Latest Program: Purbaya Terungkap Praktik Ekspor Batu Bara-CPO yang Rugikan Negara
Dailynesia.com – Dalam acara Latest Program yang disiarkan oleh CNBC Indonesia pada 22 Mei 2026, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem ekspor. Acara tersebut, yang berlangsung di Jogja Financial Festival 2026, menjadi platform penting bagi pembicara untuk membahas isu-isu terkini sektor ekonomi. Purbaya mengungkap fenomena kecurangan dalam proses ekspor, terutama untuk komoditas strategis seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO), yang menimbulkan kerugian signifikan bagi negara.
Strategi Meningkatkan Efisiensi Ekspor
Lebih lanjut, Purbaya menyoroti pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia, sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan ekspor. BUMN ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan dan transaksi internasional, serta mengendalikan praktik-praktik seperti transfer pricing dan under invoicing. Kedua mekanisme tersebut kerap digunakan oleh pelaku usaha untuk mengurangi penerimaan negara, terutama dalam ekspor batu bara dan CPO. “Kita perlu memperketat pengawasan agar kecurangan tidak merugikan perekonomian,” kata Purbaya dalam sesi wawancara.
Menurut Purbaya, BUMN baru ini juga bertugas menangani sektor ferro alloy, yang menjadi bagian dari produk tambang strategis. Dengan adanya pengelolaan yang lebih terarah, pemerintah berharap bisa memastikan pendapatan dari ekspor terlestarikan di dalam negeri, sehingga mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Di samping itu, kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kinerja perekonomian secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
DHE SDA dan Pengelolaan Devisa
Dalam Latest Program, Purbaya juga menjelaskan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), yang merupakan bagian dari upaya mengelola alur dana ekspor. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh pendapatan dari ekspor komoditas strategis harus masuk ke Bank Himbara. Tujuannya adalah menghindari aliran dana yang tidak terkontrol, sehingga menjaga keseimbangan neraca keuangan dan memperkuat daya beli rakyat.
Transfer pricing dan under invoicing menjadi topik utama yang dibahas dalam sesi tersebut. Kedua praktik tersebut dianggap sebagai penyebab utama kehilangan pendapatan negara, karena pelaku usaha sering kali memperkecil nilai transaksi untuk menyembunyikan keuntungan. Dengan DHE SDA, pemerintah berusaha mengatasi masalah ini, terutama dalam sektor yang tergantung pada ekspor seperti batu bara, CPO, dan bahan tambang lainnya. “Kita perlu memastikan bahwa pendapatan ekspor benar-benar menjadi bagian dari perekonomian nasional,” tegas Purbaya.
“Dengan adanya BUMN khusus ini, kita bisa meminimalkan risiko kecurangan dalam proses transaksi ekspor,” ujar Purbaya. “Selain itu, kebijakan DHE SDA menjadi alat penting dalam menjaga kesehatan keuangan negara.”
Pengaruh Kebijakan Ekspor pada Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan ekspor yang diterapkan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Latest Program, turut memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi. Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal pertama 2026, berdasarkan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terkendali di bawah 3%, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tetap stabil meski menghadapi tekanan inflasi.
Menurut Chairul Tanjung, pendiri CT Corp, kebijakan ini perlu didukung oleh keberhasilan sektor swasta. “Kerja sama antara pemerintah dan swasta sangat krusial untuk mencapai efisiensi ekspor yang optimal,” kata Chairul dalam wawancara bersama Purbaya. Kedua pihak sepakat bahwa penguatan sistem pengawasan dan transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan investor serta meningkatkan nilai ekspor secara berkelanjutan.
Latest Program juga menyoroti peran media dalam mengungkap kecurangan ekspor. Selama acara, peserta dan penonton diberikan informasi terkini mengenai dinamika pasar, kinerja BUMN, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap masyarakat. Purbaya menegaskan bahwa transparansi dalam transaksi internasional adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Kebijakan ekspor yang terus diperbaiki, seperti yang dijelaskan dalam Latest Program, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang. Dengan memastikan pendapatan ekspor tetap berada di dalam negeri, pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan dana untuk kebutuhan domestik. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam pasar global.
Dalam Latest Program, Purbaya menutup sesi dengan harapan bahwa kebijakan baru ini akan menjadi batu loncatan untuk peningkatan kinerja sektor ekspor. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan transparansi dalam setiap tahap transaksi. “Kita perlu terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem ekspor,” pungkas Purbaya. Acara ini menjadi salah satu referensi penting untuk memahami dinamika ekonomi Indonesia dan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah saat ini.
