Kolaborasi Mentan Amran dan Komnas Perempuan untuk Perlindungan Perempuan
Dailynesia.com – Jakarta — Polemik yang sempat menggema di ruang publik mengenai pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menemukan titik terang. Mentan Amran dan Komnas Perempuan akhirnya mencapai kesepakatan setelah dilakukan pertemuan langsung di kantor Kementerian Pertanian pada Kamis, 13 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua lembaga untuk memperkuat komitmen dalam perlindungan perempuan dan penghapusan diskriminasi.
Klarifikasi Langsung di Kementan
Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menjelaskan bahwa kunjungan timnya ke Kementan dipicu oleh pemberitaan media yang menyoroti pernyataan Amran terkait kasus di Surabaya. Dalam keterangan resminya, Maria menegaskan bahwa kehadiran mereka memang didorong oleh liputan pers yang beredar luas.
“Kedatangan kami, Komnas Perempuan ke kantor Kementerian Pertanian bertemu dengan Pak Menteri ini karena media kemarin yang mempertemukan,” ujar Maria.
Sebagai lembaga yang memiliki tugas memantau penghentian kekerasan terhadap perempuan serta diskriminasi hak-hak perempuan, Komnas Perempuan merasa perlu melakukan konfirmasi langsung. Maria menyatakan bahwa setelah klarifikasi, tidak ada lagi hal yang perlu diperdebatkan antara kedua belah pihak.
“Hari ini adalah kami sudah mengkonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan,” tambahnya.
Pengarusutamaan Gender dalam Program Kementan
Pertemuan tersebut juga mengungkap bahwa Kementan telah mengadopsi prinsip pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pelaksanaan program. Menurut Maria, hal ini sejalan dengan pedoman kerja Komnas Perempuan dalam menilai ketimpangan gender di lembaga negara. Mentan Amran dan Komnas Perempuan sepakat bahwa keterlibatan perempuan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.
Maria menekankan pentingnya keterlibatan perempuan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ia menjelaskan bahwa kunci utamanya adalah memastikan perempuan terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan strategis.
“Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan,” tegas Maria.
Informasi tambahan menunjukkan bahwa Kementan telah memberikan ruang bagi perempuan dalam struktur organisasi. Sejumlah posisi kepala bagian di lingkungan Kementan bahkan telah diisi oleh perempuan, mencerminkan komitmen nyata terhadap kesetaraan gender.
Akar Masalah dan Respons Amran
Polemik bermula dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait harga telur. Pemerintah mengundang peternak, pengusaha, dan pelaku usaha besar untuk mencari akar persoalan. Dalam penelusuran, ditemukan bahwa penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya belum optimal.
“Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” jelas Amran.
Dalam konteks penanganan masalah, muncul pembahasan mengenai seorang pegawai yang sedang hamil dan memiliki tugas dengan mobilitas tinggi. Amran menjelaskan bahwa tawaran agar pegawai tersebut bekerja di Kementan bukan merupakan hukuman atau bentuk diskriminasi.
“Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor,” kata Amran.
Amran juga menegaskan bahwa Kementan menerapkan prinsip meritokrasi. Penilaian dan kesempatan kerja diberikan berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan jenis kelamin, suku, agama, maupun asal daerah.
Kerjasama yang Akan Diperkuat
Kementan dan Komnas Perempuan sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman terkait upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Pertemuan kali ini membuka peluang penguatan kerja sama kedua lembaga dalam isu perlindungan perempuan. Mentan Amran dan Komnas Perempuan berencana memperluas cakupan kolaborasi ke berbagai program unggulan Kementan.
Amran menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Ia mengaku langsung menghubungi Maria Ulfah setelah melihat pemberitaan mengenai persoalan tersebut. Amran menyatakan bahwa hal tersebut sangat sensitif dan perlu segera ditangani dengan serius.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas Perempuan. Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai sholat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali,” kata Amran.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Kolaborasi Ini
Apa yang menjadi fokus utama kolaborasi Mentan Amran dan Komnas Perempuan? Fokus utama kolaborasi ini adalah perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, serta pengarusutamaan gender dalam program-program Kementan.
Kapan pertemuan antara Mentan Amran dan Komnas Perempuan dilakukan? Pertemuan dilakukan pada Kamis, 13 Agustus 2026 di kantor Kementerian Pertanian Jakarta.
Apakah ada komitmen baru yang dihasilkan dari pertemuan tersebut? Ya, kedua lembaga sepakat untuk memperkuat implementasi prinsip pengarusutamaan gender dan memastikan perempuan terlibat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program Kementan.
Bagaimana Kementan menerapkan prinsip meritokrasi? Kementan menerapkan prinsip meritokrasi dengan memberikan penilaian dan kesempatan kerja berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, maupun asal daerah.
