Prabowo Terima 9 Surat Kepercayaan dari Dubes Negara-Sahabat
Dailynesia.com – Pada hari Selasa, 9 Juni 2026, di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima surat kepercayaan dari para duta besar negara-negara mitra. Acara ini menandai dimulainya tugas resmi perwakilan diplomatik dari sembilan negara yang telah menyetujui pengangkatan mereka sebagai duta besar. Prosesi dibuka dengan upacara penerimaan yang formal, di mana lagu kebangsaan dari masing-masing negara dibunyikan sebagai penghormatan.
Prosesi dan Hubungan Diplomatik
Para duta besar berurutan memasuki ruangan kredensial untuk menyerahkan dokumen kepercayaan kepada Presiden. Setiap perwakilan menyampaikan salam resmi dan mengungkapkan tujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia. Penerimaan langsung oleh Prabowo menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga hubungan diplomatik dengan berbagai negara.
Daftar Duta Besar yang Hadir
Dubes yang hadir meliputi: 1. Manuel Estuardo Roldan Barillas dari Republik Guatemala. 2. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari dari Negara Qatar. 3. Abdirashid Salat Abdille dari Republik Kenya. 4. Ratu Isoa Delamisi Tikoca dari Republik Fiji. 5. Redouane Houssaini dari Kerajaan Maroko. 6. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria dari Republik Portugal. 7. Bernardo Brea Rodriguez dari Republik Panama. 8. Hong Kwang Il dari Republik Demokratik Rakyat Korea. 9. Antonio Rodrigues Jose dari Republik Mozambik.
Setelah menyelesaikan serah terima, para duta besar melakukan sesi foto bersama dengan Presiden. Di luar ruangan, Prabowo menerima mereka dalam pertemuan santai. Hadir pula sejumlah menteri, seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno.
“Ini adalah tradisi yang berlangsung rutin, di mana duta besar menyampaikan salam dari negara mereka. Tidak ada materi khusus yang dibahas, hanya pertemuan informalis untuk mempererat hubungan,” jelas Havas kepada media.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu kebijakan bebas aktif. Ia menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk menciptakan keadilan di berbagai bidang.
