Anggaran MBG & Pendidikan Dipisah di APBN 2027 ? Ini Kata Istana
Anggaran MBG Pendidikan Dipisah di APBN 2027: Klarifikasi Resmi dari Istana
Dailynesia.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran nasional. Anggaran MBG Pendidikan Dipisah di APBN 2027 menjadi keputusan penting yang mengatur kembali alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis. Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan pada Kamis (30/7/2026) di Gedung MK, Jakarta Pusat. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar (TB) Nusantara terkait penggunaan dana pendidikan dalam UU APBN Tahun Anggaran 2026.
Klarifikasi Mensesneg Prasetyo Hadi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah pemerintah setelah putusan MK. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan peninjauan menyeluruh terhadap keputusan tersebut. Tenggat waktu pelaksanaan penuh diperkirakan mencapai tahun 2028. Proses teknis penyusunan nota keuangan dan rancangan APBN 2027 telah dimulai jauh sebelum amar putusan MK diumumkan secara resmi.
"Di situ kan juga amar putusannya kan memberikan tenggat waktu ya. Nah, karena juga secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan gitu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/8/2026).
Jaminan Pemenuhan Amanat Konstitusional 20 Persen
Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan alokasi pendidikan tetap sesuai dengan amanat Undang-Undang. Alokasi minimal 20% dari total APBN harus tetap terpenuhi tanpa terpengaruh pemisahan anggaran MBG. Pemerintah akan melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai program yang berkaitan dengan sektor pendidikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.
"Yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu per satu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani," jelasnya.
Menurut Prasetyo, beberapa program yang sebelumnya tidak masuk dalam alokasi dana pendidikan namun dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program tambahan, akan dihitung kembali. Hal ini menyebabkan total pengeluaran untuk pendidikan sebenarnya melebihi 20%. Pemisahan ini tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.
"Kalau nanti kita buka, sebenarnya kalau dihitung itu lebih dari 20%. Karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang juga berkaitan dengan masalah pendidikan," urainya.
Proses Penyusunan APBN 2027 dan Implikasinya
Proses penyusunan anggaran pendidikan untuk tahun 2027 masih berlangsung aktif. Pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap alokasi yang telah disusun sebelumnya. MK telah menyatakan secara tegas bahwa program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan sehingga harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
MK juga mewajibkan pemisahan anggaran program MBG dari dana pendidikan harus dilakukan mulai dari UU APBN tahun anggaran 2027 atau selambat-lambatnya pada UU APBN tahun anggaran 2028. Putusan ini menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah melaksanakan program MBG sejak tahun sebelumnya.
Frequently Asked Questions
Apa dampak pemisahan anggaran MBG terhadap program pendidikan?
Pemisahan ini memastikan bahwa dana pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi. Program MBG akan dialokasikan dari sumber anggaran yang berbeda, sehingga tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan.
Berapa tenggat waktu pelaksanaan pemisahan anggaran?
Pemerintah memiliki tenggat waktu hingga tahun 2028 untuk melaksanakan pemisahan secara penuh. Namun, UU APBN 2027 menjadi target awal implementasi.
Apakah alokasi 20% untuk pendidikan tetap terpenuhi?
Ya, pemerintah memastikan alokasi minimal 20% tetap terpenuhi. Bahkan, dengan perhitungan ulang program tambahan, total pengeluaran pendidikan sebenarnya melebihi 20%.