Important News: Kejagung Ungkap TNI Aktif Terlibat Korupsi MBG
Dailynesia.com – Important News – Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengungkap adanya keterlibatan seorang oknum TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Informasi ini dibeberkan oleh Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jaksa Agung Muda Tipikor), dalam jumpa pers yang digelar di kantornya pada hari Kamis, 2 Juli 2026. Dalam penyidikan, oknum TNI aktif ini ditemukan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama sepeda motor, yang menjadi salah satu titik temu dalam skema korupsi MBG.
“Dari hasil penyelidikan, kami menemukan seorang perwira TNI aktif yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Ia berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa, serta terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk mempercepat penyaluran MBG,” jelas Syarief. Tersangka ini dianggap memanfaatkan posisinya untuk mempercepat proses distribusi makanan bergizi kepada mitra program SPPG, sambil menguntungkan diri sendiri.
Proses Penyidikan dan Tersangka Baru dalam MBG
Dalam kesempatan yang sama, Syarief menyampaikan bahwa penyidikan terhadap oknum TNI aktif akan terus dilakukan hingga adanya cukup bukti untuk menetapkan status tersangka. Selain itu, dibeberkan adanya tersangka baru dalam kasus MBG, yaitu LMI, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN. Sebelumnya, LMI menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN sejak Maret 2025, dan kini dianggap terlibat dalam skema korupsi yang melibatkan pihak swasta.
“LMI terlibat dalam upaya mempercepat penjualan food tray kepada mitra SPPG dengan menyiapkan perusahaan yang dipimpin oleh saksi YCS dan RD. Hal ini dilakukan untuk memastikan harga jual bisa diatur sesuai keinginan pihak tertentu,” terang Syarief. Dengan memperkenalkan perusahaan swasta, LMI dianggap menciptakan kemudahan bagi korupsi dalam proses pengadaan logistik MBG.
Kasus korupsi MBG yang terjadi pada periode 2025-2026 dianggap sangat mengguncang karena melibatkan oknum dari institusi militer yang selama ini dianggap memiliki integritas tinggi. Dalam penyidikan, ditemukan indikasi adanya pengadaan barang dengan nilai kontrak besar, yang kemudian dialihkan ke perusahaan pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Proses hukum ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi tidak hanya terbatas pada pihak swasta, tetapi juga mencakup institusi pemerintahan seperti TNI.
Daftar Tersangka dan Dampak Korupsi MBG
Beberapa nama tersangka dalam kasus korupsi MBG di BGN 2025-2026 adalah:
- Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana
- Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya
- Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung
- Pihak swasta Asep Yusuf Somantri
- Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono
- Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing
Important News juga menyoroti dampak dari korupsi ini terhadap distribusi MBG yang seharusnya melayani masyarakat miskin. Berdasarkan laporan, program ini diklaim terganggu karena ada pengalihan dana ke perusahaan swasta tanpa transparansi yang memadai. Syarief menegaskan bahwa penyidikan akan terus berjalan hingga seluruh pelaku korupsi diidentifikasi dan diadili secara adil.
Important News menyebutkan bahwa LMI telah ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A, B, dan E Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (Tipikor) serta Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2023. Penyidikan terhadap oknum TNI aktif akan ditangani oleh Jampidmil, yaitu Jabatan Muda Pidana Militer, yang diberi wewenang khusus untuk mengusut tindak pidana yang melibatkan personel militer.
Dalam rangka memperkuat proses penyidikan, Kejagung menyatakan akan menggandeng lembaga independen untuk melakukan audit kembali terhadap keuangan BGN selama periode 2025-2026. Selain itu, pihak penyidik juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam konteks program nasional yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pangan di Indonesia. Kasus ini menjadi important news yang menggambarkan betapa luasnya jaringan korupsi di berbagai sektor publik.
