New Policy: Menteri PU Jelaskan Nasib Tol Terpanjang di Bali yang Dibatasi
Jakarta, 2 Juni 2026
Dailynesia.com – Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, New Policy menjadi fokus utama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam menjelaskan perubahan skema proyek Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa keputusan membagi proyek menjadi dua bagian—sebagian jalan nasional dan sebagian jalan tol—adalah bagian dari strategi baru yang bertujuan mempercepat realisasi. “New Policy ini dibuat karena kita perlu menyesuaikan dengan minat investor dan daya tahan anggaran,” terangnya saat memberikan penjelasan kepada para jurnalis di Gedung DPR RI, Selasa (2/6/2026).
Perubahan Skema Konstruksi untuk Mempercepat Realisasi
Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi, yang sebelumnya direncanakan selesai pada 2028-2029 dan beroperasi pada 2031, kini diatur ulang agar lebih mungkin terwujud dalam waktu yang lebih singkat. Dody menjelaskan bahwa pengembangan jalan nasional di Seksi I (Gilimanuk-Pakutatan) akan tetap dilakukan, namun dalam bentuk revitalisasi yang lebih ringan dibandingkan konsep asli jalan tol. “New Policy ini mengharuskan kita mengoptimalkan penggunaan dana dan kebutuhan infrastruktur yang lebih penting sekarang,” tambahnya.
Dikutip dari data Kementerian PU, tol terpanjang di Bali ini diperkirakan mencakup total panjang sekitar 96,8 km. Namun, karena kurangnya minat investor terhadap keseluruhan ruas, pembagian menjadi dua bagian dilakukan untuk memastikan progres tetap berjalan. Sebagian besar panjang tol—yakni ruas Pekutatan-Soka (24,3 km) dan Soka-Mengwi (18,9 km)—masih akan diusulkan sebagai jalan tol, sementara Seksi I (Gilimanuk-Pakutatan) direncanakan diubah menjadi jalan nasional yang diperbaiki.
Mengapa New Policy Diperlukan?
Dody menyampaikan bahwa New Policy ini adalah respons terhadap dinamika pasar investasi dan kebutuhan prioritas daerah. “Investor lebih tertarik pada sektor yang menawarkan keuntungan lebih cepat, terutama di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat,” jelasnya. Ia menambahkan, dengan membagi proyek, pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih efisien, sehingga bagian yang lebih strategis dapat segera dikerjakan. “New Policy ini juga memungkinkan kita untuk menyesuaikan dengan kemampuan anggaran provinsi Bali dan pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurut Dody, penyesuaian ini tidak berarti menunda progres keseluruhan proyek. Justru, dengan New Policy, pemerintah bisa memastikan pengembangan jalan tol tetap berjalan meskipun hanya sebagian yang terwujud. “Kita tetap mengutamakan jalan tol yang paling banyak diminati, dan bagian nasional akan memperkuat akses daerah lain,” imbuhnya. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Bali secara berkelanjutan.
Detail Progres dan Dukungan Pemerintah
Dody memastikan bahwa progres konstruksi Tol Gilimanuk-Mengwi terus berlangsung meski dengan penyesuaian. “New Policy ini tidak mengurangi komitmen pemerintah, justru mempercepat proses,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa proyek Seksi II dan III akan mulai masuk ke tahap tender tahun depan, sementara Seksi I akan diprioritaskan untuk revitalisasi jalan nasional. “Pemerintah pusat dan daerah akan terus berkoordinasi untuk memastikan progres tetap terjaga,” tambahnya.
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur akan menentukan detail pemotongan jalan nasional dan tol berdasarkan perhitungan anggaran serta permintaan daerah. Dody mengungkapkan bahwa keputusan ini didasarkan pada data kelayakan yang menunjukkan bahwa sebagian ruas lebih efektif dikembangkan sebagai jalan nasional untuk mendorong mobilitas warga lokal. “New Policy ini juga membuka peluang untuk kerja sama dengan pemodal lain yang mungkin tertarik pada segmen jalan nasional,” katanya.
Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi dianggap penting bagi pembangunan Bali karena akan menghubungkan daerah utara dan selatan pulau, serta mendorong pengembangan wisata. Dengan New Policy, pemerintah mengharapkan progres bisa lebih terarah, sementara investor juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam bagian yang menurutnya lebih menarik. “New Policy ini jadi jembatan antara kebutuhan infrastruktur dan kapasitas keuangan,” pungkas Dody.
