Prabowo Sentil K/L-Pemda Beli Barang Sama Harga Beda: Tak Masuk Akal

Prabowo Tuntut Konsolidasi Pembelian Barang Pemerintah

Dailynesia.com – Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengkritik keras praktik pembelian barang yang dilakukan secara terpisah oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurut beliau, kondisi ini merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena harga yang dibayarkan menjadi tidak efisien.

Saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Presiden menegaskan bahwa fenomena ini harus segera diakhiri. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026.

Kritik Terhadap Pembelian Terpisah

Prabowo menyoroti ketidakwajaran di mana berbagai instansi pemerintah membeli komoditas identik namun dengan harga yang berbeda-beda, bahkan seringkali lebih mahal dari yang seharusnya. Beliau menyatakan bahwa hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi.

“Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L, Pemerintah Daerah membeli barang yang sama dengan harga berbeda-beda bahkan lebih tinggi dari yang bisa kita capai,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, disiplin fiskal tidak hanya berlaku saat anggaran disetujui, tetapi juga harus diterapkan secara ketat selama proses pelaksanaan belanja pemerintah. Selama ini, banyak kementerian dan daerah membeli barang dengan spesifikasi serupa secara mandiri, sehingga volume pembelian terpecah-pecah dan prosesnya berulang-ulang.

“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” tegasnya.

Data Efisiensi dari LKPP

Prabowo mengutip temuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menunjukkan hasil positif dari konsolidasi pengadaan di tingkat daerah. Pada tahun 2025, efisiensi mencapai 20,86 persen, sementara proyeksi untuk 2026 berada di angka 25,43 persen.

Presiden memaparkan bahwa jika praktik konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta standar pengadaan terbaik diterapkan secara luas dan disiplin, potensi efisiensi bisa mencapai 30 persen dari total belanja pengadaan sebesar Rp1.200 triliun. Angka tersebut setara dengan Rp360 triliun atau sekitar US$20 miliar per tahun.

“Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini ada di tangan kita,” kata Prabowo.

Contoh Nyata Penghematan

Sebagai ilustrasi konkret, Presiden mencontohkan pembelian layar pintar interaktif (IFP) yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh berbagai Pemda dengan harga mencapai Rp150 juta per unit. Setelah konsolidasi melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga tersebut turun menjadi Rp26 juta per unit, atau hampir enam kali lipat lebih murah.

Prabowo menekankan bahwa harga Rp26 juta tersebut sudah mencakup ongkos kirim dan pemasangan hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal. Berdasarkan hal ini, pemerintah berencana segera mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang sejenis.

“Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita kan tingkatkan LKPP menjadi badan pemerintah, untuk itu kita minta dukungan DPR yang saya hormati,” ungkapnya.

Visi Pengadaan Masa Depan

Ke depan, Prabowo berkomitmen untuk menghimpun kebutuhan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Spesifikasi barang akan distandardisasi, volume pembelian disatukan, dan proses pengadaan akan dilakukan secara digital agar lebih transparan dan kompetitif.

Prinsip yang akan diterapkan adalah pembelian bersama untuk barang yang sama, perencanaan bersama untuk kebutuhan yang dapat direncanakan, serta kolaborasi untuk memperoleh harga dan mutu terbaik.

“Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti perbaikan ruang kelas, renovasi Puskesmas, pembangunan rumah sakit baru, serta peningkatan kualitas kehidupan rakyat Indonesia.