DPR Usulkan Swasta Terlibat dalam Operasi Kereta Api Nasional
Dailynesia.com – Menjadi sorotan utama dalam pembahasan kebijakan transportasi darat di Indonesia. Dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, KNKT, PT KAI, dan Basarnas, anggota Komisi V DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), Boyman Harun, menyarankan pemerintah untuk membuka peluang swasta mengelola bisnis kereta api nasional. Usulan ini bertujuan mempercepat peningkatan kualitas keselamatan dan layanan transportasi, sebab saat ini sektor perkeretaapian masih sepenuhnya dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Boyman menyatakan bahwa Main Agenda ini mencerminkan kebutuhan untuk mengatasi masalah infrastruktur yang kian usang dan risiko kecelakaan yang terus mengemuka.
Tantangan dalam Pengelolaan Kereta Api Nasional
Kecelakaan kereta api yang sering terjadi, khususnya di perlintasan sebidang, menjadi penyebab utama kekhawatiran masyarakat. Boyman mengungkapkan bahwa peningkatan keselamatan harus didukung oleh investasi yang lebih besar, yang tidak selalu terpenuhi oleh KAI. “Dengan Main Agenda yang mengajak swasta masuk, kita bisa mempercepat penerapan solusi inovatif,” katanya. Dalam rapat tersebut, ia menyoroti bahwa sistem jalan tol yang sudah sukses diimplementasikan melalui model swasta menjadi contoh yang relevan. Dengan mekanisme kerja sama publik-swasta, pembiayaan infrastruktur bisa lebih efisien, sementara pengelolaan layanan meningkat lebih dinamis.
“Kita perlu menciptakan sistem yang bisa beroperasi tanpa mengandalkan anggaran pemerintah sendirian. Kalau terkait anggaran, kenapa tidak kita swastakan seperti jalan tol?”
Boyman menjelaskan bahwa kecelakaan kereta api bukan hanya masalah teknis, tetapi juga keterbatasan dana yang menghambat pembangunan perlengkapan keselamatan, seperti pintu otomatis atau flyover. Ia menegaskan bahwa keberanian pemerintah untuk membuka peluang bisnis ke swasta menjadi kunci penyelesaian masalah ini. Dengan keterlibatan swasta, diperkirakan akan muncul mekanisme pemantauan dan pengelolaan yang lebih ketat, sekaligus meningkatkan keandalan layanan kereta api.
Potensi Penyelamatan dengan Swasta
Dalam rangkaian Main Agenda, Komisi V DPR berharap kebijakan ini bisa menjadi titik balik dalam sejarah pengelolaan kereta api nasional. Boyman menekankan bahwa sektor perkeretaapian memiliki potensi besar karena jumlah penumpang yang terus meningkat, terutama di jalur-jalur utama seperti Jakarta-Bandung atau Jakarta-Surabaya. “Kecelakaan kereta api adalah masalah yang bisa ditekan jika ada peran swasta,” ujarnya. Ia mengusulkan bahwa keterlibatan swasta bukan hanya untuk kebutuhan anggaran, tetapi juga untuk mendorong transparansi, inovasi, dan kinerja yang lebih baik.
“Dengan Main Agenda ini, kita ingin mewujudkan sistem transportasi yang lebih terjangkau dan nyaman bagi masyarakat. KAI sudah lama menjadi satu-satunya pelaku, tapi tidak berarti tidak ada ruang bagi swasta untuk ikut berkontribusi,”
kata Boyman saat membuka sesi diskusi. Ia menambahkan bahwa keterlibatan swasta bisa membuka kemungkinan penggunaan teknologi modern, seperti sistem pemantauan real-time atau digitalisasi manajemen perjalanan, yang sejauh ini masih minim dalam operasional KAI. Selain itu, Boyman berharap perusahaan-perusahaan swasta yang terlibat akan lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, termasuk peningkatan frekuensi dan jadwal layanan yang fleksibel.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan bahwa Main Agenda ini memang menjadi fokus utama dalam rapat kali ini. Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut juga menjadi ajang untuk mengevaluasi upaya mitigasi kecelakaan yang telah diambil pemerintah dan operator kereta api. “Kita akan melihat sejauh mana Kemenhub dan PT KAI mampu mengurangi risiko kecelakaan melalui langkah-langkah yang telah direncanakan,” ujarnya. Lasarus menyebutkan bahwa pengelolaan swasta bisa memberikan dorongan baru dalam pembangunan infrastruktur, terutama untuk menangani perlintasan sebidang yang masih menjadi momok besar bagi keselamatan transportasi.
Lasarus juga menyampaikan bahwa anggaran sekitar Rp30 triliun yang diperlukan untuk peningkatan infrastruktur keselamatan kereta api menjadi tantangan utama. “Dengan Main Agenda ini, kita bisa mencari solusi alternatif, termasuk menarik investasi dari swasta,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembaharuan model operasi ini bergantung pada kejelasan regulasi, kesepakatan antara pemerintah dan investor, serta kemampuan mengatur biaya operasional yang efektif. Lasarus memastikan bahwa Komisi V akan terus memantau progres kebijakan ini, termasuk peran KAI sebagai pelaku utama dan perusahaan swasta sebagai mitra strategis.
Usulan keterlibatan swasta dalam bisnis kereta api nasional diharapkan mampu mengurangi beban KAI dalam operasional sehari-hari. Dengan adanya pengelolaan yang lebih beragam, perusahaan-perusahaan swasta bisa menangani jalur-jalur tertentu, sementara KAI tetap memegang peran dalam jalur utama. Boyman menyatakan bahwa Main Agenda ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin transportasi lebih nyaman dan aman. “Kita harus terus berupaya agar Main Agenda ini tidak hanya menjadi kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan,” imbuhnya. Dengan langkah ini, diharapkan sektor perkeretaapian bisa menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan yang terus mengancam nyawa penumpang.
