New Policy: Merger & NPL Management, BPR Strategies to Strengthen Bank Resilience
Dailynesia.com – Di tengah dinamika perbankan yang terus berubah, New Policy menjadi strategi utama bagi BPR untuk meningkatkan ketahanan bisnis. Perubahan ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan sektor keuangan lokal, khususnya di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Kristian Hardianto, Komisaris Utama BPR Gunung Rizki, menjelaskan bahwa New Policy mencakup upaya penggabungan dengan institusi BPR lain dan pengelolaan rasio NPL (Non-Performing Loan) secara lebih ketat. Langkah ini, menurut Kristian, tidak hanya mendukung pertumbuhan UMKM tetapi juga memperkuat kapasitas perbankan kecil untuk bersaing dalam era digital.
Strategi Penguatan Bisnis BPR dalam Konteks New Policy
Terapkan New Policy, BPR Gunung Rizki fokus pada pengembangan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan efisien. Kristian Hardianto menjelaskan bahwa kebijakan ini membawa perubahan signifikan dalam struktur bisnis BPR, termasuk pengoptimalan sumber daya manusia, sistem teknologi, dan manajemen risiko. Selain itu, pengendalian NPL menjadi prioritas utama, karena tingkat kredit macet yang tinggi dapat mengancam stabilitas keuangan. Dengan New Policy, BPR diharapkan mampu meminimalkan risiko kredit dan menjaga kesehatan portofolio.
Merger juga menjadi bagian integral dari New Policy. Kristian menyatakan bahwa penggabungan dengan tiga BPR lain menandai komitmen untuk meningkatkan skala operasional dan memperluas jaringan layanan. Dengan menggabungkan kekuatan kecil dari beberapa BPR, inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan institusi yang lebih kuat dan siap menghadapi persaingan dari bank besar. New Policy juga mendorong kolaborasi antar-BPR untuk membagi risiko dan mempercepat inovasi dalam layanan keuangan.
Langkah Kemitraan dengan Tiga BPR Lain
Direncanakan, BPR Gunung Rizki akan melakukan penggabungan dengan Dana Berkah, Sinar Garuda, dan Tayu Duta Persada. Proses merger ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pelayanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Kristian Hardianto mengatakan bahwa New Policy memandu kebijakan ini, yang bertujuan memperluas cakupan layanan keuangan kepada masyarakat. Dengan menggabungkan sumber daya, BPR yang baru akan memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama di wilayah dengan akses keuangan yang terbatas.
“Seperti apa strategi bisnis BPR di bawah New Policy? Simak dialog lengkap Andi Shalini dengan Kristian Hardianto, Komisaris Utama BPR Gunung Rizki, dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 05/05/2026).”
Kebijakan New Policy tidak hanya berdampak pada operasional BPR tetapi juga pada kebijakan regulasi pemerintah. Regulator setempat telah mengeluarkan panduan untuk memastikan merger berjalan lancar dan transparan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem perbankan yang lebih sehat, dengan penekanan pada manajemen risiko dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, New Policy mendorong penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses pembiayaan dan meningkatkan transparansi kepada nasabah.
Dalam wawancara terpisah, Kristian Hardianto menegaskan bahwa New Policy membawa pergeseran paradigma dalam industri perbankan kecil. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada peningkatan volume kredit tetapi juga pada kualitas kredit dan kemampuan BPR untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dengan menggabungkan kekuatan internal dan eksternal, BPR diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM yang dianggap sebagai penggerak utama perekonomian.
