Sistem MBG Dirombak Besar-besaran, Penerima Didata Ulang Pakai Ini

Perombakan Sistem MBG dengan Teknologi Biometrik untuk Akurasi Data Penerima

Dailynesia.com – Jakarta — Pemerintah pusat kini memperkuat mekanisme pendataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan teknologi biometrik. Langkah ini diambil Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tujuannya jelas: memastikan setiap penerima manfaat tercatat secara presisi tanpa adanya pencatatan ganda.

Integrasi Data Biometrik Dukcapil

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa data kependudukan yang tersimpan di server Dukcapil akan dimanfaatkan untuk identifikasi penerima MBG secara individual. Hal ini mencakup anak-anak serta ibu hamil yang menjadi sasaran program.

“Nah tadi sudah kita tandatangani kerjasama antara BGN dengan Dukcapil Kemendagri, yang intinya adalah data-data 98,7% penduduk Indonesia itu ada di server Dukcapil Kemendagri. Itu dengan biometriknya, face recognition, kemudian sidik jari, dan iris retina mata,” kata Tito dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dengan pendekatan ini, verifikasi identitas tidak lagi sekadar berdasarkan jumlah atau kelompok penerima. Setiap orang dapat diidentifikasi melalui data biometrik yang telah tersimpan di sistem Dukcapil.

“Ini juga dapat membantu BGN untuk mendata penerima manfaat, baik anak-anak maupun ibu hamil langsung perorangan. Jadi tidak hanya data kuantitatif angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya bisa terdata,” ujarnya.

Mencegah Pencatatan Ganda

Teknologi pengenalan wajah sebenarnya sudah pernah diterapkan sebelumnya. Tito menyebutkan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Sosial telah berhasil mengidentifikasi penerima manfaat secara langsung hanya dalam waktu 5 hingga 10 detik melalui face recognition.

Kerja sama baru antara BGN dan Dukcapil ini diharapkan mampu menekan munculnya data penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Penggunaan karakteristik fisik seperti wajah memungkinkan pembedaan identitas yang lebih akurat.

“Tadi kami juga sependapat dengan Kepala BGN, ini dengan program kerjasama Dukcapil dan BGN, dengan data-data yang akurat per orang, otomatis akan menghindari adanya, misalnya tiga, empat, lima nama yang sama penerima manfaat,” kata Tito.

Ia menambahkan bahwa setiap orang memiliki karakteristik wajah yang berbeda, sehingga deteksi duplikasi menjadi lebih mudah. Sistem ini memastikan satu orang hanya tercatat sebagai satu penerima manfaat, dan data tersebut dapat terus dipantau perkembangannya.

Integrasi dengan Sistem Kesehatan

Ke depan, data penerima MBG tidak hanya berfungsi untuk validasi identitas. Tito mengungkapkan bahwa informasi tersebut berpotensi diintegrasikan dengan sistem kesehatan nasional bernama Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan. Integrasi ini memungkinkan pemantauan progres perkembangan anak, seperti tinggi badan, kondisi kesehatan, dan kenaikan berat badan.

Pemutakhiran Data dan Penemuan Masalah

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pemutakhiran data merupakan komponen krusial dalam perbaikan tata kelola program MBG. Dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, ia mengungkap masih adanya masalah data ganda dalam pelaksanaan program.

“Dukcapil, betul tadi ditandatangani MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data, termasuk juga kita kemarin sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan, dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang dobel, yaitu sekitar ada 6 juta dobel ya,” kata Sudaryono dalam kesempatan yang sama.

Sudaryono menjelaskan bahwa data ganda tersebut sering terjadi karena satu penerima tercatat di lebih dari satu lokasi. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di pesantren sekaligus bersekolah di sekolah lain bisa tercatat sebagai penerima di dua tempat berbeda.

“Biasanya misalnya sekolah di pesantren, dia dicatat di pondok itu, tapi dia sekolah di SMA mana, jadi itu dicatat dobel. Tapi bukan berarti 6 juta terus kali-kali sekian miliar, bukan,” ujarnya.

Selain masalah duplikasi data, BGN juga menemukan sejumlah dapur yang belum beroperasi namun sudah memiliki virtual account dan sempat menerima dana. Sudaryono menyebutkan bahwa dari 414 dapur yang diindikasikan belum berfungsi, virtual account-nya sudah terisi uang.

“Jadi 6 juta ini juga sebagian adalah dapur yang belum jadi, kemudian namanya sudah diinput, sebetulnya belum diberi makan. Yang kemarin ada 414 dapur yang kemudian kami indikasikan itu dapurnya belum ada, tapi VA-nya sudah diisi sama duit,” ucap dia.

Dari temuan tersebut, pemerintah telah mengembalikan sebesar Rp311 miliar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemutakhiran data yang lebih komprehensif melalui integrasi sistem Dukcapil dan BGN.