Nomor HP Bisa Jadi Pengganti Skor Kredit, Begini Syaratnya

Telepon Seluler Sebagai Alternatif Penilaian Kredit di Era Pinjaman Daring

Dailynesia.com – Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional. Berdasarkan data terkini, total kebutuhan pendanaan negara diperkirakan mencapai Rp 2.650 triliun. Namun, lembaga keuangan konvensional hanya mampu menampung sekitar Rp 1.000 triliun. Kondisi ini menciptakan celah pembiayaan yang sangat besar, yakni mencapai Rp 1.650 triliun pada akhir tahun 2025.

Proyeksi ke depan menunjukkan angka tersebut akan terus melonjak. Riset dari EY MSME Market Study and Policy Advocacy memproyeksikan kebutuhan UMKM pada 2026 bisa menembus Rp 4.300 triliun. Dengan demikian, estimasi credit gap diprediksi akan menyentuh Rp 2.400 triliun.

Inovasi Penilaian Menggunakan Nomor Telepon

Di tengah kesenjangan tersebut, pinjaman daring atau pindar hadir sebagai solusi. Kuseryansyah, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menjelaskan bahwa perusahaan pindar legal memiliki standar ketat dalam menyalurkan kredit.

Berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional yang mengandalkan skor kredit, pindar memanfaatkan data alternatif. Salah satunya adalah informasi telekomunikasi dan aktivitas di media sosial. Dalam hal ini, satu nomor telepon seluler sudah cukup memberikan gambaran.

“Data telko, kami lihat satu nomor saja. Misalnya nomor HP sudah aktif 10 tahun, dari sana sudah punya scoring minimum. Simpel sekali, tidak perlu lihat tabungan dan gaji. Orang yang nomornya sudah 10 tahun eksis dan tidak dikejar-kejar (debt collector), itu sudah modal. Kalau umurnya baru 5 hari, ya tentu jadi tanda tanya,”

Pernyataan tersebut disampaikan Kuseryansyah di Hotel Aryaduta, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kutipan tersebut kemudian dimuat pada Sabtu (15/8/2026).

Pasar Terbesar dengan Potensi Belum Tercapai

Indonesia diakui sebagai pasar terbesar untuk penyaluran pindar berdasarkan jumlah populasi. Filosofi yang dianut adalah setiap warga negara berhak mengakses fasilitas keuangan, bukan hanya kalangan menengah ke atas.

“Bahwa yang berhak mendapatkan akses pinjaman bukan hanya kelas menengah dan atas, tetapi masyarakat kelas bawah juga berhak mendapatkan pinjaman,”

Data menunjukkan bahwa hingga November 2025, outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp 94,85 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 25,45%. Meskipun demikian, skala tersebut masih tergolong kecil dibandingkan total kebutuhan pembiayaan nasional yang jauh lebih besar.