Duduk Perkara Masalah LRT City hingga Danantara Panggil ADHI
Intervensi Pemerintah dalam Krisis LRT City: Danantara dan Menteri PKP Turun Tangan
Dailynesia.com – Kasus keterlambatan penyerahan proyek LRT City kepada para pembeli terus berlanjut dan kini menarik perhatian tingkat tinggi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama Danantara Indonesia, memutuskan untuk ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan ini. Inisiatif tersebut dilatarbelakangi oleh keluhan intensif dari konsumen yang telah membeli unit namun belum menerimanya.
Konsumen Menuntut Pengembalian Dana Penuh
Berbagai pihak yang terdampak telah menyampaikan keluhannya dalam pertemuan dengan Maruarar, yang lebih dikenal dengan panggilan Ara. Inti permasalahan adalah ketidakmampuan mereka menerima unit yang telah dibayar, sehingga menuntut proses refund secara menyeluruh. Salah satu suara yang terdengar jelas berasal dari Ajeng, seorang pembeli di proyek LRT City Tebet.
"Sejak karena tidak selesai-selesai terus, Pak, saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran saya. Karena saya melihat apa yang dijanji-janjikan itu tidak kunjung ada progres sama sekali. Bahkan ketika saya kunjungi ke lokasi, pembangunan itu terhenti sama sekali," kata Ajeng, dikutip Kamis (13/8/2026).
Keputusan Ajeng untuk menghentikan cicilan membawa konsekuensi tersendiri. Ia kini menghadapi tekanan dari pihak perbankan yang melakukan penagihan hingga ke tempat kerjanya. Situasi tersebut dianggapnya sangat memalukan dan berdampak pada status SLIK OJK-nya.
"Saya akhirnya tetap dikejar. Iya seperti itu Pak, saya sampai sudah dikejar-kejar sampai ke kantor Pak. Itu sangat memalukan dan sekarang SLIK OJK saya sudah 5 Pak," ujarnya.
Kasus Panjang dari Ciracas dan Cibubur
Permasalahan serupa juga dialami oleh konsumen LRT City Ciracas. Individu ini telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli sejak tahun 2019. Namun, hingga tahun 2026 atau sekitar tujuh tahun kemudian, haknya atas unit masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah meminta pengembalian dana penuh atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan.
Sementara itu, Adityo dari LRT City Cibubur menyoroti kesulitan komunikasi dengan pengembang, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Ia menceritakan bahwa kunjungan ke kantor pusat ADCP hanya berujung pada pertemuan dengan petugas keamanan, bukan dengan pihak manajemen.
"Kami sebenarnya sudah sepakat untuk minta refund ke ADCP. Yang kami kecewa itu satu, dari pihak ADCP itu sangat sulit dihubungi. Kedua, waktu itu ada rekan kami datang ke kantor pusat ADCP itu kosong hanya ditemui oleh satpam," ujar Adityo.
Adityo pun berharap Kementerian PKP dapat membantu memperlancar proses pengembalian dana bagi para konsumen yang terdampak.
ADCP Akui Kondisi Likuiditas Tertekan
Dalam audiensi yang berlangsung, Direktur Utama ADCP, Indra Syahruzza Nasution, mengakui bahwa perusahaan sedang mengalami tekanan finansial. Indra menjelaskan bahwa dirinya baru sekitar dua minggu melakukan kajian mendalam terhadap kondisi internal perusahaan. Dari sisi kinerja keuangan, likuiditas ADCP dinilai sangat menurun, sehingga proses refund kepada konsumen menjadi sulit dilakukan.
"Saya kalau melihat kondisi, baru dua minggu saya pelajari Pak, jadi dari sisi performance keuangan untuk di ADCP saat ini kan likuiditasnya sudah sangat jeblok. Jadi kalau mau refund kayaknya agak susah kondisinya sudah," kata Indra kepada Ara dalam audiensi di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Ketika ditanya mengenai arus kas perusahaan, Indra memberikan jawaban bahwa cash flow ADCP berada dalam kondisi negatif. Ia menyebutkan bahwa arus kas operasional hingga Juni 2026 tercatat minus sekitar Rp900 juta.
Usulan Audit Investigasi BPK
Mendengar penjelasan tersebut, Maruarar menyatakan niatnya untuk mengusulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap ADCP. Ara berencana bertemu dengan BPK pada malam hari untuk mengajukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan. Tujuannya adalah memperoleh data yang jelas mengenai kondisi ADCP.
"Oke, saya rasa ini kan Adhi Karya ya. Saya kebetulan nanti malam, jam 8 ini, ketemu sama BPK. Saya minta bolehlah diaudit saja Pak, kalau perlu audit investigasi saja. Saya usulkan saja ya, saya rasa boleh kan saya sebagai menteri usulkan. Supaya kita punya database yang jelas Pak, data yang jelas," ujar Maruarar.
Menurut Ara, audit investigasi sangat dibutuhkan agar pemerintah mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi perusahaan, termasuk penyebab kesulitan dalam melakukan refund kepada konsumen. Selain itu, Ara juga menegaskan bahwa pemerintah akan memetakan seluruh persoalan yang dihadapi konsumen, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana. Ia telah memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kejaksaan guna menelaah kemungkinan pelanggaran hukum.
"Kalau ada unsur hukumnya, yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tidak ada kompromi. Saya nggak mau
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Duduk Perkara Masalah LRT City hingga?Duduk Perkara Masalah LRT City hingga is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Duduk Perkara Masalah LRT City hingga matter?Duduk Perkara Masalah LRT City hingga matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.