Key Discussion: Kepergok Purbaya! Eksportir Culas Jual Murah SDA RI di Singapura-India
Dailynesia.com – Menyasar isu pengelolaan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang dinilai tidak optimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan praktik eksportir mempermaintakan harga jual komoditas strategis, seperti batu bara, minyak, dan bahan tambang, melalui jalur Singapura dan India. Hal ini dianggap merugikan negara karena kekayaan alam tidak berkontribusi maksimal pada penerimaan pajak atau pengembangan ekonomi nasional. Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), bertujuan mengatasi masalah ini.
Praktik Eksportir yang Menyisihkan Keuntungan
Dalam Key Discussion, Purbaya mengatakan bahwa eksportir sering mengatur harga barang yang diperjualbelikan ke pasar internasional agar lebih rendah dari harga pasar sebenarnya. Strategi ini disebut under invoicing, di mana transaksi diatur secara tidak transparan untuk mengoptimalkan keuntungan pihak asing. Proses transfer pricing, di mana harga ditetapkan antar anak perusahaan, menjadi alat utama untuk menyembunyikan keuntungan yang seharusnya masuk ke dalam negeri.
“Transaksi tidak selalu terlihat jelas, tapi pola under invoicing dan transfer pricing sudah terbukti menguntungkan eksportir di luar negeri,” ujar Purbaya, dilansir Jumat (22/5/2026).
Menurut Menteri Keuangan, metode ini mempercepat aliran dana ke luar negeri. Dengan memanfaatkan skema harga yang disesuaikan, eksportir mampu menekan pendapatan yang diperoleh oleh Indonesia. “Kekayaan alam kita dijual murah, tapi keuntungan besar justru menumpuk di pihak asing,” imbuhnya. Fenomena ini juga terjadi pada transaksi yang melalui India, membuat pemerintah semakin memprioritaskan pembentukan BUMN khusus untuk mengelola ekspor SDA.
Investigasi dan Teknologi Pemantauan
Key Discussion menyoroti upaya investigasi menggunakan teknologi canggih untuk mengungkap praktik eksportir. Purbaya mengatakan bahwa tim khusus telah menerapkan alat analisis berbasis AI untuk memproses data transaksi, rute pengangkutan, dan profil perusahaan. Teknologi ini membantu menemukan pola transaksi yang tidak konsisten, seperti kebiasaan kapal langsung dari Indonesia ke Amerika, tetapi kertasannya diberlakukan di Singapura.
Dari 10 eksportir yang dianalisis, tiga di antaranya terbukti melakukan under invoicing. “Setiap transaksi yang dicek menunjukkan bukti jelas bahwa harga diatur secara tidak adil,” tambah Purbaya. Dengan mengetahui fenomena ini, pemerintah berencana memberlakukan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan pendapatan dari SDA benar-benar mengalir ke Indonesia. Key Discussion juga menyoroti bahwa lembaga seperti Lembaga National Single Window (LNSW) menjadi penting dalam mempercepat proses pengawasan.
Kebocoran Pendapatan dan Solusi BUMN
Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dianggap sebagai jawaban atas kebocoran pendapatan ekspor SDA. Key Discussion menjelaskan bahwa BUMN ini akan menjadi wadah untuk mengelola komoditas strategis dengan transparansi lebih tinggi. “DSI bertugas menutup celah keuntungan eksportir yang coba menekan penerimaan negara,” kata Purbaya.
Praktik penjualan murah melalui Singapura dan India menimbulkan dampak serius pada anggaran negara. Pendapatan dari ekspor SDA yang seharusnya masuk ke dalam negeri justru terpindah ke luar. Key Discussion menyoroti bahwa hal ini mempercepat kebijakan pemerintah untuk mengubah pola ekspor dan memperkuat regulasi dalam bidang pajak. “Kami ingin memastikan pendapatan dari SDA benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” tegas Purbaya.
Kebijakan Khusus untuk Meningkatkan Manfaat Rakyat
Dalam Key Discussion, pemerintah menegaskan bahwa ekspor SDA harus memberi manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain mengatasi kebocoran dana, BUMN khusus ini juga diharapkan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. “Pembentukan DSI adalah langkah strategis untuk memastikan SDA berperan aktif dalam ekonomi nasional,” ujarnya.
Menteri Keuangan menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap transaksi ekspor. “Key Discussion mengingatkan bahwa pendapatan dari SDA harus dikelola secara profesional dan menguntungkan rakyat,” tambah Purbaya. Dengan menetapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berupaya meminimalkan kemungkinan kecurangan oleh eksportir. Key Discussion juga menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Kebijakan yang Harus Diselaraskan
Key Discussion menekankan bahwa kebijakan ekspor SDA harus diselaraskan dengan kepentingan nasional. Purbaya mengatakan bahwa praktik eksportir yang menculik keuntungan bagi pihak asing telah menimbulkan masalah struktural. “Kami ingin memastikan SDA kita tidak hanya dijual murah, tapi juga dikelola secara efisien,” ujarnya.
Dengan adanya PT DSI, pemerintah berharap menciptakan sistem yang lebih terpadu dalam ekspor. Key Discussion menjelaskan bahwa lembaga ini akan mengawasi seluruh proses dari produksi hingga distribusi komoditas strategis. “Key Discussion menjadi pemicu untuk memperkuat pengawasan ekspor SDA,” imbuh Menteri Keuangan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam Indonesia.
