Bukan Cuma Soal Tambang, Begini Kontribusi Freeport ke Ekonomi RI
Jejak Ekonomi Freeport Indonesia: Dari Pajak hingga Pembangunan Daerah
Dailynesia.com – Sejak beroperasi di Indonesia mulai tahun 1973, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetor puluhan miliar dolar AS kepada negara dalam bentuk pajak, dividen, royalti, serta berbagai pungutan lain. Komitmen tersebut tidak berhenti meski perusahaan tengah melewati fase pemulihan pasca-insiden longsoran lumpur basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada tahun 2025.
Setoran 2025 dan Proyeksi Pemulihan
Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa tahun 2026 menjadi periode penuh tantangan bagi perusahaan. Meski demikian, operasi tetap berjalan dan kontribusi ke negara tidak terhenti. Untuk tahun 2025 saja, Freeport Indonesia telah menyumbangkan lebih dari US$ 4,7 miliar atau setara Rp 75 triliun kepada pemerintah pusat maupun daerah.
"Dan tahun lalu saja kita berkontribusi kepada negara itu lebih dari US$ 4,7 miliar dan itu sekitar Rp 75 triliun dalam bentuk pajak, dividen, royalti, dan juga pungutan-pungutan lainnya. Baik yang langsung dibayarkan kepada negara ada juga sebagian langsung dibayarkan ke daerah."
Wenas menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia pada Kamis (20/08/2026). Ia menambahkan bahwa kontribusi pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp 47 triliun sebagai dampak langsung dari masa pemulihan produksi. Setelah target operasi kembali menyentuh 100 persen pada tahun 2028, perusahaan menargetkan setoran tahunan sebesar Rp 120 triliun, atau lebih dari US$ 7 miliar (setara Rp 100 triliun) setiap tahunnya.
Investasi Lokal dan Peningkatan Kualitas Hidup
Di luar kewajiban fiskal, PTFI mengalokasikan dana investasi lokal senilai US$ 100 juta per tahun untuk keperluan pembangunan daerah. Program-program tersebut dirancang hingga tahun 2041 dengan cakupan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, olahraga, dan budaya.
Perusahaan juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah guna menyelaraskan program di sektor infrastruktur, kesehatan, sosial-budaya, dan UMKM. Salah satu indikator keberhasilannya terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika yang telah mencapai angka 77,25 — lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan
Wenas menegaskan bahwa penyusunan program tidak dilakukan sepihak oleh perusahaan. Masyarakat setempat dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan wilayahnya, kemudian PTFI meninjau kembali usulan tersebut sebelum diimplementasikan.
"Contoh lah misalnya Sekolah Asrama Taruna Papua, ya bukan nggak mungkin nanti kita akan bikin lagi Sekolah Asrama Taruna Papua. Itu kan dapat makanan bergizi gratis 5 kali satu hari ya. Pagi, siang, malam, dan juga 2 kali snack sih dan dapurnya disitu juga."
Koordinasi berkala dengan pemerintah daerah juga dilakukan secara rutin agar tidak terjadi tumpang tindih program. Seluruh inisiatif tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat lokal, bukan kepentingan korporasi.
Pemulihan Sistem Keselamatan Tambang
Sementara itu, PTFI terus mengejar penyelesaian proyek pemulihan pascainsiden material basah 2025. Pembangunan drift, terowongan, serta sistem pompa untuk mengevakuasi material basah dari tambang terbuka tengah dikerjakan dan ditargetkan beroperasi secara bertahap hingga akhir tahun 2027.
"Jadi ini diharapkan bisa mengurangi signifikan jumlah material basah yang ada di bottom pit yang menjadi sumber kejadian yang lalu."
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Bukan Cuma Soal Tambang Begini Kontribusi?Bukan Cuma Soal Tambang Begini Kontribusi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Bukan Cuma Soal Tambang Begini Kontribusi matter?Bukan Cuma Soal Tambang Begini Kontribusi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.