Video: Kata Purbaya Soal Implementasi Devisa Hasil Ekspor
Pembicaraan Menteri Keuangan Mengenai Kebijakan Devisa yang Belum Terlaksana
Dailynesia.com – Dalam wawancara terbaru yang tayang di CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas secara rinci mengenai implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dinilainya masih menghadapi beberapa hambatan. Video tersebut mengungkapkan bahwa meski DHE telah dicanangkan sejak awal tahun 2026, proses penerapannya belum sepenuhnya optimal. Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor ekspor, khususnya dari sumber daya alam, dengan memberikan peran yang lebih jelas kepada pemerintah dan pengusaha. Ia menegaskan bahwa DHE diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan transparansi dan kepastian dalam penerimaan devisa, sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Latar Belakang Kebijakan Devisa Hasil Ekspor
Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengelola pendapatan dari ekspor yang lebih efisien. Sebelumnya, penerimaan devisa hasil ekspor sering kali mengalami penundaan karena mekanisme yang kurang terpadu antara lembaga pemerintah dan pelaku usaha. Purbaya menjelaskan bahwa DHE dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan sistem penerimaan yang lebih terstruktur dan terukur. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan ekspor dapat digunakan secara efektif untuk keperluan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan domestik.
Menurut Purbaya, DHE adalah langkah penting dalam upaya menguatkan perekonomian Indonesia, terutama dalam kondisi global yang terus berubah. Ia menyoroti bahwa negara ini sangat bergantung pada sektor ekspor, dan DHE diharapkan dapat mengurangi risiko volatilitas devisa yang selama ini menjadi tantangan. “DHE tidak hanya memberikan kepastian bagi pemerintah dalam mengelola pendapatan ekspor, tetapi juga memberikan insentif kepada pengusaha untuk meningkatkan produktivitas,” ujar Purbaya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 22 Mei 2026). Namun, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi agar bisa berjalan maksimal.
Tantangan dalam Proses Implementasi
Sejumlah tantangan masih menghambat proses implementasi DHE, menurut penjelasan Purbaya dalam video wawancara tersebut. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dalam mekanisme pengelolaan devisa hasil ekspor oleh Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa masih ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan para pengusaha mengenai tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu, prosedur administrasi yang relatif rumit juga menjadi kendala, sehingga menyebabkan penundaan dalam penerimaan devisa.
Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan ini memerlukan revisi kecil di beberapa aspek untuk memastikan keberlanjutan. “Meski DHE sudah berjalan, ada beberapa elemen yang perlu disempurnakan agar bisa menghasilkan dampak yang lebih signifikan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa revisi tersebut melibatkan keterlibatan instansi terkait seperti Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Kementerian Perdagangan. Dengan adanya kolaborasi yang lebih intensif, diharapkan DHE bisa memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia.
Peran Pemerintah dalam Mendorong Progres
Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, sedang berupaya mempercepat proses implementasi DHE. Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap sistem yang berlaku sejak awal tahun 2026 dan mulai mengambil langkah-langkah korektif. Beberapa perubahan kecil di sektor regulasi dan pelayanan administratif telah diterapkan untuk mempercepat alur dana devisa. “Kami berharap dengan adanya penyesuaian ini, DHE bisa berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada perekonomian,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan.
Program Power Lunch CNBC Indonesia menjadi platform penting untuk membahas dinamika kebijakan DHE serta dampaknya terhadap sektor ekspor. Purbaya menegaskan bahwa diskusi ini tidak hanya memberikan wawasan bagi publik, tetapi juga membantu pihak terkait memahami pentingnya kebijakan tersebut dalam konteks perekonomian nasional. “DHE bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi juga alat untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat dalam penerimaan pendapatan negara,” kata mantan Menteri Keuangan. Ia berharap penerimaan devisa hasil ekspor dapat tercipta secara lebih teratur, sehingga tidak hanya membantu pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
Perkembangan terkini dan Harapan Masa Depan
Sejak dicanangkan, DHE telah menunjukkan progres dalam beberapa aspek, meski masih ada ruang untuk ditingkatkan. Purbaya menyebutkan bahwa pemerintah terus memantau pelaksanaannya dan bersiap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ia menekankan bahwa DHE menjadi bagian dari upaya pengelolaan devisa yang lebih baik, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global yang berdampak pada pasar ekspor. “Kami percaya DHE akan menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil,” ujarnya. Menurutnya, dengan sistem yang lebih terukur, devisa hasil ekspor bisa menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dan tidak tergantung pada fluktuasi pasar.
DHE juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pengusaha dalam proses pengelolaan pendapatan negara. Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan insentif bagi perusahaan ekspor untuk berkontribusi lebih besar, baik melalui pembayaran langsung maupun investasi dalam sektor domestik. “Kami berupaya agar DHE tidak hanya memperkuat pendapatan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Dengan adanya kebijakan yang lebih terpadu, Purbaya yakin DHE akan memberikan dampak yang lebih luas, termasuk meningkatkan kinerja sektor ekspor dan mengurangi defisit neraca perdagangan.
