Purbaya Kaget Baru 13 Kali Sidang Debottlenecking 126 Kasus Selesai

Sidang ke-13 Debottlenecking: Purbaya Terkejut 126 Kasus Tuntas

Dailynesia.com – Sebanyak 126 permasalahan usaha telah berhasil diselesaikan oleh Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi atau yang dikenal sebagai Satgas Debottlenecking. Pencapaian ini tercatat hingga tanggal 12 Agustus 2026. Lembaga yang didirikan pada 16 Desember 2026 tersebut telah menangani total 170 pengaduan dari para pelaku bisnis yang masuk melalui portal pelaporan resmi di https://lapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga pertengahan Agustus 2026, telah dilaksanakan 13 kali sidang penyelesaian hambatan usaha. Seluruh sidang tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pada pertemuan ke-13, Purbaya terlihat kaget dengan capaian yang telah diraih. Jumlah kasus yang telah tuntas mencapai 126 hanya dalam kurun waktu 13 kali persidangan.

13 sudah selesai 126, hebat amat. Yang lain berarti enggak disidangin ya selesai?

Ungkapan tersebut diucapkan Purbaya saat sidang ke-13, sebagaimana dikutip pada Kamis (13/8/2026). Menanggapi komentar menteri tersebut, Satya Bhakti Parikesit selaku Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan Satgas Debottlenecking memberikan klarifikasi.

Menurut Satya, penyelesaian hambatan usaha tidak selalu melalui jalur sidang debottlenecking. Banyak kasus yang ditangani langsung di level teknis tanpa perlu melalui tahapan persidangan. “Beberapa memang karena sifatnya teknis, Pak Menteri, sehingga diselesaikan di level teknis,” jelas Satya.

Statistik dan Distribusi Kasus

Dari keseluruhan 170 aduan yang masuk hingga 12 Agustus 2026, rinciannya adalah 126 kasus telah selesai, 29 masih dalam proses, 1 dalam antrean, dan 14 tidak diproses karena bukti yang tidak lengkap. Dengan demikian, tingkat keberhasilan penyelesaian aduan mencapai 81 persen, sementara 19 persen masih belum tuntas.

Mayoritas keluhan pengusaha berkaitan dengan perizinan berusaha, mencakup izin lingkungan, PBG, KKPR, tata ruang, sertifikasi, hingga UMKU dengan total 82 pengaduan. Isu lahan dan tata ruang menduduki peringkat kedua dengan 20 aduan, diikuti impor atau ekspor serta logistik sebanyak 16 pengaduan. Masalah perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, dan dukungan fiskal tercatat 13 kasus.

Permasalahan pendanaan dan pembiayaan juga sering dikeluhkan dengan jumlah 10 aduan. Sementara itu, masalah perindustrian mencapai 7 pengaduan, energi dan ketenagalistrikan 5 kasus, serta penegakan hukum yang belum masuk pengadilan termasuk premanisme dan pungli sebanyak 4 pengaduan.