RI-Korea Selatan Teken MoU Kembangkan AI Pelayanan Publik

3 months ago  ·  3 min read
By Sandra Taylor - dailynesia.com
eaaf09fb-fad8-4049-91a5-c98c68da3561-0

RI-Korea Selatan Teken MoU Kembangkan AI Pelayanan Publik

Dailynesia.com – Menjadi salah satu inisiatif utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di bidang teknologi kecerdasan buatan (AI) serta transformasi pemerintahan digital, yang bertujuan memperkuat kerja sama antara kedua negara dalam pengembangan layanan publik berbasis AI. MoU ini ditandatangani di Seoul, Jumat (22/5/2026), oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Interior dan Keamanan Korea Selatan, Yun Hojung. Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan untuk mengakselerasi inovasi teknologi dan mengoptimalkan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Latar Belakang Kerja Sama Digital

Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang digital telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Kedua negara selama ini berupaya mengembangkan ekosistem pemerintahan modern, dengan Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara yang telah mencapai kematangan dalam transformasi digital. Kementerian PANRB mengungkapkan bahwa MoU baru ini adalah bagian dari program penguatan sistem pelayanan publik yang telah direncanakan dalam kerangka Special Plan. “Kita memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik melalui teknologi AI,” kata Rini dalam siaran persnya. MoU ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif antara kedua belah pihak.

Komponen Utama dari Special Plan

Special Plan mengintegrasikan beberapa bidang penting, termasuk pengembangan infrastruktur digital, identitas kependudukan, interoperabilitas sistem pemerintahan, dan penguatan kemampuan layanan publik. MoU yang ditandatangani mengatur kerja sama dalam hal penerapan AI untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dan kepuasan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan layanan publik Indonesia lebih responsif dan transparan, sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi. “Kerja sama ini akan membuka peluang baru untuk mengintegrasikan AI dalam berbagai aspek pelayanan, termasuk pengurusan administrasi kependudukan,” tambah Rini dalam wawancara terpisah.

Kerja sama ini juga mencakup pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi proyek-proyek teknologi. Sebagai contoh, Korea Selatan akan memberikan bantuan teknis dalam pengembangan pusat koordinasi digital, serta mendukung inisiatif terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan portal layanan INAku. Pemerintah Indonesia memandang penting penyesuaian sistem pemerintahan dengan standar internasional, termasuk menjalin hubungan strategis dengan OECD. Dengan adanya MoU ini, Indonesia diharapkan bisa mempercepat aksesi ke OECD, yang merupakan salah satu langkah kunci dalam Special Plan.

Menurut sumber pemerintah, MoU ini merupakan hasil dari diskusi intensif selama beberapa bulan, di mana kedua belah pihak berbagi pandangan tentang pentingnya penggunaan AI dalam pelayanan publik. “Korea Selatan telah menunjukkan model yang baik dalam penerapan AI di berbagai sektor, dan kita ingin memperoleh pengalaman mereka untuk diterapkan di Indonesia,” kata Rini dalam pernyataan resmi. MoU ini juga akan membuka peluang kerja sama dalam pendidikan teknologi, penelitian, dan pengembangan perangkat lunak berbasis AI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kerja sama dalam bidang AI ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan layanan. Misalnya, penerapan AI dalam sistem kependudukan digital dapat mengurangi waktu pengurusan dokumen dan meningkatkan akurasi data. Selain itu, integrasi AI dalam layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kependudukan akan memberikan kemudahan bagi warga negara dalam memperoleh informasi dan layanan yang mereka butuhkan. “Special Plan ini mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, melalui pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis teknologi,” jelas Rini.

Para ahli juga menilai bahwa MoU ini merupakan langkah strategis dalam menegaskan komitmen Indonesia terhadap transformasi digital. Dengan melibatkan Korea Selatan sebagai mitra strategis, Indonesia bisa memperoleh akses ke sumber daya teknologi dan pengalaman yang mumpuni. “Kerja sama ini bisa menjadi contoh bagus bagaimana negara-negara berkembang bisa memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar seorang pakar teknologi. MoU ini juga akan menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam penerapan AI, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Special Plan.

MORE FROM THIS CATEGORY