Key Strategy: Pemerintah Mau Bagi-Bagi SHM Gratis, Catat Ini Syaratnya
Dailynesia.com – Merupakan langkah penting pemerintah dalam mengatasi masalah kepemilikan rumah sah yang masih menghambat kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Menteri Maruarar Sirait, yang lebih dikenal dengan Ara, mengumumkan program sertifikasi SHM (Sertifikat Hak Milik) secara gratis kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini diperkenalkan dalam wawancara dengan media pada Selasa (14/7/2026), dengan tujuan memperluas akses ke rumah legal dan mendukung keberlanjutan pengembangan perumahan nasional.
Strategi Integrasi untuk Mempermudah Proses Sertifikasi
Key Strategy ini diperkuat oleh kolaborasi antara Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ara menjelaskan bahwa program sertifikasi gratis akan diintegrasikan dengan program Bedah Rumah dan BPSP (Bantuan Perumahan Swakarya dan Perumahan Sosial). Integrasi ini bertujuan agar proses penerbitan sertifikat bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang layak, sehingga mengurangi beban administratif dan biaya.
“Dengan Key Strategy ini, kita bisa memberdayakan masyarakat yang selama ini sulit memperoleh rumah sah. Program sertifikasi gratis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meratakan akses perumahan,” ujar Ara.
Kerja sama antar kementerian ini juga mencakup penyederhanaan prosedur. Ara menegaskan bahwa sertifikat akan diproses secara terpisah dari program Bedah Rumah, sehingga para peserta bisa lebih mudah memenuhi syarat. Key Strategy ini tidak hanya berfokus pada akses fisik, tetapi juga pada keadilan dalam distribusi manfaat, yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.
Kriteria dan Persyaratan Pencairan SHM Gratis
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa program sertifikasi gratis ini ditujukan untuk tiga kelompok masyarakat. Pertama, warga yang mendapatkan bantuan perumahan melalui BPSP atau Bedah Rumah. Kedua, peserta FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang ingin mengubah status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi SHM. Ketiga, masyarakat yang membangun rumah mandiri namun termasuk dalam kategori MBR.
“Key Strategy ini memastikan bahwa sertifikasi gratis hanya diberikan kepada yang memenuhi kriteria sosial dan ekonomi. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi dasar utama penilaian,” tambah Nusron.
Nusron menjelaskan bahwa selama periode 2015-2024, sekitar 1,4 juta rumah menerima manfaat dari program Bedah Rumah, namun hanya 1,1 juta di antaranya yang belum memiliki sertifikat. Dengan Key Strategy ini, pemerintah berharap program bisa menjangkau peserta Bedah Rumah dari Kementerian Sosial dan Kesehatan, meskipun data mereka masih dalam proses pencarian.
Untuk kelompok kedua, pemerintah menggratiskan biaya sertifikasi HGB ke SHM. Namun, biaya pemecahan HGB induk milik pengembang properti tetap dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nusron menjelaskan bahwa perbedaan ini untuk memastikan keadilan antara pemilik rumah dan pengembang.
Pelaksanaan dan Perkembangan Program
Key Strategy ini diharapkan bisa mempercepat proses sertifikasi, yang sebelumnya sering mengalami hambatan karena biaya tinggi dan administrasi rumit. Program ini juga mengintegrasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan, sehingga peserta bisa mendapatkan dukungan finansial tambahan.
“Key Strategy ini adalah bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan kualitas perumahan. Dengan SHM gratis, masyarakat bisa memiliki aset yang lebih aman dan berharga,” kata Nusron.
Menurut Ara, program ini akan diterapkan secara bertahap, dengan fokus pada wilayah dengan kebutuhan mendesak. Pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme verifikasi yang lebih ketat agar tidak ada pengambilan manfaat yang tidak tepat sasaran. Dengan Key Strategy ini, pemerintah menargetkan 500 ribu sertifikasi gratis pada tahun ini.
Program sertifikasi gratis ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan SHM sebagai bagian dari visi nasional. Ara menegaskan bahwa akses ke SHM adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan penguasaan tanah.
Pengaruh Positif dan Tantangan
Key Strategy ini diharapkan memberikan dampak signifikan, terutama bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh sertifikat. Dengan SHM gratis, para peserta bisa mengambil manfaat dari kebijakan pemilikan rumah yang sah, sehingga meningkatkan nilai ekonomi properti mereka.
“Dengan Key Strategy ini, kita bisa memberdayakan lebih banyak masyarakat. Program ini adalah langkah penting untuk menjawab kebutuhan yang sudah lama dirasakan oleh warga berpenghasilan rendah,” ujar Ara.
Pemerintah juga berharap program ini bisa menjadi contoh sukses dalam kebijakan publik. Nusron menambahkan bahwa keberhasilan Key Strategy ini akan ditentukan oleh koordinasi yang baik antar instansi, serta kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Dengan program ini, pemerintah berupaya menciptakan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
