Dipercaya Prabowo, Ini Rencana Kepala BNPB Kristomei Tangani Karhutla
Dipercaya Prabowo, Ini Rencana Kepala BNPB Tangani Karhutla
Dailynesia.com – Dipercaya Prabowo Ini Rencana Kepala BNPB Kristomei Sianturi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026), Kristomei menekankan bahwa penanganan bencana harus mengutamakan kecepatan respons agar masyarakat tidak terus terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut mengatakan masih akan melihat perkembangan sebelum menentukan tingkat status bencana karhutla, apakah ditetapkan sebagai status nasional atau daerah. Baginya, penetapan status harus berjalan seiring dengan tindakan nyata di lapangan.
“Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana. Apakah nasional atau daerah, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana respons dan kecepatannya. Jangan sampai statusnya besar, tapi responsnya tidak ada,” kata Kristomei.
Status Bencana Bukan Satu-satunya Prioritas
Dipercaya Prabowo Ini Rencana Kepala BNPB yang disampaikan Kristomei tidak hanya berfokus pada status kebencanaan. Ia menilai langkah pertama yang harus dikerjakan ialah memastikan respons penanganan berjalan cepat, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.
Menurut Kristomei, tantangan BNPB tidak terbatas pada karhutla. Indonesia juga menghadapi beragam ancaman bencana lain, mulai dari banjir hingga erupsi gunung berapi. Kondisi tersebut membuat penanganan bencana tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja.
Karena itu, ia berencana memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar penanganan di lokasi bencana tidak terhambat koordinasi.
Kolaborasi untuk Respons Karhutla yang Lebih Cepat
Dalam menjelaskan pentingnya kerja bersama, Kristomei menggunakan analogi tali tambang. Sebuah tali yang kuat, menurutnya, terbentuk karena banyak unsur saling menopang. Prinsip yang sama diperlukan dalam menghadapi karhutla dan bencana lainnya.
“Kalau saya bilang rope analogy, seperti analogi tali tambang. Semua terlibat, semua kementerian dan lembaga, TNI, Polri, harus bersama-sama termasuk masyarakat,” ujarnya.
Dipercaya Prabowo Ini Rencana Kepala BNPB juga mencakup komitmen mempercepat penyelesaian persoalan karhutla. Kristomei menyatakan target penanganannya adalah dilakukan sesegera mungkin, sebab dampak kebakaran hutan dan lahan tidak boleh terus dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan ukuran respons tidak boleh hanya dihitung dalam jam. Ke depan, BNPB akan mengevaluasi mekanisme penanganan agar respons dapat dilakukan dalam hitungan menit dan risiko korban dapat ditekan.
“Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jangan sampai rakyat terus terdampak. Karena itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus responsif. Hitungannya bukan jam, melainkan menit,” kata Kristomei.
Bantuan Luar Negeri Akan Dipertimbangkan Secara Selektif
Selain mengandalkan kekuatan dalam negeri, Kristomei tidak menutup kemungkinan menerima bantuan dari negara lain. Namun, bantuan tersebut akan dipertimbangkan secara selektif setelah BNPB menghimpun dan memetakan aset yang telah tersedia dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ia ingin memastikan jenis bantuan yang diterima benar-benar sesuai kebutuhan penanganan bencana. Menurutnya, karhutla adalah persoalan bersama yang memerlukan keterlibatan semua pihak, bukan hanya BNPB.
“Saya akan menghimpun dulu aset-aset kita yang sudah bisa kita lakukan, baik Pemda, Pempus, kemudian apa bantuan dari luar negeri yang bisa kita sama-sama segerakan,” ujarnya.
FAQ Rencana Penanganan Karhutla BNPB
Apakah karhutla akan ditetapkan sebagai bencana nasional?
Kristomei belum memastikan penetapan status bencana nasional atau daerah. Ia menyatakan keputusan tersebut akan melihat tingkat status bencana, dengan perhatian utama pada kecepatan dan efektivitas respons.
Siapa saja yang akan terlibat menangani karhutla?
Penanganan akan melibatkan BNPB, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat.
Apakah Indonesia akan menerima bantuan negara lain?
BNPB tidak menutup kemungkinan menerima bantuan dari luar negeri. Namun, bantuan akan dipilih secara selektif setelah aset dan kemampuan penanganan di dalam negeri dihimpun terlebih dahulu.