Indonesia Didorong Mengarah ke Anggaran Berbasis Nilai Publik
Dailynesia.com – Pengelolaan keuangan negara Indonesia dinilai dapat mengambil pelajaran dari Selandia Baru, terutama dalam menempatkan anggaran sebagai instrumen untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Gagasan tersebut disampaikan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Chaikal Nuryakin, dalam rapat dengar pendapat umum terkait Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara pada Kamis, 17 September 2026.
Chaikal memandang pendekatan anggaran yang berorientasi pada kinerja dan penciptaan nilai publik dapat membantu negara tidak hanya terpaku pada mekanisme pengawasan administratif. Dalam model seperti ini, ukuran keberhasilan belanja pemerintah tidak berhenti pada terserap atau tidaknya dana, melainkan juga pada dampak jangka panjang serta hasil yang dirasakan publik.
“Anggaran negara itu bagaimana memaksimalkan nilai untuk publik.”
Perbandingan dengan Selandia Baru disampaikan dalam konteks pembahasan arah pembaruan tata kelola fiskal nasional. Negara tersebut dipandang telah mengembangkan kebijakan anggaran yang menekankan hasil, manfaat masyarakat, serta nilai yang tercipta dari penggunaan uang negara. Pendekatan ini berbeda dari pola yang terutama berfokus menghindari kerugian dan membatasi ruang gerak pelaksana melalui pengendalian yang sangat ketat.
Dua Pendekatan dalam Kebijakan Anggaran
LPEM FEB UI membagi orientasi kebijakan anggaran menjadi dua kelompok besar, yakni springboard dan straitjacket. Pendekatan springboard menempatkan kebijakan fiskal sebagai landasan untuk menciptakan nilai bagi publik, mendukung pertumbuhan dalam jangka panjang, serta menghadirkan keluaran yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan kerangka tersebut, anggaran diperlakukan sebagai sarana untuk mendorong capaian program. Pemerintah tetap perlu mengelola risiko dan memastikan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, tetapi perhatian utamanya juga diarahkan pada apakah suatu kebijakan mampu memberi manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
Sebaliknya, pendekatan straitjacket menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang sangat kaku. Ciri utamanya adalah dominasi aturan administratif, kehati-hatian yang berlebihan terhadap risiko, dan kecenderungan menuntut toleransi risiko mendekati nol. Dalam praktiknya, pendekatan semacam ini dapat membuat pengambilan keputusan lebih berat karena pejabat atau pelaksana program lebih khawatir terhadap konsekuensi prosedural dibanding capaian kebijakan yang ingin diwujudkan.
Perbedaan kedua model tersebut penting dalam pembahasan tata kelola fiskal. Anggaran publik tidak hanya menyangkut pencatatan penerimaan dan belanja, tetapi juga cara negara menetapkan prioritas, menjalankan program, memantau hasil, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.
Kontrol Korupsi Tetap Harus Tegas
Chaikal menekankan bahwa ruang pengelolaan yang lebih berorientasi pada hasil bukan berarti pengawasan terhadap korupsi dapat dikendurkan. Pengendalian atas tindakan rasuah tetap menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan negara yang sehat.
“Ini bukan berarti kita melonggarkan kontrol terhadap korupsi.”
Dalam pandangan yang dipaparkannya, penilaian terhadap suatu keputusan keuangan negara tidak seharusnya hanya memakai ukuran untung atau rugi. Proses ketika keputusan dibuat juga perlu diperiksa, termasuk ada tidaknya itikad baik, tingkat kehati-hatian, kesesuaian kewenangan, dan kepatuhan pada prosedur.
Penekanan terhadap unsur proses ini membuat akuntabilitas tidak identik dengan pembatasan yang seragam untuk setiap tindakan. Transparansi, pengukuran kinerja, kejelasan prosedur, dan pemisahan risiko yang muncul dari keputusan beritikad baik menjadi unsur yang perlu diperkuat. Dengan demikian, pengawasan dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan pemerintah untuk mengambil keputusan yang relevan bagi pelaksanaan program publik.
Orientasi berbasis kinerja juga menuntut indikator yang jelas. Program yang dibiayai negara perlu memiliki tujuan, pelaksanaan yang dapat dipantau, serta hasil yang bisa dievaluasi. Bagi masyarakat, pendekatan ini berarti perhatian tidak hanya tertuju pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada manfaat yang benar-benar dihasilkan dari belanja tersebut.
Masukan untuk RUU Keuangan Negara
Gagasan tersebut mengemuka ketika pemerintah dan DPR sedang menyusun RUU Keuangan Negara. Rancangan aturan itu telah masuk ke Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026 dan direncanakan menggunakan metode omnibus law.
Saat ini DPR masih menghimpun pandangan dari para pakar sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tersebut. Forum rapat dengar pendapat umum menjadi ruang untuk membahas berbagai pilihan desain pengelolaan fiskal, termasuk keseimbangan antara fleksibilitas pelaksanaan anggaran, akuntabilitas, pengendalian risiko, dan perlindungan kepentingan publik.
Pembahasan ini memiliki arti penting karena aturan keuangan negara akan memengaruhi cara anggaran direncanakan dan dijalankan. Kerangka hukum yang baik perlu menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan pelaksana kebijakan memiliki dasar yang jelas untuk bekerja mencapai hasil. Pengawasan yang efektif tetap diperlukan, sementara keberhasilan kebijakan juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap layanan dan manfaat publik dalam jangka panjang.
Usulan untuk belajar dari Selandia Baru pada akhirnya bukan sekadar soal menyalin model negara lain. Intinya adalah mendorong tata kelola anggaran yang lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat, tetap transparan, serta menempatkan kinerja dan nilai publik sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan negara.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is LPEM UI?
LPEM UI is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does LPEM UI matter?
LPEM UI matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.