New Policy: Video: Pengusaha Minta Pemerintah Permudah Peremajaan Sawit Rakyat
Dailynesia.com – Memperhatikan kebutuhan sektor sawit nasional yang saat ini menghadapi hambatan dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, New Policy ini bertujuan untuk mempercepat proses peremajaan lahan sawit rakyat guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pasokan minyak kelapa sawit (CPO) di tengah tantangan global. Dalam wawancara dengan Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 08/05/2026), Eddy menyoroti pentingnya New Policy dalam menyeimbangkan antara kebutuhan dalam negeri dan eksportasi, terutama di tengah pertumbuhan permintaan di pasar internasional.
Persaingan Global dan Kebutuhan dalam Negeri
Produksi CPO Indonesia mencapai 51 juta ton per tahun, namun jumlah ini belum cukup untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, terutama di sektor bahan bakar bio-eksternal seperti B50. Eddy Martono mengingatkan bahwa jika New Policy tidak segera dijalankan, risiko penurunan ekspor CPO akan meningkat, karena konsumen global dapat beralih ke negara-negara lain jika pasokan dari Indonesia tidak stabil. Ini berpotensi menaikkan harga global, yang akan merugikan industri dalam negeri.
Dalam konteks kebutuhan domestik, Eddy menekankan bahwa New Policy harus didukung oleh peningkatan ketersediaan minyak dalam negeri. Tanpa produksi yang lebih besar, ketergantungan pada impor akan semakin tinggi, mengurangi daya saing produk sawit Indonesia di pasar global. DMO, yang merupakan salah satu penyangga pasokan, juga menjadi perhatian utama karena perubahan volume ekspor bisa memengaruhi keseimbangan produksi.
Solusi untuk Peremajaan Sawit Rakyat
Untuk mendorong New Policy, GAPKI mengusulkan kebutuhan bantuan pendanaan sebesar 60 juta rupiah per hektare atau per petani. Bantuan ini diperlukan untuk meningkatkan akses petani kepada teknologi peremajaan, fertilizer, dan sumber daya lainnya. Eddy juga menyoroti perlunya koordinasi lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Perusahaan sawit mengkhawatirkan efek jangka panjang jika New Policy tidak segera diterapkan. Dengan penurunan ekspor hingga 30%, volume DMO akan berkurang dari 1,9 juta ton menjadi 1 juta ton, yang berdampak signifikan pada produksi minyak dalam negeri. Eddy Martono menegaskan bahwa New Policy bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga strategi untuk memastikan keberlanjutan sektor sawit di masa depan.
“New Policy ini menjadi kunci untuk mempercepat peremajaan sawit rakyat, karena tanpa langkah konkret, tantangan pasokan akan terus berlanjut,” tutur Eddy Martono.
Menurutnya, New Policy harus diimbangi dengan pengelolaan lahan yang lebih efisien, termasuk penggunaan teknologi modern dan pengurangan biaya produksi. Peningkatan produktivitas akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global, sekaligus memastikan ketersediaan minyak dalam negeri tetap stabil. GAPKI juga berharap New Policy dapat mempercepat akses petani ke pinjaman, pelatihan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Dalam upaya mendorong New Policy, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi agar proses peremajaan tidak terhambat. Eddy menambahkan bahwa sektor sawit rakyat sangat penting bagi perekonomian nasional, dan tanpa dukungan yang tepat, risiko kelangkaan minyak dalam negeri akan semakin tinggi. New Policy diharapkan menjadi acuan bagi kebijakan ke depan, termasuk dalam pengaturan harga global dan perlindungan petani kecil.
