Sudaryono Temui Purbaya, Begini Jadinya Perombakan Besar MBG!

Perombakan Menyeluruh Program MBG: Dari Pembersihan Data hingga Penghapusan Sekolah Elit dari Daftar Penerima

Dailynesia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah memasuki fase penataan ulang yang cukup mendalam. Setelah pertemuan tertutup antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (28/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah perubahan struktural diumumkan: ribuan unit dapur gizi disuspensi, puluhan sekolah swasta kelas atas dikeluarkan dari daftar penerima, dan jutaan data penerima manfaat ganda dihapus dari sistem.

Sudaryono hadir mengenakan batik lengan panjang berwarna hijau, ditemani rombongan pejabat BGN. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu difokuskan pada penyelarasan antara kebutuhan program dan kapasitas fiskal negara.

“Ini intinya kita ingin sinkronisasi semualah, saya kira ini kolaborasi,” ujar Sudaryono seusai pertemuan.

Anggaran Ratusan Triliun dan Ketegangan Fiskal

MBG bukan sekadar program sosial biasa. Ia dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024 dan langsung diimplementasikan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo. Skala pengeluarannya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, melampaui alokasi infrastruktur yang menjadi prioritas Presiden ke-7 Joko Widodo. Besarnya angka tersebut membuat pasar keuangan dan investor asing waspada: ada kekhawatiran bahwa defisit anggaran bisa menembus ambang 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), batas yang selama ini menjadi patokan disiplin fiskal Indonesia.

Kekhawatiran itulah yang membuat koordinasi antara BGN dan Kemenkeu menjadi mendesak. Sudaryono menegaskan bahwa setiap komponen program tidak dapat dipisahkan dari kerangka anggaran negara.

“Tentu saja karena memang segala sesuatu program itu tidak bisa juga dilepaskan dari anggaran,” katanya.

463 SPPG Disuspensi, Tujuh Unit Dihapus Permanen

Dari total 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar secara nasional, BGN menetapkan 27.022 unit sebagai pelaksana resmi program. Sisanya, yakni 463 SPPG, ditempatkan dalam status suspensi sementara karena ditemukan kelalaian administratif maupun ketidaklengkapan data profil.

“Hari ini kami laporkan bahwa kami sedang bereskan semua dari 27.485, kemudian kami sisir, sudah kami buat surat penetapan SPPG. Jadi SPPG itu melayani di mana, melayani sekolah di mana saja itu sudah kami tetapkan 27.022. Sisanya ada 463 yang kami suspend dikarenakan profilnya tidak lengkap dan lain-lain,” jelas Sudaryono.

Verifikasi lanjutan terhadap 463 unit tersuspensi itu mengungkap temuan yang lebih serius. Tujuh SPPG terbukti bermasalah secara fundamental: ada dapur yang sudah lama tidak beroperasi, bahkan ada lokasi dapur yang keberadaannya tidak dapat ditemukan di lapangan. Ketujuh unit tersebut dicoret permanen dari daftar pelaksana MBG. Sementara ratusan SPPG lainnya yang masih berstatus suspensi akan menunggu hasil verifikasi dan perbaikan data sebelum diputuskan nasibnya.

Langkah ini penting karena setiap SPPG mewakili titik distribusi makanan bergizi bagi ribuan siswa. Unit yang tidak berfungsi secara nyata berarti anggaran terserap tanpa menghasilkan manfaat gizi yang diharapkan.

Puluhan Sekolah Elit Dikeluarkan dari Alokasi

Penataan tidak berhenti pada sisi dapur. BGN juga melakukan penyisiran terhadap daftar sekolah penerima, khususnya sekolah-sekolah swasta berbiaya tinggi di seluruh Indonesia. Hasilnya, sekitar 80 sekolah dikeluarkan dari alokasi MBG karena dinilai tidak memerlukan subsidi pangan dari negara.

“Kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit, yang saya kira tidak membutuhkan MBG. Itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kita exclude untuk tidak mendapatkan MBG,” ungkap Sudaryono.

Eksklusi juga diterapkan pada sekolah berasrama dan pesantren yang telah memiliki sistem pemenuhan makanan mandiri bagi santri atau siswanya. Sudaryono mencontohkan sekolah Taruna Nusantara, yang menurutnya sudah menjadi bagian dari kegiatan internal institusi tersebut.

“Termasuk sekolah-sekolah berasrama. Ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara, tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri,” ujarnya.

Keputusan ini secara implisit mengalihkan sumber daya dari segmen yang sudah terpenuhi ke wilayah yang masih kekurangan akses pangan bergizi, sejalan dengan fokus program pada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Enam Juta Data Ganda Dihapus

Temuan paling signifikan dari sisi data adalah keberadaan penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali di berbagai institusi pendidikan. Seorang siswa, misalnya, bisa terdaftar sebagai santri di pesantren sekaligus tercatat sebagai murid SMP di sistem yang berbeda. Penyisiran data tersebut memangkas sekitar 6 juta entri penerima manfaat dari basis data MBG.

“Yang tahun ini kita lagi sisir, ada pengurangan sekitar 6 jutaan, 6 juta penerima manfaat,” kata Sudaryono.

Penghapusan data ganda ini bukan sekadar urusan administratif. Setiap entri ganda berarti anggaran dialokasikan untuk satu orang yang sama dua kali, sehingga efisiensi belanja negara menurun secara langsung. Dengan skala anggaran ratusan triliun, penghematan dari pembersihan data sebesar ini berpotensi besar.

Transparansi Melalui Radar MBG

Agar publik dapat memverifikasi status sekolah mana saja yang menerima atau tidak menerima alokasi MBG, pemerintah menyediakan sistem pemantauan bernama Radar MBG. Sudaryono mendorong masyarakat untuk mengecek langsung.

“Anda bisa cek di Radar MBG, misalnya masukkan saja sekolah misalnya JIS atau Cikal, atau Taruna Nusantara, nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” katanya.

Ketersediaan platform transparansi semacam ini menjadi penting di tengah besarnya anggaran yang terlibat. Dengan ribuan titik distribusi dan jutaan penerima manfaat, mekanisme pengawasan terbuka membantu mencegah penyimpangan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap program yang menjadi prioritas nasional tersebut.