APBN Makin Sehat, RI Nyaris Tak Gali Lubang Tutup Lubang Lagi di 2027

Fiskal Indonesia Beranjak dari Bayang-Bayang “Gali Lubang Tutup Lubang” Menuju 2027

Dailynesia.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir pekan lalu. Di antara sejumlah penyesuaian yang tertuang dalam dokumen tersebut, satu angka menarik perhatian: defisit keseimbangan primer dipatok hanya Rp20,8 triliun.

Angka itu menandai pergeseran drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp155,9 triliun, sementara estimasi untuk 2026 berada di kisaran Rp152 triliun. Dengan demikian, posisi 2027 nyaris menyentuh nol — sebuah sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mengandalkan penerbitan utang baru sekadar untuk melunasi pokok dan bunga utang lama pada tahun berjalan.

Defisit APBN dan Implikasinya

Sesuai Buku Nota Keuangan yang dikutip CNBC Indonesia pada Selasa (18/8/2026), defisit APBN secara keseluruhan dirancang pada level 2,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB), setara Rp671,1 triliun. Selama keseimbangan primer terus bergerak ke arah surplus, tekanan terhadap rasio utang negara secara bertahap akan mereda, sebab kas operasional tidak lagi ditutupi oleh pinjaman baru.

Konteks Konsolidasi Fiskal 2021–2025

Kinerja defisit anggaran dan keseimbangan primer pada periode 2021–2025 mencerminkan konsolidasi fiskal yang prudent dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.

Dokumen nota keuangan menjelaskan bahwa setelah perbaikan terlihat pada 2023 — didorong penguatan penerimaan negara serta efisiensi belanja — defisit kembali naik secara terukur pada 2024 hingga 2025. Kenaikan itu merupakan konsekuensi dari peran APBN dalam menopang stabilitas ekonomi dan mendukung agenda pembangunan di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Secara keseluruhan, lintasan fiskal lima tahun terakhir menunjukkan pola yang terukur: ekspansi belanja saat dibutuhkan, lalu pengetatan bertahap ketika kondisi memungkinkan. RAPBN 2027 menjadi titik di mana pola pengetatan itu mencapai fase paling ketat dalam satu dekade terakhir.