Kata-Kata Basuki Respons Pidato Prabowo Tak Sebut IKN, Ungkap Ini
Basuki Hadimuldjono Jelaskan Alasan Prabowo Tak Menyebut IKN dalam Pidato
Dailynesia.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuldjono, memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran nama Ibu Kota Nusantara dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden tidak secara eksplisit menyebutkan pembangunan IKN sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional saat menyampaikan Pidato Pengantar atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Pidato kenegaraan tersebut berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Menanggapi hal ini, Basuki menjelaskan bahwa tidak adanya penyebutan IKN secara terpisah bukanlah indikasi pengabaian proyek strategis tersebut. Sebaliknya, hal ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam penyampaian program kerja pemerintah.
IKN Masuk dalam Kluster Infrastruktur dan Kewilayahan
Menurut Basuki, pembangunan IKN sebenarnya sudah tercakup dalam kelompok-kelompok yang disebutkan Presiden. Ia menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian integral dari sektor infrastruktur, pembangunan kewilayahan, serta pengembangan desa. Pendekatan ini memungkinkan penyampaian yang lebih efisien tanpa mengulang-ulang nama proyek yang sama.
"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau," kata Basuki saat ditemui wartawan di kawasan penanaman pohon, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (15/8/2026).
Basuki menambahkan bahwa dalam kluster yang telah disebutkan, pembangunan IKN sudah termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada kewajiban bagi Presiden untuk menyebutkan IKN secara terpisah dalam pidato kenegaraannya. Hal ini juga sejalan dengan praktik internasional di mana kota-kota baru sering kali dimasukkan dalam kategori infrastruktur nasional.
Dukungan Anggaran untuk Tahap Kedua Pembangunan IKN
Basuki juga memastikan bahwa dukungan finansial untuk melanjutkan pembangunan IKN telah dimulai secara bertahap. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN yang mencakup periode 2025 hingga 2029. Angka ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap kelanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Menurut penjelasan Basuki, realisasi anggaran tersebut sudah berjalan sejak tahun sebelumnya. Ia menyebutkan rincian alokasi dana yang telah dan akan diberikan:
"Sudah, sudah mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian. Tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun, nanti akan ada Insyaallah ada tambahan Rp 27 triliun," pungkasnya.
Sebagai catatan, persetujuan anggaran kelanjutan pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029 telah ditandatangani oleh Prabowo pada 21 Januari 2025. Dalam tahap kedua ini, pemerintah menargetkan Nusantara dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Target ini mencakup pemindahan sebagian besar kantor kementerian dan lembaga pemerintah ke Kalimantan Timur.
Mandat Basuki untuk Menyelesaikan Infrastruktur Pendukung
Basuki sebelumnya menyatakan bahwa dirinya mendapat mandat khusus untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung ekosistem yudikatif dan legislatif. Infrastruktur tersebut mencakup kebutuhan kantor dan hunian bagi aparatur negara. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada gedung pemerintahan, tetapi juga fasilitas pendukung seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan.
"Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi," ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 21 Januari 2026.
Program Kerja Prioritas Nasional
Sementara itu, pemerintah telah menetapkan sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi fokus pembangunan. Program-program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. IKN menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi tersebut.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Respons Basuki
Apakah tidak disebutkannya IKN dalam pidato berarti proyek ditunda? Tidak. Basuki menjelaskan bahwa IKN sudah tercakup dalam kluster infrastruktur dan kewilayahan yang disebutkan Presiden.
Berapa total anggaran untuk tahap kedua pembangunan IKN? Total anggaran yang disetujui sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029.
Kapan Nusantara ditargetkan berfungsi sebagai ibu kota politik? Pemerintah menargetkan tahun 2028 sebagai saat Nusantara mulai berfungsi sebagai ibu kota politik.
Apakah anggaran IKN sudah mulai direalisasikan? Ya, realisasi sudah dimulai dari tahun 2025 dengan alokasi Rp10 triliun dan terus berlanjut hingga 2029.