Kiamat Nuklir Depan Mata, Perlombaan Senjata Pemusnah Massal Memanas

Bayang-Bayang Kiamat Nuklir: Perlombaan Senjata Pemusnah Massal Memanas di Mata Dunia

Dailynesia.com – Di berbagai penjuru dunia, pemerintah-pemerintah kini tengah menimbang ulang satu pertanyaan fundamental: apakah mereka masih bisa mengandalkan Washington sebagai penjamin keselamatan nuklir mereka? Jawaban yang semakin jelas dari kebijakan terbaru Amerika Serikat membuat pertanyaan itu tidak lagi sekadar spekulasi, melainkan urgensi strategis.

Payung Nuklir AS yang Mulai Retak

Puluhan tahun lamanya, sekutu-sekutu Barat di seluruh belahan bumi merasa terlindungi di bawah naungan deterensi nuklir Amerika Serikat. Keyakinan bahwa mereka tidak perlu mengembangkan senjata pemusnah massal sendiri menjadi fondasi arsitektur keamanan kolektif. Namun fondasi itu kini goyah.

Mengutip CNBC International pada Rabu (19/8/2026), pergeseran sikap ini berakar pada Strategi Pertahanan Nasional 2026 yang diterbitkan pemerintahan Presiden Donald Trump. Dokumen tersebut menghapus penyebutan eksplisit tentang perluasan pencegahan ancaman — sebuah perubahan redaksional yang dampaknya jauh melampaui sekadar kata-kata. Alih-alih menjamin perlindungan, Washington kini mendorong sekutunya untuk mengalokasikan anggaran lebih besar guna membiayai sistem pertahanan masing-masing.

Ankit Panda, peneliti senior di Program Kebijakan Nuklir Carnegie Endowment for International Peace, menggambarkan pergeseran persepsi yang terjadi di kalangan sekutu:

“Berbagai rasa otonomi strategis mulai bermunculan.”

Panda menambahkan bahwa para sekutu kini hampir secara universal memandang Washington sebagai pihak yang tidak terlibat dan tidak dapat diandalkan dalam urusan deterensi.

Langkah-Langkah Konkret yang Mempercepat Pergeseran

Perubahan kebijakan tidak berhenti di atas kertas. Donald baru-baru ini memerintahkan pengurangan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan, dengan dalih bahwa manuver tersebut mengirim sinyal yang tidak pantas dan bermusuhan bagi Korea Utara. Lebih jauh lagi, pada awal bulan lalu, Amerika Serikat membuka negosiasi terkait pengayaan dan pemrosesan ulang energi damai di Korea Selatan. Di waktu yang hampir bersamaan, Washington menandatangani pakta nuklir sipil dengan Arab Saudi — sebuah kesepakatan yang dilaporkan membuka jalan menuju kemampuan pengayaan domestik bagi Riyadh.

Eropa dan Asia Timur Menyesuaikan Posisi

Di benua Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada bulan Maret peningkatan hulu ledak nuklir pertama negaranya sejak tahun 1992. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat kemerdekaan strategis kawasan Eropa. Macron juga berjanji memperluas jangkauan perlindungan nuklirnya ke negara-negara lain dalam blok tersebut melalui kemitraan pencegahan ke depan. Hingga saat ini, sembilan negara — termasuk Jerman dan Yunani — telah secara resmi bergabung dalam inisiatif tersebut.

Di Asia Timur, Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi menunjukkan dinamika serupa. Keengganan Takaichi untuk mengesampingkan tiga prinsip non-nuklir Jepang pada akhir tahun lalu memicu pengawasan ketat dari publik. Spekulasi langsung bermunculan bahwa Tokyo mulai menjauh dari komitmen puluhan tahun untuk tidak mengambil peran apa pun dalam penyebaran senjata nuklir.

Sementara itu, para pemimpin Lithuania dan Finlandia — dua negara yang berbagi perbatasan langsung dengan Rusia — dilaporkan bergerak semakin dekat untuk membatalkan larangan lama mengenai penyebaran senjata nuklir di wilayah domestik mereka.

Peringatan dari Para Pakar

Shounak Set, peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, mengingatkan bahwa upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat membuat negara musuh merasa kurang aman, sehingga berpotensi mendorong mereka untuk menyerang lebih dulu.

Andrew Facini, peneliti senior di Council on Strategic Risks, menyoroti risiko mematikan dari dinamika perlombaan senjata:

“Anda tidak dapat membangun atau menyebarkan pencegah nuklir tanpa segera meningkatkan ketegangan dan memaksa musuh untuk bereaksi.”

Facini menilai bahwa rangkaian proliferasi merupakan risiko berlipat ganda: setiap negara nuklir baru memperbanyak peluang salah perhitungan sekaligus mempersempit jendela pengambilan keputusan.

“Memasukkan senjata nuklir ke dalam perselisihan regional yang bergejolak juga secara drastis meningkatkan risiko eskalasi yang tidak disengaja.”

Iran: Krisis yang Sudah Terjadi

Contoh paling nyata dari bahaya yang diwaspadai para ahli itu dapat diamati di Iran. Pengejaran uranium yang diperkaya di negara tersebut setidaknya ikut bertanggung jawab atas meletusnya perang di Timur Tengah saat ini. Pemerintahan Donald sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir — argumen utama di balik rentetan serangan gabungan AS-Israel pada tahun 2025.

Alexandra Bell, Presiden sekaligus CEO Bulletin of Atomic Scientists, mencatat bahwa meskipun Iran saat ini belum diketahui secara pasti memiliki senjata nuklir, eskalasi perang yang terus berlanjut bisa mengubah total keputusan pimpinan negara tersebut.

“Kita tidak tahu apa”

Kementerian pertahanan AS dan Jepang, serta Dinas Tindakan Luar Negeri Eropa, menolak memberikan tanggapan resmi terkait memanasnya isu pertahanan ini.