PHRI Bongkar Masalah Pariwisata RI: Bukan Kekurangan Wisman, Tapi Ini

PHRI Soroti Hambatan Utama Pariwisata Domestik: Bukan Wisman, Melainkan Biaya Penerbangan

Dailynesia.com – Industri perhotelan dan restoran di Indonesia menyoroti persoalan mendasar yang selama ini kurang mendapat perhatian: rendahnya mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) antarwilayah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menegaskan bahwa tingginya harga tiket pesawat menjadi penghalang terbesar bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai sudut negeri.

Bukan Sekadar Menarik Wisman

Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI, menjelaskan bahwa fokus kebijakan pariwisata tidak boleh berhenti pada upaya mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman). Menurutnya, program-program pemerintah yang selama ini diarahkan untuk mendongkrak kunjungan asing cenderung memusatkan manfaatnya pada destinasi-destinasi tertentu, sementara wilayah di luar koridor utama tetap tertinggal.

“Kalau kita selalu membuat program (untuk mendatangkan) wisman, pasti daerahnya sudah ketahuan, yang dibuat program itulah daerah-daerah super prioritas aja ya kan? Bali lagi, Bali lagi gitu loh. Sementara yang tertekan itu kan di luar Bali,” kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/8/2026).

Keunggulan Bali dan Kesenjangan Konektivitas

Pulau Dewata, menurut Maulana, memiliki posisi istimewa karena bandara di sana berfungsi sebagai simpul penerbangan internasional sekaligus domestik. Konsekuensinya, Bali relatif mudah menerima limpahan wisatawan dari berbagai negara maupun daerah dalam negeri.

“Kalau Bali sebenarnya secara rata-rata okupansinya kan masih tumbuh, kalau compare to last year masih tumbuh sekitar hampir 1% lah kira-kira tumbuh okupansinya,” sebutnya.

Wilayah-wilayah di ujung barat dan timur Indonesia tidak menikmati privilese serupa. Tanpa konektivitas penerbangan yang memadai, daerah-daerah tersebut sangat bergantung pada arus wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa — sumber utama mobilitas wisnus dalam negeri.

Daerah yang Mendesak Butuh Dorongan

Maulana secara eksplisit menyebut Maluku, Papua, Ambon, Sulawesi, dan Kalimantan sebagai kawasan yang paling membutuhkan peningkatan pergerakan wisatawan domestik dari Jawa.

“Justru yang kita harapkan penerbangan yang bisa mencapai ke ujung Sumatra dan ke ujung timur situ, ke daerah Maluku, Papua, Ambon ya kan? Atau ke Sulawesi, yang ke Kalimantan, yang justru sangat diharapkan sumber pergerakan dari Pulau Jawa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa insentif dari sektor penerbangan merupakan instrumen kunci untuk membuka akses masyarakat menuju wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi secara konektivitas.

Dampak Ekonomi yang Lebih Luas

Penyebaran wisatawan domestik, menurut Maulana, tidak sekadar menguntungkan pelaku usaha perhotelan dan kuliner. Lebih dari itu, aktivitas pariwisata yang tersebar akan menggerakkan roda ekonomi masyarakat di daerah tujuan.

“Sumber wisatawan domestik terbesar itu kan justru yang harus disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia, guna menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Itu yang paling penting sih sebenarnya bagi kita,” kata Maulana.

Respons terhadap Kebijakan Insentif Nataru

Pemerintah telah memastikan akan kembali menerapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat rute domestik kelas ekonomi pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini bertujuan menekan biaya perjalanan sekaligus mendorong mobilitas masyarakat.

Maulana menyambut positif kebijakan tersebut, namun mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkannya secara seragam tanpa mempertimbangkan daerah mana yang paling membutuhkan tambahan pergerakan.

“Iya pasti positif lah kita berharap itu, tapi kita berharap sebenarnya harga tiket itu pemerintah juga perlu memetakan di mana yang mereka memang betul-betul berharap ada maksimal ya untuk mendapatkan insentif tersebut,” terang dia.

Alokasi Anggaran dan Target Penumpang

Sebagai konteks, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya mengumumkan bahwa pada periode libur sekolah, PPN DTP 100% untuk tiket kelas ekonomi domestik berlaku pada 24 Juni–5 Juli 2026. Program itu dialokasikan anggaran sebesar Rp472,5 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.

Untuk periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran yang lebih besar, yakni Rp722 miliar, dengan target menjangkau 3,7 juta penumpang.