Prabowo Soroti Risiko Hukuman Mati dan Tegaskan Sikap Antikorupsi
Dailynesia.com – Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan kepastian proses hukum sebagai pertimbangan utama dalam pembahasan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Ia menilai pidana tersebut memunculkan persoalan serius karena eksekusi yang sudah dilakukan tidak dapat dipulihkan apabila kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam pembuktian atau putusan.
Pandangan itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama wartawan senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 6 September 2026. Percakapan tersebut kemudian ditayangkan pada 16 September 2026.
Dalam penjelasannya, Prabowo tidak memusatkan perhatian hanya pada perkara korupsi. Baginya, risiko kekeliruan dalam perkara dengan ancaman pidana mati berlaku bagi siapa pun terdakwa. Perkembangan teknologi pembuktian, termasuk tes DNA, menunjukkan bahwa suatu perkara dapat memperoleh fakta baru setelah putusan dijatuhkan.
“Kalau dilaksanakan enggak bisa diralat.”
Ia menggarisbawahi bahwa bukti dalam sebuah perkara tidak selalu sempurna. Ketika hukuman telah berujung pada eksekusi, negara tidak lagi memiliki ruang untuk memperbaiki akibat dari kesalahan peradilan. Karena itu, perdebatan mengenai hukuman mati tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya kemarahan publik terhadap kejahatan, tetapi juga dengan kemampuan sistem hukum memastikan seseorang benar-benar bersalah.
Penindakan Korupsi Harus Beri Dampak Nyata
Meski menyoroti problem hukuman mati, Prabowo tetap menekankan perlunya tindakan keras terhadap korupsi. Penanganan perkara, ia tekankan, perlu menghasilkan pemulihan yang nyata bagi negara melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan pengembalian kerugian negara.
Korupsi dana bencana mendapat penekanan khusus. Prabowo memandang penyalahgunaan anggaran yang semestinya membantu warga terdampak bencana sebagai kejahatan luar biasa. Pelakunya, kata dia, patut menghadapi hukuman yang sangat berat karena tindakan itu dilakukan ketika masyarakat sedang membutuhkan pertolongan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan dua garis besar sikapnya: penegakan hukum terhadap korupsi harus tegas, tetapi prosesnya tetap wajib memiliki pembuktian yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi masyarakat, hal ini berarti ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya berat-ringannya ancaman pidana, melainkan juga kemampuan negara mencegah kebocoran serta memulihkan aset dan uang publik.
Orang Dekat Tidak Boleh Kebal Hukum
Prabowo juga menyatakan komitmen untuk tidak memberi perlakuan khusus kepada orang-orang yang memiliki kedekatan politik maupun pribadi dengannya. Kepentingan negara dan rakyat, tegasnya, tidak boleh dikalahkan oleh relasi pertemanan.
Ia mengangkat contoh Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, yang terkait perkara korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Prabowo menyebut Dadan pernah menjadi bagian dari tim sukses dan tim pakarnya, serta diangkat olehnya untuk memimpin BGN. Namun, kedekatan itu tidak menjadi alasan untuk menghalangi proses penegakan hukum.
“Saya serahkan ke Kejaksaan.”
Prabowo mengatakan banyak pihak berusaha melobi dirinya dalam beragam perkara. Namun, ia menolak gagasan bahwa status tokoh, pangkat, atau hubungan pertemanan dapat menjadi pelindung bagi seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Ini negara.”
Sikap tersebut juga ia kaitkan dengan pesan kepada kader Partai Gerindra dan orang-orang di sekitarnya. Kekuasaan presiden, ia tegaskan, bukan instrumen untuk membebaskan seseorang dari konsekuensi hukum. Jika terdapat bukti kesalahan, aparat harus tetap menjalankan proses tanpa keraguan.
Ia menyinggung adanya bupati, wali kota, dan kader Gerindra yang telah tersangkut proses hukum. Pesannya ialah bahwa afiliasi politik tidak menghapus tanggung jawab pidana. Prinsip itu penting untuk menjaga kepercayaan publik bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada lawan politik atau pihak di luar lingkaran kekuasaan.
Larangan Mencari Proyek di Lingkungan Kekuasaan
Prabowo turut menceritakan kebijakan yang diterapkannya saat menjabat Menteri Pertahanan. Sebelum mulai bertugas, ia meminta keluarga dan orang-orang dekatnya tidak mencari bisnis di Kementerian Pertahanan. Ia menyatakan akan mencoret pihak yang kedapatan terlibat dalam proyek di lingkungan kementerian tersebut.
“Tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan.”
Kebijakan itu kemudian ia lanjutkan setelah menjadi presiden. Larangan tersebut memiliki arti penting dalam upaya menghindari konflik kepentingan, terutama ketika akses terhadap pejabat atau pusat pengambilan keputusan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dari proyek pemerintah.
Prabowo mengaku melakukan pencoretan terhadap pihak yang tetap mengikuti proyek di lingkungannya. Ia juga mengingatkan kader Gerindra agar tidak mengandalkan kedekatan dengan presiden untuk meminta perlindungan apabila melakukan kesalahan.
Pengalaman dalam Perkara Asabri
Dalam dialog itu, Prabowo turut mengisahkan pengalamannya saat menangani dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero) ketika masih menjadi Menteri Pertahanan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kala itu menanyakan keterlibatan sejumlah jenderal dalam perkara tersebut.
“Bagaimana jenderal-jenderal itu?”
Prabowo menjawab bahwa pangkat militer tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengabaikan dugaan kejahatan. Ia menegaskan bahwa seorang jenderal yang mencuri dari rakyat atau dari anak buahnya sendiri tidak patut diperlakukan istimewa hanya karena jabatan dan pangkatnya.
Ia menyebut telah membuat surat kepada Kejaksaan dalam kaitan dengan perkara itu. Pengalaman tersebut digunakan Prabowo untuk menegaskan kembali posisi dasarnya: semua pihak harus setara di hadapan hukum, baik pejabat, perwira, rekan dekat, maupun anggota kelompok politik yang memiliki hubungan dengannya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Prabowo Blak blakan Soal Hukuman Mati?
Prabowo Blak blakan Soal Hukuman Mati is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Prabowo Blak blakan Soal Hukuman Mati matter?
Prabowo Blak blakan Soal Hukuman Mati matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.