Sempat Tolak IMF, Prabowo Tegaskan RI Tak Mau Banyak Ngutang

Prabowo: Indonesia Tidak Butuh Pinjaman Besar, Penghematan Rp 200–300 Triliun per Tahun Jadi Fondasi

Dailynesia.com – Di tengah ketegangan ekonomi global yang dipicu konflik bersenjata di berbagai kawasan, pemerintah Indonesia mengambil posisi fiskal yang tegas: mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mengalihkan sumber daya anggaran ke program langsung yang menyentuh rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen ini secara terbuka di hadapan ribuan peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Senin (31/8/2026).

Penghematan Skala Besar sebagai Strategi Fiskal

Prabowo mengungkapkan bahwa kementerian dan lembaga di bawah pemerintahannya telah memangkas belanja rutin di berbagai sektor dengan total nilai antara Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun setiap tahun. Angka tersebut bukan sekadar pengurangan administratif, melainkan realokasi sumber daya yang secara eksplisit diarahkan ke program-program yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat—mulai dari bantuan sosial, infrastruktur dasar, hingga layanan publik tingkat desa.

“Ini yang kita pakai saudara-saudara. Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjaman uang dari mana-mana,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Penekanan ini menandai pergeseran narasi fiskal dari era di mana defisit anggaran ditutupi secara rutin melalui penerbitan surat utang, menuju pendekatan yang lebih mengandalkan efisiensi belanja dan kapasitas penerimaan domestik. Bagi pembaca yang mengikuti dinamika APBN, langkah semacam ini berarti ruang fiskal pemerintah tidak lagi bergantung pada sentimen pasar obligasi global yang kerap bergejolak saat bank sentral utama menaikkan suku bunga.

Ketentuan Ketat untuk Setiap Pinjaman yang Muncul

Prabowo tidak menutup pintu pinjaman secara mutlak. Namun ia menetapkan syarat yang sangat ketat: pemerintah hanya akan menerima dana pinjaman apabila tingkat bunganya berada di titik terendah yang mungkin. Investasi asing tetap disambut, tetapi utang harus dihitung dengan presisi, bukan dengan perkiraan kasar.

“Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau pinjam uang kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” tutur Prabowo.

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatan fiskal yang telah lama menjadi kerangka kerja Kementerian Keuangan, namun kini ditingkatkan menjadi mandat langsung dari kepala negara. Implikasinya, setiap proposal pinjaman yang masuk ke meja pembuat kebijakan akan melewati filter biaya modal yang jauh lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya.

Penolakan Pinjaman IMF: Keputusan yang Mengguncang Washington

Salah satu episode paling konkret dari kebijakan ini terjadi beberapa bulan sebelumnya. Saat delegasi Indonesia menghadiri Spring Meeting IMF–World Bank di Washington DC pada 13–18 April 2026, lembaga-lembaga keuangan multilateral tersebut mengajukan tawaran pinjaman bernilai US$25 miliar hingga US$30 miliar. Tujuannya: membantu mengamankan posisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi yang dipicu perang di berbagai belahan dunia.

Pemerintah Indonesia menolak tawaran itu. Prabowo sendiri menyebut penolakan tersebut sebagai keputusan yang diambil dengan penuh keyakinan.

“Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget menteri keuangan kita di Washington DC ditawarin apa, pinjaman dari IMF kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” tuturnya.

Menkeu Purbaya: Cadangan Cukup, Tidak Ada Kebutuhan Mendesak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian mengonfirmasi detail penolakan itu di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026). Ia menjelaskan bahwa pada saat tawaran tersebut muncul, Indonesia masih memiliki persediaan devisa dan kapasitas fiskal internal yang mendekati US$25 miliar—cukup untuk menambal kebutuhan jangka pendek tanpa harus membuka keran utang baru.

“Saya bilang sama dia sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir US$ 25 miliar untuk negara kita sendiri, jadi aman,” kata Purbaya.

Purbaya juga menceritakan reaksi para pimpinan World Bank dan IMF yang hadir di ruang pertemuan. Wajah mereka, kata Purbaya, langsung berubah ketika mendengar penolakan. Bagi lembaga-lembaga tersebut, setiap pinjaman yang tidak terealisasi berarti hilangnya potensi pendapatan dari bunga utang—sebuah kehilangan yang langsung terasa di neraca mereka.

“Wah mukanya (World Bank & IMF) asem, karena dia gak bisa minjemin duit, gak bisa dapet bunga tuh mereka tuh. Tapi itu dalam keadaan apapun kondisi yang kita punyai harus kita jadikan senjata yang paling optimal,” ungkap Purbaya.

Implikasi bagi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah

Keputusan untuk tidak mengambil pinjaman multilateral dalam skala puluhan miliar dolar memiliki konsekuensi berlapis. Pertama, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak akan terbebani oleh tambahan pokok utang baru pada periode tersebut, sehingga ruang fiskal untuk stimulus domestik tetap terjaga. Kedua, pemerintah mempertahankan independensi kebijakan moneter dan fiskal tanpa terikat syarat struktural yang kerap menyertai pinjaman IMF—seperti pembatasan belanja tertentu atau kewajiban pelaporan berkala kepada dewan eksekutif lembaga tersebut.

Ketiga, langkah ini mengirim sinyal ke pasar obligasi domestik bahwa pemerintah tidak akan menjadi pembeli agresif di pasar sekunder SBN untuk menutup defisit, sehingga tekanan pada yield obligasi pemerintah relatif terkendali. Bagi investor domestik maupun asing, sinyal semacam ini mengurangi premi risiko yang melekat pada surat utang negara Indonesia.

“Kalau lebih kita pakai, kalau kurang juga kita pakai, pokoknya kita enggak pernah rugi. Jadi kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya bukan kira-kira,” tegas Purbaya.

Dengan demikian, kombinasi antara penghematan belanja ratusan triliun rupiah per tahun, penolakan pinjaman multilateral, dan disiplin ketat terhadap setiap utang yang mungkin diterima ke depan, membentuk arsitektur fiskal yang menempatkan Indonesia pada posisi tawar lebih kuat di arena keuangan global—tanpa mengorbankan kemampuan pemerintah untuk menyalurkan program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat.