Political Bubble vs Orkestrator
New Policy – Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com. Ketika krisis ekonomi muncul, reaksi masyarakat hampir selalu konsisten. Pasar dianggap tidak efisien, spekulan dibebani dengan tuduhan menciptakan gelembung aset, lembaga keuangan dianggap terlalu ambisius, dan investor sering disalahkan karena terjebak dalam euforia yang tak terkendali. Meski pandangan ini memiliki kebenaran, sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi besar jarang lahir hanya dari kegagalan pasar. Di balik setiap krisis, terdapat faktor politik yang lebih mendasar, yaitu kegagalan sistem politik dalam memperbaiki ketidakseimbangan dan mengawasi risiko.
Krisis 2008: Bukti Kegagalan Politik
Krisis Keuangan Global 2008 adalah contoh yang jelas. Selama bertahun-tahun, dunia berada dalam fase pertumbuhan kredit yang cepat, inovasi keuangan yang semakin rumit, serta penggunaan leverage yang melebihi kapasitas pengelolaan risiko. Tanda-tanda bahaya sudah muncul, namun regulator, pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan masyarakat secara kolektif memilih untuk percaya bahwa sistem akan tetap stabil. Ketika gelembung akhirnya pecah, dampaknya tidak hanya menghancurkan sektor keuangan, tetapi juga merambat ke sektor riil, lapangan kerja, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Political bubble terbentuk melalui interaksi tiga faktor utama yang dikenal sebagai Three I’s, yaitu ideology, Interest, dan Institution.”
Menurut McCarty, Poole, dan Rosenthal (2013), krisis modern tidak bisa dijelaskan hanya melalui lensa pasar. Mereka menegaskan bahwa krisis juga menggambarkan kegagalan institusi politik dalam membaca risiko dan mengambil tindakan korektif tepat waktu. Ketika ideologi, kepentingan, dan kelembagaan saling memperkuat, sistem politik tidak lagi menjadi penyelesaian masalah, melainkan bagian dari penyebab krisis itu sendiri.
Three I’s: Komponen Kegagalan Politik
Ideology adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kegagalan politik. Keyakinan berlebihan terhadap suatu paradigma sering kali membuat pembuat kebijakan mengabaikan tanda-tanda bahaya. Dalam kasus krisis 2008, paradigma yang dianut adalah kepercayaan bahwa pasar mampu mengoreksi dirinya sendiri, sehingga banyak regulator terlambat mengambil tindakan.
Kepentingan (Interest) menjadi faktor kedua. Kebijakan ekonomi yang diambil sering kali menciptakan pemenang dan korban. Ketika kelompok tertentu memperoleh keuntungan besar, insentif mereka untuk mengabaikan risiko meningkat. Sementara itu, kelembagaan (Institution) yang lemah memperlambat proses koreksi. Koordinasi yang buruk, fragmentasi kewenangan, dan kapasitas pengawasan yang terbatas membuat negara kehilangan kemampuan mengendalikan risiko yang berkembang.
Dalam konteks ini, kegagalan pasar hanyalah gejala. Penyakit utamanya adalah ketidakmampuan politik untuk membaca dan mengendalikan risiko. Sistem politik yang tidak responsif berakibat pada kegagalan dalam mengambil keputusan yang tepat, sehingga mengarah pada kehancuran ekonomi. Fenomena ini dikenal sebagai Political Bubble, di mana politik tidak lagi menjadi mekanisme koreksi, melainkan menjadi penyebab utama krisis.
Krugman: Pasar Juga Bukan Selalu Penyelamat
McCarty, Poole, dan Rosenthal (2013) tidak sendirian dalam mengkritik kegagalan politik. Krugman (2009) dalam bukunya, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, serta Krugman (2012) dalam End This Depression Now!, menekankan bahwa pasar juga tidak selalu mampu menyelamatkan diri. Mereka mengkritik asumsi bahwa pasar selalu bergerak menuju keseimbangan efisien.
Dalam praktiknya, keputusan rasional individu sering kali menghasilkan hasil kolektif yang tidak rasional. Hal ini menyebabkan berbagai fenomena, seperti gelembung aset, krisis likuiditas, kepanikan pasar, herding behavior, ketergantungan berlebihan pada utang, hingga resesi berkepanjangan. Krugman (2022) menyebut kondisi ini sebagai coordination failure, di mana setiap pelaku bergerak sesuai kepentingan pribadi, tetapi secara bersamaan memperburuk sistem secara keseluruhan.
Kombinasi dari faktor ideologi, kepentingan, dan kelembagaan yang lemah menciptakan lingkungan di mana pasar tidak bisa bekerja sendiri. Bahkan, kegagalan politik memperkuat risiko yang ada, membuat krisis lebih dalam dan berkelanjutan. Dengan demikian, baik Political Bubble maupun coordination failure menunjukkan bahwa krisis ekonomi adalah hasil dari interaksi antara kegagalan pasar dan kegagalan politik.
Konsep ini menantang pandangan tradisional yang menganggap pasar sebagai mekanisme efisien. Jika politik tidak mampu melakukan tugas pengawasan dan koreksi, maka pasar akan terus bergerak dalam arah yang tidak stabil. Ini menggambarkan bahwa krisis ekonomi adalah konsekuensi dari kegagalan dalam sistem kelembagaan yang mengendalikan ekonomi. Dengan memahami tiga faktor tersebut, kita bisa lebih jelas melihat akar masalah dari krisis yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Perspektif Baru: Mengapa Kegagalan Politik Lebih Menentukan
Menghadapi krisis, kita sering melihat gejala permukaan seperti penurunan nilai aset atau penutupan bank. Namun, akar masalah terletak pada kegagalan politik dalam mengawasi dan memperbaiki risiko. Sistem politik yang tidak responsif menjadi penyebab utama dari krisis yang terus berlanjut.
Dengan memahami dinamika Three I’s, kita bisa melihat bahwa ideologi yang terlalu yakin pada pasar bebas memicu kebijakan yang mengabaikan risiko. Kepentingan kelompok tertentu memperkuat kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri, sementara kelembagaan yang tidak kuat memperparah ketidakmampuan dalam koordinasi. Ketiganya saling terkait, sehingga krisis tidak hanya menjadi akibat pasar, tetapi juga kegagalan sistem politik dalam menjalankan fungsi pengawasan.
K
