Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp102 Triliun, Sudah Kecanduan?

Pinjaman Daring Capai Rp102 Triliun: Apakah Warga Sudah Kecanduan?

Dailynesia.com – Jakarta mencatat pertumbuhan pesat platform pinjaman online atau yang dikenal sebagai pindar. Layanan ini semakin banyak ditemukan dan menargetkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Fenomena ini memicu kekhawatiran karena tingginya penetrasi pinjol di berbagai lapisan masyarakat.

Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data terbaru pada bulan Juni mengenai kondisi pembiayaan daring. Nilai outstanding pinjaman daring telah melewati batas Rp 100 triliun. Lebih spesifik, pada April 2026 tercatat nominal Rp1012,07 triliun dengan pertumbuhan mencapai 26,11% year-on-year. Sebagai perbandingan, angka serupa pada Maret 2026 berada di level 26,25% yoy.

Kondisi risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 masih dalam batas aman. Pada April, tingkat ini berada di posisi 4,62%, sedikit meningkat dari 4,52% yang dicatat pada Maret 2026. Namun, di balik pertumbuhan positif ini, aktivitas pinjol ilegal juga semakin marak dan merugikan nasabah.

Penindakan Pinjol Ilegal dan Modus Penipuan

Hingga Maret 2026, OJK berhasil mengidentifikasi dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Selain itu, terdapat 2 penawaran investasi ilegal yang juga ditindaklanjuti melalui sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Beberapa modus penipuan yang sering digunakan pelaku meliputi jasa periklanan berbasis sistem deposit. Konsumen diajak mendapatkan penghasilan dari aktivitas ringan seperti memberikan ulasan, menonton iklan, atau mengklik tautan. Syarat utamanya adalah melakukan setoran dana dengan janji keuntungan berlipat ganda.

Modus duplikasi atau impersonasi juga menjadi salah satu trik yang dipakai. Pelaku meniru identitas, logo, maupun nama entitas berizin untuk meyakinkan masyarakat. Padahal, penawaran tersebut tidak berasal dari pihak yang sebenarnya memiliki izin resmi.

Terdapat pula modus penawaran pendanaan untuk usaha atau proyek tertentu. Konsumen dijanjikan imbal hasil tetap, namun tanpa penjelasan model bisnis, perjanjian, maupun pengawasan yang memadai. Selain itu, skema money game mengandalkan perekrutan anggota baru sebagai sumber pembayaran keuntungan, bukan dari kegiatan usaha nyata dan berkelanjutan.

Perdagangan aset kripto ilegal juga menjadi salah satu modus yang berkembang. Pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas berwenang menawarkan investasi atau perdagangan kripto dengan klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.

“Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, serta kanal digital lainnya,” tulis Hudiyanto dari Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dalam keterangannya.