Mata-Mata AS Pecah Kongsi, Intelijen soal Iran Berantakan
Dailynesia.com – Konflik antara Badan Intelijen Pusat AS (CIA) dan Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) semakin mengganggu pengawasan terhadap konflik di Iran. Situasi ini memicu kekhawatiran mengenai keakuratan analisis keamanan nasional, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Dalam konteks program ‘Latest Program,’ penyelidikan terhadap keterlibatan intelijen Iran telah menjadi sorotan utama, dengan tanda-tanda ketidakstabilan dalam koordinasi antar-lembaga intelijen. Sumber menyebutkan bahwa hubungan kedua lembaga intelijen tersebut telah memburuk selama lebih dari setahun, menghambat kerja sama yang dulu menjadi dasar penyusunan laporan intelijen untuk Presiden Donald Trump dan para pembuat kebijakan AS.
Perselisihan di Balik Laporan Intelijen
Dalam program ‘Latest Program,’ ODNI dan CIA memperlihatkan ketidaksepahaman dalam membagi tugas dan memvalidasi informasi tentang Iran. CIA dikabarkan menghentikan kontribusi dalam beberapa penilaian intelijen yang disusun oleh ODNI, meski masih mempertahankan saluran informasi lain seperti Presidential Daily Brief. Beth Sanner, mantan Wakil Direktur Intelijen Nasional, mengatakan bahwa ODNI seharusnya memudahkan aliran data intelijen, tetapi keadaan sekarang justru membuat lembaga-lembaga intelijen bekerja secara terpisah, meningkatkan risiko kegagalan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka program ‘Latest Program,’ keretakan ini menyebabkan kebingungan di kalangan intelijen AS, terutama dalam memahami pergeseran strategi terhadap Iran.
“ODNI dan lembaga-lembaga yang diawasinya berkomunikasi dan berkolaborasi setiap hari dengan rekan-rekan CIA di seluruh spektrum produk dan operasi intelijen,” ujar Olivia Coleman, juru bicara ODNI.
Kontroversi dalam Pembentukan Gugus Tugas
Menurut sumber yang mengenal masalah ini, Iran menjadi isu yang paling terdampak dalam program ‘Latest Program.’ CIA, yang dipimpin John Ratcliffe, mengkritik kelompok tugas ODNI yang dibentuk pada April 2025 oleh Tulsi Gabbard. Gugus tugas itu diperuntukkan untuk menyelidiki politisasi intelijen serta isu sensitif seperti asal-usul virus corona, keamanan mesin pemungutan suara, dan deklasifikasi dokumen pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Dalam konteks program ‘Latest Program,’ keputusan Gabbard mencabut izin keamanan bagi 37 pejabat aktif dan mantan intelijen pada Agustus 2025, yang juga mengungkap identitas seorang agen CIA yang bertugas rahasia, memperkuat desas-desus tentang konflik internal.
Ketegangan memuncak setelah Gabbard mencopot dua pejabat senior CIA yang memimpin National Intelligence Council (NIC) pada Mei 2025. ODNI menuduh mereka menciptakan lingkungan kerja tidak sehat dan memiliki rekam jejak politicization, meski tidak mengungkapkan bukti konkrit. Dalam program ‘Latest Program,’ ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelidiki ketidakseimbangan kekuasaan dalam laporan intelijen yang mengarah ke keputusan penting.
Konsekuensi pada Kebijakan AS
Keretakan hubungan CIA dan ODNI kini menjadi bahan investigasi oleh kantor inspektur jenderal komunitas intelijen AS. Di tengah konflik Iran yang masih berlangsung, ketidakharmonisan antar-lembaga intelijen memicu kekhawatiran bahwa Washington kini tidak lagi memiliki gambaran intelijen yang utuh, berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan dalam menghadapi konflik terpenting yang dihadapi AS saat ini. Dalam konteks program ‘Latest Program,’ sumber menyebutkan bahwa keputusan-keputusan kritis, seperti peningkatan tekanan terhadap Iran, mungkin terpengaruh oleh ketidakstabilan internal.
Sementara itu, Liz Lyons, Direktur Urusan Publik CIA, menyatakan bahwa lembaga tersebut tetap fokus pada ancaman terhadap kepentingan nasional AS. “Di bawah Direktur Ratcliffe, CIA dengan cepat mengambil risiko yang terukur untuk mengalahkan musuh Amerika dan memberikan keunggulan strategis bagi negara ini,” katanya. Dalam program ‘Latest Program,’ penekanan pada kecepatan reaksi intelijen mencerminkan prioritas keamanan AS yang berubah, meski terdapat ke
