik DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan sedang mengupayakan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. “Main Agenda kami adalah mencari solusi agar anggaran pendidikan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” katanya. Ia menegaskan bahwa selama ini pemerintah berupaya memastikan alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan sektor pendidikan, termasuk pengembangan program beasiswa dan penguatan infrastruktur pendidikan.
Kebijakan tersebut diakui oleh Sudarto yang menyatakan bahwa pihaknya sedang mengevaluasi kinerja belanja pendidikan. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya tersedia, tetapi juga digunakan secara maksimal,” jelasnya. Dalam pembahasan anggaran, belanja pendidikan juga menjadi elemen penting dalam upaya menciptakan kualitas pendidikan yang merata. “Main Agenda ini tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang dampaknya bagi masyarakat,” imbuh Sudarto.
Proyeksi ke Depan: Target Peningkatan Realisasi
Dalam sesi diskusi, Kementerian Keuangan juga menyampaikan rencana peningkatan realisasi anggaran pendidikan pada tahun-tahun mendatang. Sudarto menyebut bahwa pihaknya akan mengoptimalkan penyaluran dana dengan menggandeng berbagai stakeholder, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Main Agenda kami adalah memastikan anggaran pendidikan tidak hanya dialokasikan, tetapi juga diimplementasikan secara tepat waktu,” katanya. Ia menambahkan bahwa strategi ini akan diiringi dengan pengawasan lebih ketat dari pihak DPR.
Dolfie menyambut baik upaya Kementerian Keuangan, tetapi meminta pertanggungjawaban lebih jelas. “Main Agenda DPR adalah melihat transparansi dalam penggunaan dana pendidikan. Jika dana tidak terpakai, maka itu harus dijelaskan dengan baik,” tuturnya. Dengan kebijakan yang lebih baik, ia berharap kinerja realisasi anggaran pendidikan bisa meningkat drastis pada tahun 2026 hingga 2027. “Main Agenda ini bisa menjadi pembelajaran untuk pemerintah ke depan,” pungkas Dolfie.
