Misbakhun: APBN Indonesia Tidak Mungkin Bangkrut, Meski Ada Pihak Mengatakan Kritis
Dailynesia.com – Dalam acara dialog 1 on 1 Legislative Jogja Financial Festival yang digelar di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026), Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa anggapan APBN Indonesia bangkrut tidak memiliki dasar yang kuat. Politisi yang juga merupakan anggota Partai Golongan Karya ini mengungkapkan bahwa kondisi keuangan negara tidak bisa dilihat sebagai kebangkrutan, meski terdapat pihak yang memprediksi krisis ekonomi.
Pertahanan Ekonomi Indonesia
“Key Issue, saya yakin tidak mungkin Indonesia bangkrut meski ada pihak yang menyatakan APBN kita dalam kondisi kritis,” tegas Misbakhun. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam dan potensi sektor ekonomi menjadi penopang utama kestabilan keuangan negara.
Misbakhun menyoroti bahwa Indonesia memiliki cadangan energi yang signifikan, termasuk batubara, minyak bumi, dan gas alam. “Dari sumber daya alam ini, kita mampu memenuhi kebutuhan energi domestik dan mengekspor ke pasar internasional,” jelasnya. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi bahwa APBN tidak hanya bergantung pada pendapatan pajak, tetapi juga pada pendapatan dari sektor pertambangan dan energi.
Menyebutkan kontribusi ekspor, Misbakhun menyatakan bahwa Indonesia terus berkontribusi signifikan dalam perekonomian global. “Produksi batubara kita mencapai 43% dari total produksi dunia, serta 40% dari produksi crude palm oil (CPO) dan lebih dari 60% dari nikel,” tambahnya. Kekayaan sumber daya alam ini, katanya, menjadi aset penting yang membantu pemerintah membangun cadangan devisa dan memperkuat daya tahan ekonomi.
Strategi Pemulihan APBN
Misbakhun juga menyinggung langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja APBN. “Key Issue, kita perlu melihat kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa pengelolaan pendapatan pajak dan penerimaan lainnya menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan antara belanja negara dan penerimaan.
Dalam konteks krisis keuangan, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. “Key Issue, jika kita bisa mengoptimalkan pendapatan dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri, maka angka APBN tidak akan terlihat kritis,” imbuhnya. Misbakhun menambahkan bahwa pemerintah sedang berupaya meningkatkan efisiensi pengeluaran dan mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang terukur.
Politisi ini juga menyebutkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak bisa diukur hanya dari pendapatan belanja, tetapi juga dari kemampuan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Key Issue, kita perlu memastikan bahwa kebijakan APBN benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” katanya. Ia menyoroti bahwa kekayaan sumber daya alam harus diimbangi dengan investasi pada sektor-sektor yang berpotensi tinggi, seperti teknologi dan pendidikan.
Analisis Pihak yang Mengkritik APBN
Misbakhun tidak menyangkal bahwa ada pihak yang mengkritik APBN Indonesia. Namun, ia memperdebatkan cara analisis mereka. “Key Issue, beberapa orang menilai APBN kita kurang optimal karena anggaran belanja yang tinggi, tetapi mereka tidak memperhatikan sisi pendapatan yang stabil,” katanya. Menurutnya, kritik terhadap APBN perlu didasarkan pada data yang akurat dan jangka waktu yang sesuai.
Politisi ini juga mengungkapkan bahwa ada miskomunikasi dalam penerjemahan angka-angka APBN ke dalam narasi kebangkrutan. “Key Issue, apakah kita bisa membandingkan pendapatan APBN kita dengan negara-negara lain? Jangan lupa bahwa Indonesia memiliki kewajiban utang yang lebih kecil dibanding negara-negara maju,” lanjutnya. Dengan kewajiban utang yang terkendali, Misbakhun meyakinkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan dan pertumbuhan.
Komentar Misbakhun muncul sebagai respons terhadap isu yang marak di media sosial. Ia menekankan bahwa kritik terhadap APBN harus dilakukan dengan objektif dan bukan hanya untuk memperkuat opini negatif. “Key Issue, APBN kita adalah salah satu yang paling stabil di Asia Tenggara, dan kita perlu membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah,” pungkasnya. Dengan demikian, ia mengajak masyarakat untuk melihat APBN dari perspektif yang lebih holistik, bukan hanya dari sisi anggaran belanja.
