Mendagri: Daerah Fiskal Rendah & Terdampak Bencana Jadi Prioritas TKD

Tito Karnavian: Bantuan TKD Difokuskan pada Daerah Fiskal Lemah dan Terdampak Bencana

Dailynesia.com – Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan keuangan. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam konferensi pers yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Nota Keuangan untuk Tahun Anggaran 2027. Acara ini berlangsung di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026.

Realisasi Anggaran Daerah Menunjukkan Tren Berbeda

Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri yang dirilis pada 31 Juli 2026, capaian realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tercatat sebesar Rp606,8 triliun. Angka ini merepresentasikan 51,05 persen dari total anggaran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai tersebut mengalami penurunan dari Rp691,8 triliun atau 51,93 persen pada 2025.

Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun dengan persentase 42,5 persen. Kondisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp576,4 triliun atau sekitar 41,7 persen.

Penambahan Transfer ke Daerah untuk Prioritas Tertentu

Tito menjelaskan bahwa pada 5 Agustus 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp18,9 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk membantu daerah yang mengalami kendala dalam membiayai belanja pegawai, terutama pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, daerah dengan kapasitas fiskal rendah juga menjadi sasaran utama.

“Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi,” ujar Tito.

Mendagri menambahkan bahwa evaluasi masih terus dilakukan terhadap sejumlah wilayah yang memerlukan penanganan lebih intensif. Pemerintah pusat juga memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang terdampak bencana. Dukungan fiskal diberikan melalui penambahan TKD agar wilayah-wilayah tersebut dapat pulih lebih cepat.

“Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping yang daerah-daerah yang PAD yang rendah itu yang menjadi prioritas kedua adalah daerah bencana,” sambung Tito.

Program Pusat Mendukung Pemda

Di luar dukungan finansial melalui TKD, Mendagri menilai berbagai program pemerintah pusat yang menyentuh sektor pelayanan dasar turut membantu pemerintah daerah. Inisiatif tersebut mencakup revitalisasi ribuan sekolah, pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas di hampir seluruh kecamatan, serta penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya,” pungkasnya.

Kemendagri secara rutin melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan ekonomi dan inflasi di setiap wilayah. Daerah juga diingatkan untuk terus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi di wilayah masing-masing.

Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.