Pengamat: Porsi WIKA di PSBI Diambil Alih Bisa Selamatkan Masyarakat

Menkeu Ambil Alih 60% Saham KCIC, Target Rampung September 2026

Dailynesia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa kementeriannya akan mengambil alih kepemilikan 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), entitas yang mengoperasikan proyek kereta cepat Whoosh. Proses transisi tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026. Setelah pengalihan selesai, KCIC akan dikelola melalui unit Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Pengamat Desak Mekanisme Divestasi, Bukan Hibah

Herry Gunawan, pengamat BUMN yang juga menjabat Direktur NEXT Indonesia Center, menilai pengambilalihan porsi saham PT Wijaya Karya (WIKA) di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) wajib diselesaikan secara utuh. Ia menekankan bahwa dana investasi yang telah disetorkan perseroan harus dikembalikan penuh.

WIKA tercatat menanamkan modal sekitar Rp6 triliun ke PSBI dan memegang sekitar 33,36% saham perusahaan tersebut. PSBI sendiri merupakan pengendali KCIC dengan porsi 60%, sementara 40% sisanya dikuasai Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

“Soal mekanisme pengambilalihan, seharusnya melalui mekanisme business to business. Jangan lupa, WIKA adalah perusahaan publik, sehingga perlu mempertanggungjawabkan aksi korporasinya kepada para pemangku kepentingan, baik dari investor ritel maupun regulator.”

Herry menegaskan bahwa skema yang tepat adalah divestasi—yakni jual-beli saham—bukan hibah. Menurutnya, pengembalian dana investasi harus mengikuti harga yang telah disepakati serta proporsional terhadap jumlah saham yang dipegang WIKA atas PSBI.

“Skema ini perlu menjadi pilihan, karena BUMN seperti WIKA, sudah menggelontorkan dana ke PSBI, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan ke publik, baik dari sisi transparansi maupun akuntabilitas. Bukan dengan cara hibah.”

Dampak terhadap Kepercayaan Investor dan Keberlanjutan BUMN

Ia mengingatkan bahwa apabila perpindahan saham tidak dilakukan lewat jalur bisnis, persepsi negatif dapat menyebar ke perusahaan BUMN lain yang tercatat di bursa. Hal ini berpotensi menggerus kepercayaan investor terhadap sektor BUMN secara keseluruhan.

“Kalau perpindahan sahamnya dilakukan bukan dengan cara bisnis, artinya ada transaksi jual-beli saham atau kepemilikan. Ini bisa berpengaruh pada keberlanjutan usaha terhadap BUMN lain yang sudah jadi perusahaan terbuka.”

“Mekanisme bisnis melalui divestasi atau pelimpahan kepemilikan melalui mekanisme bisnis tersebut penting untuk dijaga oleh pemerintah, demi menjaga kepercayaan para investor.”

Beban Utang dan Proyeksi Penghematan

Dana investasi Rp6 triliun yang disalurkan WIKA ke PSBI sebelumnya bersumber dari pinjaman perbankan, penerbitan sukuk, hingga obligasi. Beban tersebut menciptakan tekanan utang tahunan yang berat bagi perseroan, terutama terkait penyelesaian kewajiban sukuk dan obligasi yang berlarut-larut.

Tekanan itu berdampak langsung pada masyarakat dan institusi pemegang surat berharga, termasuk Lembaga Dana Pensiun (Dapen) yang mengelola dana pensiunan.

Apabila pengambilalihan disertai pengembalian dana investasi Rp6 triliun, WIKA diproyeksikan terhindar dari potensi kerugian sekitar Rp2 triliun per tahun yang bersumber dari beban bunga pinjaman serta kewajiban menyerap kerugian PSBI. Dengan berkurangnya beban tersebut, kewajiban WIKA terhadap kreditur—termasuk masyarakat dan pensiunan melalui Dapen—dapat terpenuhi, sehingga saham WIKA yang telah tersuspensi di Bursa Efek Indonesia selama hampir dua tahun berpeluang diperdagangkan kembali.

Kondisi WIKA dan Sikap Pemerintah

Sebelumnya, Chief Operation Officer Danantara Indonesia Donny Oskaria mengakui bahwa WIKA tengah berada dalam situasi yang memprihatinkan akibat beban utang Whoosh untuk keperluan investasi dan cost overrun konstruksi. Meski demikian, pemerintah berkomitmen tidak membiarkan kondisi itu berlarut.

“Ini menjadi beban buat mereka (WIKA), tapi kan pada akhirnya harus kita selesaikan, nggak mungkin kita diamkan.”