Ada Indonesia, Siaga 40 Negara Kini Ditandai Gedung Putih Trump
Gedung Putih Catat 40 Negara dalam Skema Pengalihan Barang China
Dailynesia.com – Jakarta — Ketegangan perdagangan global semakin memanas seiring dengan kebijakan tegas yang diterapkan oleh Administrasi Presiden Donald Trump. Dalam perkembangan terbaru, Ada Indonesia Siaga 40 Negara yang resmi tercatat dalam dokumen Gedung Putih. Skema ini menyoroti mitra dagang yang dinilai berpotensi membantu Beijing menghindari tarif impor yang lebih tinggi dari Amerika Serikat.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui situs resmi whitehouse.gov pada Jumat (14/8/2026), kekhawatiran Washington terhadap praktik "pengiriman ilegal" telah berlangsung selama bertahun-tahun. Fenomena ini mengacu pada metode pengiriman komoditas melewati negara ketiga yang dikenakan tarif lebih rendah, sehingga secara efektif menghindari bea masuk yang lebih tinggi sesuai kebijakan Trump.
Tiga Kategori Negara dalam "Great Transshipment Scam"
Dalam dokumen resminya, Gedung Putih mengidentifikasi 40 negara yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai "Skandal Pengalihan Besar-besaran". Klasifikasi ini dibagi menjadi tiga tingkatan, dengan Indonesia menempati posisi di kelompok kedua. Kategori pertama mencakup negara-negara dan blok perdagangan yang mengelola volume besar barang terkait Tiongkok, namun "masih memiliki basis industri yang terdiversifikasi", sekaligus menjadi platform ekspor utama menuju AS.
Delapan entitas masuk dalam kategori ini, yaitu Kanada, Uni Eropa (UE), India, Israel, Jepang, Meksiko, Korea Selatan (Korsel), dan Taiwan. Sementara itu, kategori kedua menyoroti negara-negara yang dinilai memiliki "keterkaitan lebih erat dengan rantai pasok yang terhubung dengan China". Mulai dari sumber bahan baku, basis manufaktur, sistem logistik, hingga jalur pengalihan regional. Terdapat enam negara dalam kelompok ini.
"Negara-negara tersebut memiliki skala industri, kapasitas pelabuhan, infrastruktur pemasok, kedalaman manufaktur, atau kapasitas logistik yang cukup untuk mengalirkan sejumlah besar barang terkait China ke dalam arus perdagangan yang ditujukan ke AS," jelas laporan Gedung Putih.
"Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan jaringan manufaktur yang berhubungan dengan China dan telah menjadi platform utama untuk produksi elektronik, mesin, plastik, alas kaki, pakaian, komponen, serta berbagai barang industri lainnya yang menggunakan bahan atau komponen asal China," tambah laporan tersebut.
Kategori ketiga adalah negara yang memiliki keuntungan seperti akses khusus ke pasar AS yang membuat mereka menjadi "target oportunistis yang menarik" untuk pengalihan rute barang China. Terdapat 24 negara, antara lain Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Kamboja, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Georgia, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Laos, Maroko, Myanmar, Oman, Panama, Peru, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Swiss, Uni Emirat Arab (UEA), serta Uzbekistan.
Sistem Deteksi Berbasis AI Siap Diterapkan
Sementara itu, mengutip Channel News Asia (CNA), Penasihat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan Gedung Putih bekerja sama erat dengan Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS (CBP) untuk mengembangkan sistem "perbatasan detektif" berbasis AI. Sistem ini akan membantu menilai apakah suatu pengiriman barang melibatkan praktik transshipment secara efektif.
Sistem itu akan menggunakan informasi seperti data pengiriman, riwayat rute, dan perangkat lainnya. Namun belum diketahui apakah akan ada tarif tambahan atau hukuman khusus ke negara-negara yang ditandai. Ada Indonesia Siaga 40 Negara menjadi perhatian khusus mengingat posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.
"Pemerintahan Trump akan mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, langkah-langkah pemberantasan transshipment yang diterapkan telah berhasil," bunyi laporan lagi.
"Evaluasi berkelanjutan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan rakyat Amerika mendapatkan manfaat penuh dari program perdagangan dan tarif Presiden Trump," tambah Gedung Putih di kesimpulannya.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Skema 40 Negara
Apa itu Great Transshipment Scam? Skandal pengalihan besar-besaran adalah praktik pengiriman barang China melalui negara ketiga untuk menghindari tarif impor yang lebih tinggi dari Amerika Serikat.
Mengapa Indonesia masuk dalam daftar 40 negara? Indonesia masuk dalam kategori kedua karena memiliki keterkaitan erat dengan rantai pasok China, termasuk sebagai platform produksi dan logistik regional.
Akan ada tarif tambahan untuk negara-negara yang ditandai? Saat ini belum ada kepastian mengenai tarif tambahan atau hukuman khusus. Gedung Putih akan melakukan evaluasi berkelanjutan terlebih dahulu.
Bagaimana sistem AI akan bekerja? Sistem berbasis AI akan menganalisis data pengiriman, riwayat rute, dan informasi lainnya untuk mendeteksi praktik transshipment secara otomatis.