Istana Beri Sinyal Said Iqbal Masuk Kabinet Prabowo
Dailynesia.com – Dalam wawancara terbaru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan indikasi bahwa Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan menjadi bagian dari Kabinet Prabowo. Pernyataan ini muncul setelah sejumlah pertimbangan politik dan strategis dianggap perlu diintegrasikan dalam formasi pemerintahan baru. “Saya yakin bahwa Said Iqbal akan dipertimbangkan dalam perbaikan struktur kabinet, terutama karena pengalaman beliau dalam mengadvokasi kesejahteraan buruh,” jelas Prasetyo, Kamis (4/6/2026).
Peran Said Iqbal dalam KSPI dan Kontribusinya
Said Iqbal, sebagai pemimpin KSPI, telah lama dikenal sebagai tokoh yang berperan aktif dalam mengangkat isu kesejahteraan pekerja dan memastikan kebijakan yang pro-kerja. Dalam Key Discussion yang diadakan oleh Istana, hal ini disebut-sebut sebagai sinyal positif bagi upaya menjalin koalisi dengan partai buruh. “KSPI memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan sosial dan ekonomi, terutama dalam menyuarakan kebutuhan pekerja di tengah dinamika pemerintahan,” tambah Prasetyo. Ia menegaskan bahwa kemungkinan Said Iqbal masuk ke Kabinet Prabowo masih dalam diskusi internal, tetapi mendapat dukungan dari sejumlah pihak.
Langkah Istana dalam Membentuk Kabinet
Istana mengungkapkan bahwa pembentukan Kabinet Prabowo akan melibatkan berbagai lapisan kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh dari partai buruh. “Kita sedang memastikan bahwa semua kepentingan penting diakomodasi, termasuk suara dari organisasi buruh,” kata Prasetyo. Dalam Key Discussion tersebut, istana juga menyebutkan bahwa peran Said Iqbal akan memperkuat posisi pemerintah dalam menghadapi tantangan kinerja sektor tenaga kerja. KSPI, yang tergabung dalam berbagai organisasi pekerja, dianggap mampu memberikan wawasan strategis tentang kebijakan yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Perayaan May Day dan Kebijakan PHK
Dalam rangkaian perayaan May Day di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2026), Prabowo telah menegaskan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) serta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Meskipun DKBN belum terbentuk secara resmi, Satgas PHK sudah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2026, yang diumumkan sebelumnya pada perayaan May Day tersebut. Ini menunjukkan bahwa Prabowo memperhatikan isu kesejahteraan buruh, sekaligus mengamankan dukungan dari berbagai kalangan dalam Key Discussion tentang struktur pemerintahan.
Proses Pelantikan dan Konteks Politik
Prasetyo menyatakan bahwa pengangkatan Said Iqbal ke dalam kabinet masih menunggu hasil musyawarah lebih lanjut. Ia menekankan bahwa pembentukan kabinet akan didasarkan pada kebutuhan stabilitas politik dan keterlibatan pihak-pihak strategis. “Kita perlu memastikan bahwa semua elemen penting seperti kesejahteraan buruh, pembangunan ekonomi, dan kebijakan sosial diwakili secara seimbang,” ujarnya. Dalam Key Discussion ini, istana juga menyoroti pentingnya menggandeng tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman lapangan, sehingga kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kesiapan Said Iqbal untuk Tugas Pemerintahan
Menurut Prasetyo, Said Iqbal akan memulai tugasnya sebagai menteri atau anggota DKBN setelah proses pelantikan resmi selesai. “Beliau perlu fokus pada perbaikan sistem kesejahteraan pekerja di awal-awal masa pemerintahan,” kata Prasetyo. Dalam Key Discussion terkait, istana menyatakan bahwa Said Iqbal akan menjadi wadah bagi penyelesaian konflik antara pengusaha dan pekerja. Posisi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang upah minimum, perlindungan pekerja, dan pengurangan PHK yang dianggap menguntungkan.
Kebijakan yang diusulkan oleh Said Iqbal dalam Key Discussion ini juga diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan antara kalangan buruh dan pengusaha. Dengan adanya perwakilan dari KSPI di kabinet, Prabowo dianggap lebih siap dalam menghadapi isu-isu sosial yang muncul selama periode pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa istana sedang berupaya membangun konsensus luas dalam rangka menyukseskan agenda reformasi sosial dan ekonomi yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinan baru.
