Purbaya Laporkan 10 Eksportir Sawit Terlibat Under Invoicing
Dailynesia.com –
Topics Covered
Dalam sebuah pertemuan terbatas di Istana Negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai 10 perusahaan besar yang terlibat dalam praktik manipulasi faktur perdagangan, atau under invoicing. Laporan ini diserahkan saat rapat bersama sejumlah menteri pada hari Kamis, 21 Mei 2026, dan membuka pembahasan tentang masalah sektor sawit yang kini menjadi sorotan. Topics Covered mencakup pengungkapan indikasi penipuan dalam sistem ekspor, dampaknya terhadap pendapatan pajak, serta langkah-langkah pemerintah untuk menegakkan aturan.
“Laporan itu justru memperkuat keyakinan Prabowo yang selama ini menganggap bahwa ada praktik seperti itu, dengan data yang sangat kuat,” ujar Purbaya saat diwawancarai. Perusahaan-perusahaan terduga ini beroperasi di bidang industri kelapa sawit, dan laporan yang disampaikan menunjukkan bahwa mereka mengakui kecurangan dalam cara menghitung nilai ekspor.
Indikasi Under Invoicing dalam Ekspor Sawit
Purbaya menjelaskan bahwa under invoicing terjadi ketika nilai barang yang diberikan pada faktur ekspor lebih rendah dari harga pasar aktual. Hal ini menyebabkan pendapatan pajak negara berkurang karena ada selisih antara harga yang dicatat dan yang benar-benar diterima oleh pengimpor. Dalam pembahasan Topics Covered, dia mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan mencatatkan nilai ekspor sebesar US$2,6 juta, sementara harga yang dibayarkan pengimpor di Amerika Serikat mencapai US$4,2 juta. “Perbedaannya mencapai 57%, itu yang menjadi bukti jelas kecurangan,” tambah Purbaya.
Upaya Pemerintah dalam Menata Manajemen Sektor Sawit
Menteri Purbaya menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam menata kembali manajemen sektor sawit akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan pajak dari ekspor. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, nilai ekspor dipengaruhi oleh pihak pemilik, sedangkan kini diatur secara lebih transparan. Dalam pembahasan Topics Covered, Purbaya menyebutkan bahwa praktik ini juga bisa memperbaiki nilai perusahaan karena indikasi kecurangan akan terdeteksi lebih awal.
“Mereka terlihat jelas melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat. Perbedaannya cukup signifikan, ya,” kata Purbaya sembari membaca dokumen. “Harganya di sini berapa itu hanya seperempat atau sepertiga dari harga yang dibayarkan pengimpor di AS. Jadi, pendapatan mereka jadi lebih rendah, dan saya merasa rugi besar.”
Dalam pembahasan Topics Covered, Purbaya juga menjelaskan bahwa timnya sedang melakukan audit ulang terhadap nilai ekspor 10 perusahaan terduga selama beberapa tahun terakhir. “Kalau sekarang rugi seperti itu, berarti praktik ini sudah biasa. Kami masih menunggu laporan lebih lengkap, tapi tim sudah bekerja selama 2-3 bulan lalu,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa tim akan memeriksa lebih lanjut sebelum memberikan kesimpulan final.
Koordinasi dengan Instansi Terkait
Purbaya menegaskan bahwa timnya bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki masalah ini. “Koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk memastikan investigasi berjalan efisien,” katanya. Dalam pembahasan Topics Covered, dia menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengungkap detail kecurangan yang terjadi dalam industri sawit dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku.
Topics Covered juga mencakup penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat. Purbaya menyatakan bahwa seluruh proses audit akan dilakukan secara profesional dan objektif. Ia menegaskan bahwa laporan ini bukan hanya untuk mengungkap kecurangan, tetapi juga sebagai dasar untuk pemerintah menindaklanjuti dengan langkah-langkah preventif. “Dengan adanya data yang jelas, pemerintah bisa mengambil keputusan lebih tepat dalam memperbaiki sistem ekspor,” ujarnya.
